Kasus Pajak CV LCP Naik ke Penuntutan, Direktur Diserahkan ke Kejari Belitung Timur

Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan pada 6 November 2026, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV LCP. Perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyetoran pajak yang sebelumnya telah dipotong atau dipungut.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Kanwil DJP Sumsel-Babel, Ega Fitrinawati, mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP.

“Tersangka merupakan Direktur CV LCP yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,” kata Ega di Palembang, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana perpajakan tersebut berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masa pajak Januari dan April 2021.

Dalam perkara ini, penyidik menduga tersangka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, meskipun terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Tidak disampaikannya SPT dan tidak disetorkannya pajak yang telah dipungut menjadi persoalan serius karena pajak yang dipungut dari pihak lain seharusnya disetorkan kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atas dugaan perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong maupun dipungut.

Jika terbukti bersalah melalui proses peradilan, tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kesempatan Penyelesaian Kewajiban Pajak Tidak Dimanfaatkan

Ega mengungkapkan, sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan, tersangka sebenarnya telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui mekanisme administratif.

Kesempatan tersebut berupa pembayaran pokok pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian kewajiban perpajakan yang dapat ditempuh sebelum proses hukum berlanjut ke tahap berikutnya.

Namun, kesempatan yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan oleh tersangka. Akibatnya, proses penegakan hukum tetap dilanjutkan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan tersangka bersama barang bukti diserahkan kepada pihak kejaksaan.

Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejaksaan untuk mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan.

Ega menyebutkan, perkara ini selanjutnya akan diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.

Sinergi Aparat Penegak Hukum

Lebih lanjut, Ega menegaskan bahwa pengungkapan dan penyelesaian perkara dugaan tindak pidana perpajakan tersebut merupakan hasil koordinasi serta sinergi sejumlah lembaga penegak hukum.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara ini meliputi PPNS Kanwil DJP Sumsel-Babel, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Belitung Timur.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum, mulai dari penyidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Ega, penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menjaga penerimaan negara.

DJP juga ingin memberikan pesan tegas bahwa setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Pajak yang dipungut atau dipotong dari pihak lain bukanlah dana yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan kewajiban penyetoran kepada negara.

Karena itu, ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terlebih jika dilakukan dengan sengaja, dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Melalui penanganan perkara ini, Kanwil DJP Sumsel-Babel berharap masyarakat dan pelaku usaha semakin memahami pentingnya kepatuhan dalam administrasi perpajakan.

DJP juga mengingatkan bahwa kewajiban menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara benar dan tepat waktu.

Penegakan hukum ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran, tetapi juga menjadi peringatan bagi wajib pajak lainnya agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakan.

Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat terus ditingkatkan dan penerimaan negara dapat terlindungi demi mendukung pembiayaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (Sumber : sumsel.antaranews.com, Editor : KBO Babel)