KBOBABEL.COM (Jakarta) – Dinamika politik nasional kembali menghadirkan cerita yang menyita perhatian publik. Mohammad Jumhur Hidayat, sosok yang beberapa tahun lalu dikenal sebagai pengkritik keras pemerintah dan sempat terseret kasus hukum, kini dipercaya masuk kabinet sebagai Menteri Lingkungan Hidup dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selasa (28/4/2026)
Perjalanan politik Jumhur dinilai mencerminkan betapa cepat peta kekuasaan dapat berubah. Figur yang sebelumnya berada di luar lingkar pemerintahan, bahkan pernah berhadapan secara hukum dengan negara, kini justru menjadi bagian dari struktur kekuasaan nasional.
Nama Jumhur bukan sosok baru dalam dunia pergerakan buruh dan kebijakan ketenagakerjaan. Ia dikenal luas sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan lama aktif menyuarakan hak-hak pekerja. Dalam sejumlah momentum nasional, Jumhur kerap tampil kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada buruh.
Salah satu periode paling menonjol terjadi pada 2020, saat gelombang penolakan terhadap Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memicu demonstrasi di berbagai daerah. Saat itu, Jumhur menjadi salah satu tokoh yang vokal menyampaikan kritik.
Di tengah situasi panas tersebut, ia kemudian ditangkap aparat penegak hukum terkait unggahan di media sosial yang dinilai menimbulkan keresahan publik. Jumhur dijerat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
Kasus itu menimbulkan polemik nasional. Sebagian pihak menilai langkah aparat merupakan bagian dari penegakan hukum. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang menilai penangkapan tersebut mencerminkan penyempitan ruang kritik dan kebebasan berpendapat.
Setelah melalui proses hukum, Jumhur akhirnya dibebaskan. Meski demikian, citra sebagai tokoh oposisi dan figur yang pernah berhadapan dengan negara terlanjur melekat di mata publik.
Kini, keadaan berubah drastis. Dalam susunan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo memberikan kepercayaan kepada Jumhur untuk memimpin sektor lingkungan hidup. Penunjukan ini langsung memantik beragam tanggapan.
Sebagian pengamat menilai keputusan tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi politik. Pemerintahan baru dianggap sedang merangkul berbagai unsur, termasuk tokoh yang sebelumnya kritis terhadap kekuasaan.
Ada pula yang melihat langkah ini sebagai strategi politik memperluas basis dukungan nasional. Dengan latar belakang kuat di kalangan buruh dan aktivis, kehadiran Jumhur diyakini dapat menjembatani komunikasi pemerintah dengan kelompok pekerja dan masyarakat sipil.
Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi penempatan Jumhur di sektor lingkungan hidup. Selama ini, rekam jejak utamanya lebih dikenal di bidang ketenagakerjaan, hubungan industrial, serta ekonomi kerakyatan.
Karena itu, publik menunggu bagaimana arah kebijakan yang akan diambilnya. Tantangan di sektor lingkungan hidup saat ini tidak ringan, mulai dari persoalan deforestasi, pencemaran industri, pengelolaan sampah, transisi energi, hingga konflik lahan yang terjadi di berbagai daerah.
Sebagai menteri, Jumhur dituntut tidak hanya piawai dalam komunikasi politik, tetapi juga mampu menghadirkan kebijakan konkret yang menyentuh persoalan lingkungan secara nyata.
Pengamat politik menilai masuknya Jumhur ke kabinet menunjukkan bahwa dalam politik tidak ada garis pemisah yang benar-benar permanen. Lawan hari ini bisa menjadi kawan esok hari, begitu pula sebaliknya.
Fenomena serupa bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia. Banyak tokoh yang pernah keras mengkritik pemerintah, namun pada periode berikutnya justru bergabung ke dalam sistem kekuasaan.
Hal itu menegaskan bahwa politik sering kali bergerak berdasarkan kepentingan, momentum, dan kalkulasi strategis, bukan semata garis ideologis yang kaku.
Meski demikian, publik tetap menaruh harapan agar kehadiran Jumhur tidak sekadar simbol rekonsiliasi elite. Masyarakat akan menilai dari hasil kerja nyata, terutama dalam menjawab persoalan lingkungan yang semakin mendesak.
Pertanyaan besar yang kini muncul adalah apakah Jumhur akan tetap membawa semangat kritis yang selama ini melekat pada dirinya, atau justru menyesuaikan diri sepenuhnya dengan irama kekuasaan.
Di tengah sorotan publik, satu hal menjadi jelas: perjalanan Jumhur Hidayat dari aktivis, tersangka kasus hukum, hingga kursi menteri menunjukkan bahwa politik Indonesia selalu penuh kejutan.
Kini, babak baru telah dimulai. Dan sejarah akan mencatat apakah langkah Jumhur di Istana menjadi pembuktian idealisme, atau sekadar episode lain dari pragmatisme politik nasional. (Sumber : Djitu Berita, Editor : KBO Babel)
