Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Terungkap! Ribuan Wajib Pajak Tunggak Rp60 Triliun, Staf Purbaya: “Bukan Cuma 200 Orang”

Terungkap! Ribuan Wajib Pajak Tunggak Rp60 Triliun, Staf Purbaya: “Bukan Cuma 200 Orang”

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
  • visibility 239
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Isu tunggakan pajak senilai Rp60 triliun kembali mencuat setelah Staf Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Yon Arsal, mengungkapkan bahwa jumlah wajib pajak yang menunggak bukan hanya 200 orang, melainkan mencapai ribuan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025). Senin (13/10/2025)

Yon Arsal yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak menjelaskan bahwa penagihan piutang pajak merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, ia menekankan bahwa sebagian kasus memiliki nominal besar dan proses hukum yang cukup rumit, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan cepat.

“Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak. Yang menunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan,” kata Yon dalam pernyataannya.

Ia menjelaskan, kasus 200 penunggak pajak yang disebut Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya merupakan kategori wajib pajak besar (prominent taxpayers) yang memiliki nilai tunggakan signifikan. Kelompok ini mendapat perhatian khusus karena kontribusinya terhadap potensi penerimaan negara yang besar.

Menurut Yon, banyak faktor yang menyebabkan proses penyelesaian piutang pajak berjalan lama. Sebagian wajib pajak diketahui sudah tidak beroperasi atau dinyatakan pailit, sementara sebagian lainnya masih berproses hukum.

“Kenapa kemudian sebagian ada yang lama? Ini bukan berarti dibiarkan, tapi ada proses. Mungkin wajib pajaknya sudah pailit. Ada juga yang prosesnya sudah cukup lama sehingga tentu perlu pendalaman lebih lanjut,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses penagihan pajak berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan regulasi tersebut, suatu kewajiban pajak baru tercatat sebagai piutang negara setelah surat ketetapan pajak disetujui oleh wajib pajak atau telah inkrah melalui proses hukum.

“Kalau wajib pajak belum setuju, ya masih melalui proses hukum. Kadang ada yang banding ke pengadilan, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Jadi setelah semua proses itu selesai, baru bisa disebut inkrah dan bisa dilakukan penagihan,” terang Yon.

Ia menambahkan, penagihan piutang pajak biasanya dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah wajib pajak terdaftar. Namun, untuk kasus dengan nilai besar atau kompleksitas tinggi, penanganan bisa dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak di tingkat pusat.

“Ini (penagihan piutang pajak) akan kita kelola sampai dengan akhir tahun 2025. Kita selesaikan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat,” tegasnya.

Yon juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mengejar seluruh penunggak pajak, baik besar maupun kecil, dengan pendekatan hukum yang adil.

“Ada yang jumlahnya signifikan, kasusnya besar, ini yang kemarin kami bungkus dalam bentuk 200 penunggak pajak. Relatively, ada juga yang kecil-kecil yang dikerjakan oleh teman-teman KPP. Nah, kita akan proses terus,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat tunggakan pajak mencapai Rp60 triliun dari 200 wajib pajak kaya. Ia menyebut sudah mengantongi daftar nama para penunggak pajak itu dan menegaskan komitmennya untuk menagih seluruh kewajiban tersebut hingga masuk ke kas negara.

“Saya sudah pegang daftar nama mereka. Saya akan kejar supaya uangnya masuk ke kas negara,” kata Purbaya dalam pernyataannya pada Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Namun hingga saat ini, Purbaya mengakui bahwa realisasi pembayaran dari para penunggak pajak tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun. Ia berharap sisa tunggakan dapat dilunasi secara bertahap sebelum akhir tahun ini.

“Mungkin baru masuk sekarang hampir Rp7 triliun. Tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Nanti saya akan monitor lagi secepat apa,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, yang kini dipimpin Bimo Wijayanto, untuk mempercepat proses penagihan.

“Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak seperti apa proses penagihan pengemplang pajak ini, tapi saya harapkan sebagian besar bisa masuk menjelang akhir tahun (2025),” jelasnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi para wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban mereka, terutama mereka yang memiliki kemampuan finansial tinggi. Ia menyebut bahwa tunggakan pajak besar ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pengawasan fiskal tahun 2025.

Langkah pemerintah untuk memperkuat kepatuhan pajak juga menjadi bagian dari strategi menjaga penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi global. Direktorat Jenderal Pajak kini tengah meningkatkan digitalisasi dan kerja sama lintas lembaga guna memperkuat basis data wajib pajak.

Dengan adanya pernyataan resmi dari Yon Arsal, publik kini mengetahui bahwa jumlah penunggak pajak di Indonesia jauh lebih besar dari yang sebelumnya disebut. Ribuan wajib pajak masih tercatat memiliki piutang pajak yang menunggu penyelesaian.

Namun, hingga kini, belum ada kejelasan mengenai siapa saja wajib pajak besar yang dimaksud dan bagaimana pemerintah akan menuntaskan piutang pajak senilai Rp60 triliun tersebut. Publik pun berharap agar Kementerian Keuangan dan DJP bersikap transparan dan konsisten dalam mengejar para penunggak pajak, tanpa pandang bulu. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tragedi Banjir Nepal: 4.247 Orang Belum Ditemukan, Korban Tewas Tembus 903 Jiwa

    Tragedi Banjir Nepal: 4.247 Orang Belum Ditemukan, Korban Tewas Tembus 903 Jiwa

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Bencana banjir bandang dahsyat yang melanda Nepal menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Hingga Senin (31/8/2026), sedikitnya 903 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 4.247 orang lainnya masih belum ditemukan. Jumlah korban tersebut tercatat ketika operasi pencarian dan penyelamatan memasuki hari keenam setelah bencana menerjang sejumlah wilayah Nepal. Tim penyelamat masih melakukan […]

  • Bahas Pembangunan PLTN, Thorcon dan DPRD Babel Selenggarakan RDP 

    Bahas Pembangunan PLTN, Thorcon dan DPRD Babel Selenggarakan RDP 

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang, 10 November 2025). PT Thorcon Power Indonesia menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin (10/11/2025). RDP dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Babel pada pukul 09.00-12.00, dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD Babel, Anggota Komisi III DPRD Babel, perwakilan seluruh fraksi, dan perwakilan dari […]

  • Kalapas Narkotika Pangkalpinang Tegaskan Napi yang Gunakan HP dan Kendalikan Narkoba Akan Dijatuhi Sanksi Tegas

    Kalapas Narkotika Pangkalpinang Tegaskan Napi yang Gunakan HP dan Kendalikan Narkoba Akan Dijatuhi Sanksi Tegas

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Terungkapnya kasus narapidana berinisial KE (25) yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang memunculkan sorotan terhadap sistem pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Novriadi, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memberantas peredaran barang terlarang di dalam lapas, termasuk penggunaan telepon […]

  • PT TIMAH Bantu Biaya Pengobatan Anak di Belitung, Hadirkan Harapan bagi Keluarga

    PT TIMAH Bantu Biaya Pengobatan Anak di Belitung, Hadirkan Harapan bagi Keluarga

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BELITUNG) – PT TIMAH (Persero) Tbk kembali memberikan dukungan bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan, khususnya dalam bidang kesehatan. Kali ini, bantuan diberikan kepada Inayah Athifa Zahra, bayi berusia delapan bulan asal Air Rayak, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang tengah menjalani pengobatan intensif di Jakarta. Rabu (9/9/2026) Inayah merupakan anak kedua dari dua bersaudara. […]

  • Kasus Aseng Merembet ke Internal Polri? IPW Sebut Eks Kapolda Kalbar Tengah Diperiksa Propam

    Kasus Aseng Merembet ke Internal Polri? IPW Sebut Eks Kapolda Kalbar Tengah Diperiksa Propam

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap adanya informasi yang menyebut mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Selasa (9/6/2026) Informasi tersebut mencuat di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Quality Success […]

  • BNPB: 11 Kabupaten/Kota di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    BNPB: 11 Kabupaten/Kota di Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Aceh) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan bencana, khususnya banjir yang masih melanda sejumlah wilayah dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Jum’at (26/12/2025) Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, perpanjangan status tanggap […]

expand_less