KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – PT TIMAH Tbk menyatakan dukungannya terhadap kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terkait pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selasa (25/11/2025)
Kegiatan yang berlangsung di Graha Timah Pangkalpinang, Senin (24/11/2025), ini menghadirkan berbagai pihak mulai dari anggota Komite II DPD RI, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, hingga jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Forkompinda setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut General Manager Operasi dan Produksi PT TIMAH Tbk, Ryan Andri, yang menyatakan dukungan penuh perusahaan terhadap agenda pengawasan tata kelola lingkungan ini.
“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi PT TIMAH Tbk untuk terus berbenah dalam tujuan utuh yakni memberikan kontribusi nyata bagi bangsa, sekaligus masyarakat sekitar wilayah operasional kami,” ujar Ryan.
Pimpinan Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte, menjelaskan bahwa fokus kunjungan kerja ini adalah pengawasan penerapan UU Lingkungan Hidup di Bangka Belitung dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, DPRD, serta pelaku usaha penambangan.
“Dalam pengawasan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan aktivitas penambangan timah yang ada di Bangka Belitung,” kata La Ode Umar Bonte.
Menurut La Ode, DPD RI memiliki fungsi legislasi setara dengan DPR RI, namun secara struktural mewakili pemerintah daerah dari tingkat kepala desa, bupati, hingga gubernur.
“Kami berharap para kepala desa, bupati, dan gubernur membangun komunikasi yang baik dengan DPD RI. DPD RI adalah wakil pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Kami berharap pertemuan ini memberikan dampak positif bagi tata kelola pertambangan dan lingkungan di Bangka Belitung,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Babel, Eko Kurniawan, mengatakan bahwa Bangka Belitung merupakan provinsi kaya sumber daya alam, termasuk pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Namun, kekayaan ini juga membawa tantangan kompleks terkait pengelolaan lingkungan.
“Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta dukungan DPD RI agar dapat membantu perbaikan tata kelola sumber daya alam, sehingga dapat memberi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan. Mohon dukungan DPD RI, Bangka Belitung kaya sumber daya alam tapi jangan sampai masyarakat tetap miskin. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat mengatur pertambangan ini untuk kesejahteraan rakyat,” kata Eko.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Babel berkomitmen untuk membangun provinsi yang maju dan sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan.
Di sisi lain, Ryan Andri menekankan bahwa PT TIMAH Tbk siap bersinergi dengan Komite II DPD RI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Semoga pertemuan ini membawa manfaat, membuka ruang dialog konstruktif, serta mempererat sinergi antara PT TIMAH Tbk dan Komite II DPD RI dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ryan menjelaskan bahwa komitmen PT TIMAH Tbk tidak hanya fokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional. Perusahaan berupaya menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, melaksanakan pembangunan sosial, serta menjalankan program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Semua kegiatan operasional juga dijalankan dengan prinsip berbasis lingkungan melalui implementasi Good Mining Practice untuk meminimalisasi dampak bisnis terhadap lingkungan.
Lebih jauh, Ryan menegaskan bahwa PT TIMAH Tbk terus memprioritaskan pembangunan yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Perusahaan aktif berkontribusi pada program sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Langkah-langkah ini dianggap sebagai bagian integral dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan negara.
Kunjungan Komite II DPD RI ini menjadi momentum penting untuk meninjau langsung tantangan dan peluang pengelolaan pertambangan serta lingkungan di Bangka Belitung. Diharapkan hasil kunjungan ini dapat memicu kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Dengan sinergi yang terbangun antara DPD RI, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan PT TIMAH Tbk, tata kelola sumber daya alam di Bangka Belitung diharapkan semakin transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan.
(Sumber: PT Timah Tbk, Editor: KBO Babel)
