Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Selangkah Lagi Jadi UU! DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

Selangkah Lagi Jadi UU! DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset Dibawa ke Paripurna

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap penting. Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama atau pembicaraan tingkat I untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Rabu (18/11/2026)

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset semakin mendekati tahap pengesahan menjadi undang-undang. Namun, keputusan final tetap menunggu persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Dari jajaran Komisi III DPR RI, hadir Ketua Komisi III Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Sementara itu, pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dalam rapat tersebut, Dasco secara langsung meminta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah terhadap hasil pembahasan RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh peserta rapat dengan menyatakan setuju.

Setelah kesepakatan dicapai, seluruh fraksi DPR RI bersama perwakilan pemerintah kemudian menandatangani naskah RUU Perampasan Aset yang telah disetujui.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan tingkat pertama sebelum rancangan regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna.

Panja Setujui Hasil Kerja Timus dan Timsin

Selain menyepakati kelanjutan pembahasan ke tingkat II, rapat Komisi III DPR RI juga menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) RUU Perampasan Aset.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh panja.

Tugas tersebut berkaitan dengan perumusan dan penyempurnaan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

Menurut Soedeson, proses penyempurnaan dilakukan secara menyeluruh, terutama terhadap aspek redaksional, penggunaan istilah, susunan kalimat, hingga sistematika penulisan dalam rancangan undang-undang tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, timus dan timsin juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

Pelibatan tenaga ahli tersebut bertujuan memastikan setiap rumusan pasal memiliki bahasa hukum yang tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson Tandra dalam rapat Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, penyempurnaan tidak hanya dilakukan terhadap aspek tata bahasa dan penulisan. Timus dan timsin juga melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian substansi antarpasal dalam rancangan regulasi tersebut.

Pemeriksaan itu mencakup sinkronisasi pasal, pengacuan terhadap pasal lain, serta kesesuaian antara ketentuan dalam batang tubuh dan bagian penjelasan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari adanya pertentangan norma maupun perbedaan penafsiran ketika aturan tersebut nantinya diterapkan.

Dengan demikian, rumusan yang dihasilkan diharapkan memiliki keterkaitan yang jelas antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya.

Nomenklatur RUU Disepakati

Dalam laporan yang disampaikan, Soedeson juga menegaskan bahwa nomenklatur atau nama resmi rancangan undang-undang tersebut telah disepakati sesuai hasil pembahasan bersama.

Nomenklatur yang digunakan adalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Kesepakatan mengenai nama tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan akhir dokumen RUU sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan di tingkat paripurna.

Penyelesaian pembahasan tingkat pertama ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses legislasi. Sebab, setelah seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui hasil pembahasan, rancangan undang-undang dapat dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II.

Pada tahap tersebut, rapat paripurna DPR RI akan mengambil keputusan terhadap RUU yang telah dibahas bersama pemerintah.

Apabila memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset akan memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Kesepakatan seluruh fraksi dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026) menunjukkan bahwa pembahasan regulasi mengenai perampasan aset telah mencapai titik penting.

Kini, perhatian tertuju pada rapat paripurna DPR RI terdekat yang akan menentukan kelanjutan proses legislasi RUU tersebut.

Pengesahan RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi bagian dari penguatan perangkat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Namun, efektivitas aturan tersebut nantinya juga akan sangat ditentukan oleh kejelasan norma, mekanisme pelaksanaan, serta penerapannya dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, meskipun seluruh fraksi dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat I, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang dan masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less