Terbongkar! LPG Subsidi 3 Kg Disulap Jadi Gas 12 Kg, Polda Babel Sita 495 Tabung

Praktik pengoplosan gas bersubsidi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian karena berpotensi merugikan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang selama ini bergantung pada LPG 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil.

Selain merugikan masyarakat, penyalahgunaan gas bersubsidi juga berpotensi mengganggu distribusi LPG yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Babel, Kombes Pol Dwi Agung Setiyono, mengungkapkan bahwa praktik ilegal tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.

Lokasi pertama berada di Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Tempat tersebut diduga digunakan sebagai lokasi utama untuk melakukan pemindahan atau penyuntikan isi gas dari tabung LPG subsidi 3 kilogram ke tabung gas nonsubsidi berukuran 12 kilogram.

Sementara itu, lokasi kedua berada di wilayah Pangkalpinang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan tabung gas sekaligus berkaitan dengan aktivitas agen yang melibatkan tersangka berinisial M.

Menurut Dwi Agung, masing-masing tersangka memiliki peran dalam menjalankan praktik penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.

Tersangka J diketahui berperan sebagai pelaku utama yang melakukan pemindahan isi gas dari tabung LPG 3 kilogram ke tabung LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram.

Modus yang digunakan adalah dengan menyuntikkan isi gas dari empat tabung LPG subsidi 3 kilogram ke dalam satu tabung LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram.

“Tersangka J berperan sebagai pelaku utama yang memindahkan atau menyuntik isi gas LPG subsidi 3 kilogram sebanyak empat tabung ke dalam satu tabung nonsubsidi 12 kilogram,” kata Dwi Agung, Selasa (10/11/2026).

Tidak hanya memindahkan isi gas dari tabung LPG 3 kilogram, para pelaku juga diduga memanfaatkan sisa gas yang masih terdapat di dalam tabung LPG berukuran 50 kilogram.

Tabung LPG 50 kilogram yang dikembalikan ke agen ternyata masih menyisakan gas dengan jumlah cukup banyak, yakni berkisar antara 8 hingga 15 kilogram.

Sisa gas tersebut kemudian dikuras dan dipindahkan ke tabung LPG ukuran 12 kilogram. Modus ini diduga menjadi bagian dari rangkaian aktivitas ilegal yang dilakukan para tersangka untuk mengumpulkan dan memindahkan isi gas ke tabung lainnya.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Babel turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa tabung gas berbagai ukuran serta perlengkapan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas pengoplosan.

Total terdapat sekitar 495 tabung gas yang disita polisi. Rinciannya terdiri dari 10 tabung kosong ukuran 50 kilogram, 24 tabung kosong ukuran 12 kilogram, 49 tabung berisi gas ukuran 12 kilogram, 364 tabung kosong ukuran 3 kilogram, serta 48 tabung berisi gas ukuran 3 kilogram.

Selain ratusan tabung tersebut, polisi juga menyita berbagai perlengkapan pendukung untuk proses pemindahan isi gas serta sejumlah segel yang diduga palsu.

Banyaknya barang bukti yang diamankan menunjukkan adanya aktivitas pemindahan dan penyimpanan tabung gas dalam jumlah besar. Namun, penyidik masih perlu mendalami lebih lanjut keseluruhan rangkaian kegiatan, termasuk keterlibatan masing-masing pihak dalam praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, para tersangka juga dikenakan ketentuan terkait perlindungan konsumen.

Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan melalui penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi. Pasalnya, LPG 3 kilogram merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.

Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi juga membutuhkan peran aktif masyarakat agar penyalurannya tidak disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Sugiyarso, mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika membeli gas LPG, terutama dengan memperhatikan kondisi fisik tabung, keaslian segel, serta kesesuaian berat gas.

Agus mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya mempertimbangkan harga ketika membeli LPG, tetapi juga harus memastikan produk yang dibeli benar-benar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

“Pertama, tingkatkan kewaspadaan saat membeli gas LPG dengan memperhatikan kondisi tabung, baik dari segi segel dan berat tabung yang tidak sesuai,” ujar Agus.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memastikan keaslian produk LPG, khususnya ketika membeli tabung gas nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram maupun 12 kilogram.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memindai barcode menggunakan aplikasi pemindai resmi atau aplikasi terkait, seperti MyPertamina, untuk membantu memastikan keaslian dan legalitas tabung gas yang dibeli.

” Agar setiap pembelian tabung gas ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram selalu melakukan scan barcode menggunakan aplikasi pemindai resmi (seperti MyPertamina atau aplikasi pemindai terkait) guna memastikan tabung gas yang dibeli itu resmi,” katanya.

Lebih lanjut, Agus meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi LPG bersubsidi di lingkungan masing-masing.

Termasuk apabila terdapat pangkalan LPG 3 kilogram yang diduga tidak menyalurkan gas sesuai ketentuan atau menjualnya kepada pihak yang tidak berhak.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian melalui layanan Call Center 110 agar dugaan penyimpangan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi LPG bersubsidi harus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, penyalahgunaan gas subsidi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut hak masyarakat kecil untuk memperoleh energi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Polda Babel pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi LPG agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh kelompok yang membutuhkan, bukan dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan melalui praktik ilegal. (Sumber : RRI, Editor : KBO Babel)