KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Bangka Belitung Menggugat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin sore (1/9/2025). Massa aksi berasal dari berbagai organisasi mahasiswa dan bergerak bersama menyuarakan sembilan tuntutan yang dinilai sebagai respons atas berbagai permasalahan nasional dan daerah. Senin (2/9/2025)
Aksi yang dimulai sejak siang ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa datang membawa spanduk, poster, dan orasi lantang menuntut perubahan fundamental dalam kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
Mereka menyebut aksi ini sebagai perlawanan terhadap praktik yang dianggap merugikan rakyat, mulai dari maraknya undang-undang bermasalah hingga eksploitasi sumber daya alam di Bangka Belitung.
Sembilan Tuntutan Mahasiswa
Koordinator aksi, Alwisyah, dalam orasinya menyampaikan bahwa tuntutan ini muncul akibat kekecewaan mendalam terhadap kondisi politik dan hukum di Indonesia. Menurutnya, DPR dan pemerintah gagal mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, dan konflik berkepanjangan.
“Aksi damai ini kami lakukan untuk mengecam tindakan anggota DPR yang memancing bentrok, memakan korban jiwa, dan mencederai demokrasi. Tuntutan kami jelas: hentikan kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” tegas Alwisyah.
Adapun sembilan tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa adalah sebagai berikut:
-
Mendesak Presiden Prabowo Subianto membubarkan DPR sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
-
Meminta pemerintah mempercepat revisi sejumlah UU bermasalah, termasuk UU KUHAP, UU Minerba, UU TNI, UU Polri, UU Cipta Kerja, dan UU Penyiaran.
-
Segera membahas dan mengesahkan UU pro-rakyat, seperti RUU Perampasan Aset, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Masyarakat Adat, serta mewujudkan reforma agraria sejati.
-
Membubarkan institusi Polri secara nomenklatur, mencopot Kapolri, menghentikan brutalitas aparat terhadap demonstran, serta mengadili pelaku pelanggaran HAM berat.
-
Membebaskan seluruh massa aksi yang ditangkap aparat tanpa syarat.
-
Mencabut peran dan keterlibatan militer dalam ranah sipil sesuai prinsip negara demokratis.
-
Membatalkan kenaikan pajak dan menghapus hak istimewa pejabat dengan memotong gaji serta tunjangan anggota DPR, DPD, DPRD, pejabat negara, perwira tinggi, dan komisaris BUMN.
-
Untuk tingkat daerah, mencabut izin usaha ekstraktif dan perkebunan monokultur yang menimbulkan konflik di masyarakat.
-
Mengevaluasi tata ruang, mengembalikan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) guru, menghentikan investasi asing dalam eksploitasi sumber daya alam, dan mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur mundur jika gagal menyelesaikan konflik internal.
Sorotan pada Eksploitasi Timah dan Investasi Asing
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyoroti khusus permasalahan eksploitasi timah yang menurut mereka merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal.
“Investasi asing yang menguras sumber daya alam hanya memperkaya segelintir elite, sementara rakyat tetap miskin dan lingkungan hancur,” ujar Alwisyah.
Mereka juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mencabut seluruh izin perusahaan tambang dan perkebunan monokultur yang diduga menjadi sumber konflik sosial.
Menurut mahasiswa, praktik tersebut telah menimbulkan kerusakan lahan, mengurangi ruang hidup masyarakat adat, dan memperparah ketimpangan sosial.
Respons DPRD dan Gubernur
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, bersama Gubernur Hidayat Arsani hadir menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terkait apakah pemerintah daerah akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.
Sementara itu, aparat kepolisian mengimbau massa agar tetap menjaga ketertiban selama aksi. Situasi sempat memanas ketika mahasiswa mencoba menerobos barikade menuju gedung DPRD, namun dapat dikendalikan setelah negosiasi.
Aksi Berlanjut Jika Tuntutan Diabaikan
Alwisyah menegaskan, jika pemerintah tidak segera merespons, aksi akan berlanjut dengan massa yang lebih besar.
“Kami tidak main-main. Ini perlawanan rakyat. Jika tuntutan kami diabaikan, kami akan kembali dengan jumlah yang lebih besar dan aksi yang lebih keras,” ancamnya.
Aksi ini menjadi catatan penting bahwa gelombang protes terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah masih tinggi, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi yang dinilai semakin sulit. (Sumber : TEMPO, Editor : KBO Babel)
