KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keprihatinannya atas besarnya dana pemerintah yang masih mengendap di perbankan tanpa dimanfaatkan. Menurutnya, dana yang menganggur tersebut justru menimbulkan beban tambahan bagi negara karena pemerintah tetap harus membayar bunga hingga 6 persen dari total dana yang tidak terpakai. Kamis (6/11/2025)
“Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai dan ekonomi lagi susah enggak kedorong,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk mempercepat realisasi belanja agar uang negara dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Purbaya menegaskan, ketika dana tersebut tidak segera dibelanjakan, negara tetap menanggung beban bunga yang berasal dari sumber pembiayaan, terutama utang.
Dana Mengendap Capai Rp 653,3 Triliun
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Agustus 2025, total dana pemerintah yang masih mengendap di perbankan tercatat mencapai Rp 653,3 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat menyimpan sekitar Rp 399 triliun, yang terdiri atas giro Rp 168,5 triliun, tabungan Rp 2,4 triliun, dan deposito Rp 228,1 triliun.
Sementara itu, pemerintah daerah memiliki simpanan sebesar Rp 254,3 triliun, terdiri dari giro Rp 188,9 triliun, tabungan Rp 8 triliun, dan deposito Rp 57,5 triliun. Purbaya menilai angka tersebut menunjukkan masih rendahnya efektivitas penyerapan anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dana itu besar sekali. Kalau enggak segera dipakai untuk kegiatan produktif, negara malah keluar biaya lebih besar karena harus bayar bunganya,” tegasnya.
Dana Menganggur, Beban Negara Bertambah
Purbaya menekankan bahwa sebagian besar dana yang belum terpakai tersebut bersumber dari utang negara. Artinya, setiap rupiah yang masuk ke kas negara memiliki konsekuensi berupa kewajiban membayar bunga. Oleh karena itu, ketika dana itu dibiarkan mengendap, beban keuangan negara otomatis meningkat.
“Setiap rupiah di anggaran negara pada dasarnya mengandung komponen utang. Jadi kalau uangnya nganggur, artinya kita bayar bunga tanpa hasil,” jelas Purbaya.
Ia juga menyebut bahwa kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama ketika banyak proyek pembangunan dan program sosial yang masih menunggu realisasi anggaran.
“Ekonomi kita butuh dorongan dari belanja pemerintah. Kalau uangnya diam di bank, ya tidak ada multiplier effect yang terjadi di masyarakat,” tambahnya.
Dorongan untuk Percepatan Belanja
Untuk itu, Purbaya menegaskan pihaknya akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja. Ia mengakui langkah tersebut tidak selalu mudah karena kerap menghadapi kendala birokrasi, proses administrasi yang lambat, hingga kekhawatiran terkait audit dan pertanggungjawaban.
“Kita tahu memang ada kekhawatiran dan prosedur yang harus dijaga, tapi jangan sampai itu jadi alasan uang negara tidak dimanfaatkan,” katanya.
Purbaya juga menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi resistensi dari sejumlah pihak yang mungkin keberatan terhadap dorongan percepatan tersebut. Menurutnya, tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan dana publik digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru menjadi beban fiskal.
“Saya siap hadapi risiko itu, tapi saya tidak mau negara terus bayar bunga untuk uang yang seharusnya bisa memutar ekonomi,” ujarnya.
Fokus pada Efisiensi dan Akuntabilitas
Selain mempercepat realisasi belanja, Purbaya juga menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Ia mengingatkan agar setiap pengeluaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita dorong belanja cepat, tapi juga tetap harus akuntabel dan efisien. Jangan hanya cepat, tapi tidak memberi hasil,” tandasnya.
Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa tantangan terbesar ke depan bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap dana yang telah dialokasikan benar-benar bekerja untuk rakyat. “Uang itu harus bergerak, bukan tidur di bank,” pungkasnya. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)
