PJSBABEL.COM (Pangkalpinang) — Kegaduhan akibat dugaan skandal ruang rawat inap terkunci di RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang kian meluas. Kali ini, sorotan datang dari Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMC Babel). Selasa (27/1/2026)
Ketua AMC Babel, Kurniadi, menilai peristiwa penggerebekan Direktur RSUD Depati Hamzah, dr Della Rianadita, bersama Sigit, seorang konsultan kontraktor proyek, telah mencoreng wajah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Kurniadi, yang akrab disapa Dani, menyebut insiden tersebut sebagai peristiwa memalukan yang tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan tegas.
Menurutnya, kegaduhan yang timbul bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan telah menyeret marwah pemerintahan dan etika pejabat publik.
“Ini sudah bikin gaduh dan memalukan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Seharusnya Wali Kota bertindak tegas. dr Della harus dinonaktifkan sementara. Jangan ada kesan diskriminatif atau tebang pilih dalam menegakkan aturan terhadap ASN,” tegas Dani kepada wartawan.
Dani membandingkan penanganan kasus ini dengan sejumlah peristiwa sebelumnya yang dinilai langsung ditindak tegas oleh kepala daerah. Ia menyinggung kasus Efran yang disebut langsung dinonaktifkan, serta kasus kegaduhan yang melibatkan istri Kasatpol PP, di mana pejabat terkait juga segera dicopot dari jabatannya.
“Bandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Begitu ada kegaduhan, langsung dinonaktifkan. Tapi ini lebih memalukan lagi. Fasilitas negara, rumah sakit, dijadikan tempat yang tidak baik. Ini pejabat publik, bukan warga biasa,” ujarnya.
Menurut Ketua AMC Babel, dugaan keberadaan dua orang yang bukan muhrim di dalam ruang rawat inap dalam kondisi pintu terkunci merupakan tindakan yang sangat tidak etis, terlebih dilakukan oleh seorang pejabat ASN yang memimpin rumah sakit milik pemerintah daerah.
Ia menilai, jika tidak ada langkah tegas dari Wali Kota Pangkalpinang, maka publik akan menilai pemerintah terkesan melindungi oknum tertentu.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa wali kota melindungi oknum dokter ini. Kalau dibiarkan, kepercayaan publik akan semakin runtuh,” kata Dani.
Dani menegaskan, persoalan ini harus dilihat sebagai momentum pembenahan serius di tubuh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Ia menyebut, dugaan kasus perselingkuhan di lingkungan pemkot bukanlah hal baru. Namun lemahnya sanksi yang dijatuhkan selama ini dinilai tidak menimbulkan efek jera.
“Kasus seperti ini sering terjadi. Tahun lalu ada dugaan perselingkuhan oknum dokter di Dinkes dengan stafnya, ada juga ASN kecamatan, dan kasus-kasus lain. Tapi penanganannya lemah. Tidak tegas. Akhirnya kejadian seperti ini terus berulang,” ungkapnya.
Sebagai bentuk tekanan moral dan politik, Ketua AMC Babel memberi ultimatum kepada Wali Kota Pangkalpinang.
Jika dalam waktu satu pekan tidak ada keputusan tegas, termasuk penonaktifan Direktur RSUD Depati Hamzah, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa.
“Kalau dalam satu minggu ke depan tidak ada tindakan tegas, kami akan turun ke jalan. Kami akan menggelar aksi demo ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pangkalpinang. Ini bentuk kepedulian kami terhadap etika pejabat dan marwah pemerintahan,” tegas Dani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota Pangkalpinang maupun Kadinkes Pangkalpinang terkait tuntutan Ketua AMC Babel tersebut.
Publik kini menanti, apakah kegaduhan ini akan dijawab dengan langkah tegas, atau justru dibiarkan meredup tanpa kejelasan. (*)
