Prabowo Perintahkan Berantas Tambang Ilegal, Kapolri Siapkan Pemetaan IUP dan Penindakan
- account_circle Sandy Batman
- calendar_month 2 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.(koma.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri siap berada di garis depan dalam melakukan penindakan terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan tanpa dasar hukum yang sah.
Sebagai langkah awal, Polri akan melakukan pendataan dan pemetaan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan perusahaan pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban.
Suyudi menjelaskan, proses pemetaan akan melibatkan sejumlah satuan kerja di lingkungan Polri, terutama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).
Kedua satuan kerja tersebut akan mengidentifikasi berbagai aktivitas pertambangan yang diduga melanggar ketentuan perizinan maupun praktik operasional yang tidak sesuai dengan aturan.
” Tentunya nanti akan didata dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan mendata mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target. Yang jelas praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan,” tutur Suyudi di Mabes Polri, sebagaimana dikutip dari tayangan Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pendataan IUP menjadi bagian penting agar penertiban dapat dilakukan secara terarah. Dengan pemetaan tersebut, Polri diharapkan dapat mengetahui perusahaan mana yang menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan dan mana yang diduga melakukan pelanggaran.
Polri Jaga Investasi dan Kepastian Hukum
Di sisi lain, Kapolri menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal bukan berarti menghambat kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin dan beroperasi sesuai ketentuan.
Polri justru berkomitmen memberikan pengawalan terhadap aktivitas investasi di sektor pertambangan agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Suyudi, perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan izin yang sah harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam menjalankan usahanya.
Sebaliknya, aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum, melanggar ketentuan perizinan, atau berpotensi merugikan keuangan negara harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.
“Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Polri ingin membedakan secara jelas antara kegiatan pertambangan legal dan aktivitas yang diduga melanggar hukum.
Pendataan IUP Jadi Langkah Awal Penertiban
Rencana pendataan dan pemetaan IUP oleh Bareskrim serta Baintelkam menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan penindakan di lapangan.
Melalui langkah tersebut, aparat diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi pertambangan, status perizinan, serta perusahaan yang diduga menjalankan kegiatan di luar ketentuan.
Penertiban juga diharapkan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi mampu mengungkap pihak-pihak yang berada di balik praktik pertambangan ilegal apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.
Sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu bidang strategis yang berkaitan dengan penerimaan negara, investasi, lapangan pekerjaan, serta pengelolaan sumber daya alam.
Karena itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan harus dilakukan secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Dengan komitmen tersebut, Polri diharapkan mampu menjalankan arahan Presiden Prabowo melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari rencana pemetaan IUP, termasuk penentuan perusahaan dan wilayah yang menjadi prioritas penertiban. Kejelasan langkah tersebut akan menjadi ukuran pelaksanaan komitmen pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. (Sumber : CNBC Indonesia, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Sandy Batman
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar