Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Indonesia 24 Jam » Hendry Lie Dituntut 18 Tahun Penjara dan Rp 1,6 Triliun dalam Kasus Korupsi Timah

Hendry Lie Dituntut 18 Tahun Penjara dan Rp 1,6 Triliun dalam Kasus Korupsi Timah

  • account_circle putri utami
  • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
  • visibility 278
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (Jakarta) – Pengusaha Hendry Lie menghadapi tuntutan berat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan komoditas timah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Hendry dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda sebesar Rp 1 miliar, yang apabila tidak dibayar akan digantikan dengan kurungan selama satu tahun. Sabtu (24/5/2025)

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan,” ujar jaksa Feraldy Abraham Harahap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (22/5).

Jaksa juga meminta agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,6 triliun. Jika uang tersebut tidak dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan menyita aset Hendry Lie untuk dilelang.

“Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun,” tegas jaksa Feraldy.

Selain itu, jaksa menambahkan bahwa jika Hendry membayar uang pengganti dengan jumlah yang kurang dari kewajiban, maka pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang pidana tambahan berupa penjara.

Dalam tuntutannya, jaksa menilai perbuatan Hendry Lie tidak mendukung program pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Jaksa menegaskan bahwa perbuatan Hendry telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang masif.

“Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar termasuk kerugian negara dalam bentuk kerusakan lingkungan yang sangat masif. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya,” kata jaksa.

Jaksa menyebut Hendry mendapatkan keuntungan besar dari perbuatannya. Ia dituduh memperkaya dirinya melalui pengelolaan komoditas timah, di mana keuntungan mencapai Rp 1,059 triliun.

Jaksa turut mempertimbangkan beberapa aspek dalam menyusun tuntutan. Perbuatan Hendry dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintah. Namun, jaksa juga mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” ujar jaksa.

Hendry didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada dakwaan primer.

Kasus Korupsi Pengelolaan Timah

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan komoditas timah. Hendry Lie, yang merupakan pemilik mayoritas saham PT Tinindo Internusa, diduga bekerja sama dengan PT Timah dalam pengelolaan smelter swasta yang memperkaya dirinya secara ilegal.

Jaksa menyatakan bahwa Hendry mendapatkan keuntungan besar, dengan nilai mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

“Memperkaya Terdakwa Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidak-tidaknya Rp 1.059.577.589.599,19 (Rp 1 triliun),” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang sebelumnya pada Kamis (30/1).

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek keuangan negara, tetapi juga dampak besar terhadap lingkungan. Jaksa menyoroti bahwa pengelolaan timah yang dilakukan Hendry bersama PT Tinindo Internusa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Hingga saat ini, Hendry Lie masih ditahan dan menunggu putusan akhir dari hakim. Sidang selanjutnya akan menentukan nasibnya dalam kasus yang mencuri perhatian banyak pihak ini. (Sumber: Detikcom, Editor: KBO Babel)

  • Penulis: putri utami

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dari Rumah Ibadah hingga Fasilitas Sosial, PT TIMAH Wujudkan Kepedulian bagi Masyarakat

    Dari Rumah Ibadah hingga Fasilitas Sosial, PT TIMAH Wujudkan Kepedulian bagi Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kehadiran rumah ibadah di tengah masyarakat tidak hanya menjadi tempat menjalankan aktivitas keagamaan. Berbagai fasilitas yang tersedia di dalamnya juga berperan penting dalam mendukung kegiatan sosial dan memperkuat kebersamaan warga. Rabu (22/7/2026) Melihat peran tersebut, PT TIMAH (Persero) Tbk melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), secara berkelanjutan menyalurkan bantuan […]

  • Tips Efektif Membersihkan Nama dari Daftar Hitam BI Checking atau SLIK OJK

    Tips Efektif Membersihkan Nama dari Daftar Hitam BI Checking atau SLIK OJK

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang sebelumnya dikenal dengan BI Checking, kini menjadi salah satu elemen krusial bagi debitur yang berencana untuk mengajukan pinjaman di industri jasa keuangan. Skor yang tercatat dalam sistem ini sangat berpengaruh dalam proses persetujuan kredit. Jika skor SLIK buruk, besar kemungkinan […]

  • IMO-Indonesia Hadiri Rakerkornas APINDO Ke XXXV di Makassar

    IMO-Indonesia Hadiri Rakerkornas APINDO Ke XXXV di Makassar

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Makassar) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) di Kota Makassar, Senin (3/8/2026). Mengusung tema “Ketahanan Ekonomi Nasional Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global”, forum nasional tersebut dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor dan daerah di Indonesia. Selasa (4/8/2026) Salah satu peserta yang hadir adalah Zulkifli Thahir, […]

  • Anev Nasional Digelar, Babel Perkuat Koordinasi Pengamanan Libur Lebaran

    Anev Nasional Digelar, Babel Perkuat Koordinasi Pengamanan Libur Lebaran

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 342
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Kamtibmas secara serentak menjelang dan selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026. Kegiatan ini dipusatkan melalui zoom meeting dan diikuti dari Pantai Wisata Pasir Padi, Pangkalpinang, Selasa (24/3/2026). Rabu (25/3/2026) Gubernur Kepulauan Bangka […]

  • Kejari Bangka Tahan Kades Penagan dan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Sawit di Hutan Lindung

    Kejari Bangka Tahan Kades Penagan dan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Sawit di Hutan Lindung

    • calendar_month Jumat, 11 Sep 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 47
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (SUNGAILIAT) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Salah satu tersangka merupakan Kepala Desa Penagan berinisial IS. Jum’at (11/9/2026) Dua tersangka lainnya masing-masing berinisial F yang disebut berasal dari unsur penyelenggara negara serta AC dari pihak swasta. […]

  • Usai Dua Kali Ditunda, Sidang Gugatan Pendidikan Gibran Senilai Rp 125 Triliun Akhirnya Berlanjut

    Usai Dua Kali Ditunda, Sidang Gugatan Pendidikan Gibran Senilai Rp 125 Triliun Akhirnya Berlanjut

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan perdata senilai Rp 125 triliun terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (3/11/2025). Gugatan tersebut diajukan oleh Subhan, seorang warga yang menilai riwayat pendidikan Gibran tidak memenuhi syarat pencalonan wakil presiden. Sidang ini menjadi yang ketiga setelah sebelumnya dua kali […]

expand_less