KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pembangunan fasilitas pendidikan baru di Kota Pangkalpinang mulai direalisasikan. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 Pangkalpinang di Kelurahan Selindung Baru, Rabu (2/9/2026).
Pembangunan SMPN 11 menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman di wilayah tersebut.
Ketersediaan sekolah baru dinilai semakin penting karena pertumbuhan kawasan permukiman berpotensi meningkatkan jumlah anak usia sekolah. Pemerintah daerah perlu memastikan pertambahan jumlah penduduk tersebut diimbangi dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hidayat Arsani memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Pangkalpinang yang secara proaktif membangun fasilitas pendidikan baru. Tidak hanya SMPN 11, Pemkot Pangkalpinang juga menginisiasi pembangunan SMPN 12.
Menurut Hidayat, pembangunan dua sekolah tersebut merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah memperkuat sarana pendidikan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ke depan, kebutuhan pendidikan juga harus diikuti dengan kesiapan fasilitas untuk jenjang pendidikan berikutnya.
Namun, Hidayat mengingatkan bahwa pembangunan gedung sekolah tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur. Ketersediaan tenaga pendidik juga menjadi faktor penting dalam memastikan proses pendidikan berjalan optimal.
“Ini persoalan yang cukup sensitif, karena nanti bagaimana ada sekolah tapi kalau tidak ada gurunya, maka perlu kerja keras untuk mendapatkan solusinya supaya regenerasi SDM guru yang baik dapat terpenuhi dengan baik di Babel termasuk di Kota Pangkalpinang,” ujar Hidayat.
Ia menilai keberadaan guru yang berkualitas menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia (SDM) daerah. Karena itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kota perlu melakukan koordinasi untuk memastikan kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi seiring bertambahnya sekolah dan peserta didik.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin yang hadir bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna mengatakan pemenuhan fasilitas dasar masyarakat, khususnya pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan sekolah diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan permukiman dan pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah kawasan Kota Pangkalpinang.
Pemkot Pangkalpinang bahkan telah memikirkan pengembangan SMPN 11 untuk tahun anggaran berikutnya. Penambahan ruang belajar menjadi salah satu kebutuhan yang akan dipertimbangkan karena jumlah peserta didik diperkirakan terus bertambah.
“Kami mohon juga nanti tahun depan agar Pak Gubernur, kita minta untuk penambahan pengembangan sekolah SMPN 11 ini seperti penambahan ruang belajar baru, karena tahun depan pasti sudah akan ada tambahan murid baru, maka perlu ruang belajar,” ungkap Saparudin.
Untuk mengatasi kebutuhan tenaga pengajar, Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan skema kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki latar belakang pendidikan dari tingkat provinsi. Selain itu, Pemkot Pangkalpinang berencana mengembangkan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara mandiri.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Kehadiran program ini diharapkan dapat membantu memperkuat kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik di Kota Pangkalpinang.
Untuk pembangunan tahap awal, SMPN 11 Pangkalpinang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2026. Sekolah tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas awal sebanyak tiga rombongan belajar (rombel) atau mampu menampung lebih dari 100 siswa.
Meski kapasitas awal masih terbatas, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pengembangan secara bertahap. Penambahan ruang belajar menjadi salah satu kebutuhan yang akan disesuaikan dengan perkembangan jumlah siswa pada tahun-tahun berikutnya.
Selain pembangunan SMPN 11 dan SMPN 12, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga tengah mengupayakan pembangunan sekolah rakyat. Usulan pembangunan sekolah rakyat tersebut telah diajukan melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat kementerian.
Pemerintah daerah juga tengah menyelesaikan tahapan penataan lahan dan normalisasi wilayah sesuai rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembangunan berbagai fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperluas akses pendidikan di Kota Pangkalpinang. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan penyediaan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung lainnya.
Dengan pembangunan SMPN 11 yang ditargetkan rampung akhir 2026, pemerintah berharap sekolah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya di kawasan Selindung Baru dan wilayah sekitarnya. (Mung Harsanto/KBO Babel)
