KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis membangun sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, di Balai Betason Kantor Wali Kota, Kamis (16/4/2026). Jum’at (17/4/2026)
Dalam rapat tersebut, Pemkot menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi program di lapangan, terutama terkait koordinasi antar pihak yang dinilai belum optimal. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya standar kualitas pelaksanaan MBG yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir.
Dessy Ayutrisna menekankan bahwa koordinasi yang solid merupakan kunci utama keberhasilan program. Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat untuk aktif berkomunikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui forum diskusi yang terstruktur.
“Seharusnya kita duduk bersama di forum diskusi dan meja rapat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jangan sampai program ini berjalan tanpa arah koordinasi yang jelas,” ujarnya.
Selain persoalan koordinasi, Pemkot juga menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kualitas rasa makanan, kemasan (packaging), serta kelengkapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Tak hanya itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sistem pengelolaan limbah yang dinilai belum memadai. Permasalahan ini mencakup limbah cair maupun sampah sisa makanan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jika tidak ditangani dengan baik.
Dessy menegaskan bahwa pengelolaan limbah harus menjadi perhatian serius agar program MBG tidak menimbulkan persoalan baru di sektor lingkungan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan guna menghindari risiko kesehatan seperti keracunan makanan.
“Pemkot tidak mencampuri urusan dapur, tetapi kami bertugas mengontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Data supplier juga harus lengkap dan disampaikan ke Satgas MBG sebagai langkah antisipasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkot memberikan apresiasi terhadap tim di lapangan yang telah bergerak cepat dalam melakukan monitoring serta penanganan terhadap berbagai temuan. Ke depan, penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan program secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Bangka Belitung, Nyayu Rahmadini, memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 19 unit SPPG, dengan 18 di antaranya telah aktif beroperasi dan satu unit masih dalam tahap persiapan. Jumlah tersebut ditargetkan akan bertambah menjadi 38 unit setelah seluruhnya siap beroperasi.
Dari 18 SPPG aktif, program MBG telah menjangkau sebanyak 43.388 penerima manfaat. Mereka terdiri dari siswa, tenaga pendidik, serta tenaga non-pendidik. Selain memberikan manfaat gizi, program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
“Setiap SPPG rata-rata menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari relawan, ahli gizi, akuntan, hingga kepala unit operasional. Ini juga menjadi bagian dari penggerak ekonomi lokal,” jelas Nyayu.
Ia menegaskan bahwa seluruh SPPG diwajibkan memenuhi standar operasional yang ketat sebelum mulai beroperasi. Standar tersebut mencakup kepemilikan SLHS dan sertifikat halal sebagai jaminan kualitas dan keamanan pangan.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap kelayakan higiene sanitasi dilakukan sejak hari pertama operasional oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya, pengawasan rutin dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) setiap bulan.
“Standar ini menjadi syarat utama sebelum operasional. Jadi setiap SPPG yang berjalan sudah melalui proses verifikasi, dan pengawasan tetap dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Terkait data supplier bahan baku, Nyayu memastikan seluruh data telah terintegrasi dalam sistem pusat. Sistem ini digunakan untuk memantau dan melaporkan pemasok bahan pangan yang digunakan oleh masing-masing SPPG, sehingga menjamin transparansi serta memudahkan pengawasan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang menjadi bahan evaluasi. Beberapa SPPG bahkan sempat dinonaktifkan sementara akibat temuan terkait kualitas makanan dan aspek kebersihan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah ditemukannya produk olahan UMKM berupa pempek yang mengandung ulat. Selain itu, pengelolaan sisa makanan juga masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
“Kami sudah melakukan penelusuran, evaluasi menyeluruh, serta pembersihan dan perbaikan sistem produksi. Penjamah makanan juga dilakukan pelatihan ulang untuk memastikan standar higienitas tetap terjaga,” ungkapnya.
Saat ini, terdapat dua SPPG yang masih dinonaktifkan sementara dan dua lainnya dalam tahap perbaikan. Pihaknya menargetkan seluruh unit tersebut dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat setelah memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan.
“Semua nonaktif sementara, kemungkinan minggu depan aktif kembali,” pungkas Nyayu.
Dengan berbagai langkah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan, Pemkot Pangkalpinang optimistis program MBG dapat berjalan lebih optimal ke depan. Penguatan koordinasi, peningkatan standar kualitas, serta pengawasan yang konsisten diharapkan mampu memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. (Aas Asrori/KBO Babel)
