KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Halaman Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipadati mahasiswa dari berbagai kampus yang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (16/4/2026). Aksi tersebut mengangkat isu kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dinilai masih belum mendapatkan kepastian dan perlindungan yang layak. Jum’at (17/4/2026)
Mahasiswa yang tergabung dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Anak Bangsa dan IAIN SAS Bangka Belitung, datang dengan membawa tuntutan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru serta kejelasan status kepegawaian mereka. Namun berbeda dari aksi demonstrasi pada umumnya, massa memilih tidak menyampaikan orasi secara terbuka.
Aksi yang berlangsung cenderung senyap tersebut menjadi perhatian tersendiri. Mahasiswa memilih menahan penyampaian aspirasi secara lisan dan meminta agar dapat bertemu langsung dengan pimpinan DPRD serta perwakilan pemerintah daerah. Meski tanpa orasi, mereka tetap menyerahkan dokumen berisi tuntutan resmi kepada pihak DPRD Babel.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, turun langsung menemui perwakilan mahasiswa dan menerima surat tuntutan tersebut. Ia menyampaikan bahwa meskipun tidak ada penyampaian aspirasi secara verbal, substansi tuntutan mahasiswa tetap menjadi perhatian serius lembaga legislatif.
“Adik-adik mahasiswa sepakat tidak menyampaikan secara langsung. Tapi surat sudah kita terima, dan insyaallah ini menjadi pendorong bagi kami untuk lebih mengedepankan kesejahteraan guru,” ujar Edi kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa DPRD Babel akan menjadikan persoalan kesejahteraan guru honorer dan PPPK sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan kebijakan daerah ke depan. Menurutnya, peran tenaga pendidik sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak.
“Ke depan ini menjadi concern kita bersama, bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer, termasuk PPPK paruh waktu, dengan menstimulasi APBD untuk mendukung hal-hal terkait,” katanya.
Selain melalui kebijakan daerah, DPRD Babel juga berencana mendorong pemerintah pusat agar membuka lebih banyak formasi guru dalam rekrutmen PPPK. Hal ini dinilai penting untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus tidak tetap.
“Kita juga akan dorong pemerintah pusat agar formasi yang diusulkan bisa mengakomodir sebanyak-banyaknya tenaga guru, sehingga persoalan kekurangan tenaga pendidik dan status kepegawaian bisa teratasi secara bertahap,” tambahnya.
Aksi mahasiswa ini sekaligus menjadi cerminan bahwa persoalan pendidikan di daerah masih menyisakan berbagai tantangan. Selain isu kesejahteraan guru, perhatian juga tertuju pada aspek fasilitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, hingga kepastian status kerja yang masih belum merata.
Dengan adanya dorongan dari mahasiswa dan komitmen DPRD Babel, diharapkan persoalan yang dihadapi para guru, khususnya PPPK paruh waktu, dapat segera mendapatkan solusi konkret melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Aksi ini pun menegaskan bahwa mahasiswa tetap mengambil peran sebagai agen kontrol sosial, yang menyuarakan kepentingan publik secara konstruktif, meski dengan pendekatan yang berbeda, yakni melalui aksi senyap namun tetap substansial. (M. Taufik/KBO Babel)
