Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » PWI Pusat Turun Tangan! Kapolda Babel Diminta Selesaikan Polemik Label Hoaks Enam Media

PWI Pusat Turun Tangan! Kapolda Babel Diminta Selesaikan Polemik Label Hoaks Enam Media

  • account_circle Farraz Prakasa
  • calendar_month 57 menit yang lalu
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks terhadap pemberitaan enam media daring oleh Humas Polda Babel. Langkah tersebut dinilai perlu segera dilakukan karena pemberian label hoaks terhadap produk jurnalistik berpotensi merugikan kredibilitas media, mencederai profesionalisme wartawan, serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers. Kamis (19/11/2026)

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan dan konsultasi hukum dari pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.35 WIB tersebut, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.

Anrico menegaskan, persoalan pelabelan hoaks terhadap enam media tersebut harus diselesaikan secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Menurutnya, perbedaan pandangan antara kepolisian dan media mengenai suatu pemberitaan seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu hubungan kemitraan kedua institusi.

“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.

Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim. Turut hadir Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.

Kedatangan pengurus PWI Babel merupakan tindak lanjut Surat Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang Permohonan Konsultasi Hukum kepada PWI Pusat.

Melalui pertemuan tersebut, PWI Babel meminta arahan dan pendampingan organisasi terkait langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapi tindakan Humas Polda Babel yang memberikan label hoaks terhadap sejumlah pemberitaan media.

Bermula dari Pemberitaan Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat

Polemik ini berawal dari pemberitaan enam media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berangkat dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham. Dalam keterangannya, yang bersangkutan mengaku mengalami kekerasan ketika mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

Informasi tersebut kemudian menjadi bahan pemberitaan sejumlah media. Dalam proses peliputan, wartawan disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.

Namun, pihak kepolisian membantah adanya dugaan pemukulan terhadap anggota TNI AD tersebut.

Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, kemudian memberikan klarifikasi melalui pernyataan berjudul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”

Klarifikasi tersebut turut diberitakan sejumlah media sebagai bagian dari pemberitaan lanjutan untuk memberikan ruang terhadap keterangan pihak kepolisian.

Persoalan kemudian berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya.

Dalam unggahan tersebut, tangkapan layar berita dibubuhi stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Tindakan tersebut memicu keberatan dari PWI Babel. Organisasi wartawan itu menilai pemberian label hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers berpotensi merusak reputasi media dan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap produk jurnalistik.

PWI Babel kemudian melayangkan Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam surat tersebut, PWI Babel meminta perhatian pimpinan kepolisian terhadap tindakan Humas Polda Babel yang dinilai dapat mengganggu kemerdekaan pers.

Polda Babel Berdalih Diskresi Kepolisian

Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel memberikan jawaban tertulis. Dalam penjelasannya, kepolisian menyebut pelabelan hoaks merupakan bentuk klarifikasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.

Polda Babel menyatakan, berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menjelaskan bahwa pemberian label tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, perusahaan media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui argumentasi tersebut, Polda Babel menyebut tindakan pelabelan sebagai bagian dari diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun, penjelasan itu justru menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada PWI Pusat.

PWI Babel mempertanyakan dasar dan mekanisme penilaian yang digunakan kepolisian untuk memberikan label hoaks terhadap produk jurnalistik. Terlebih, pemberitaan tersebut berkaitan dengan keterangan narasumber yang mengaku mengalami kekerasan dan telah diikuti klarifikasi dari pihak kepolisian.

PWI: Sengketa Pemberitaan Harus Mengacu pada UU Pers

Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik harus mendapatkan perlindungan hukum.

“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Anrico.

Ia menjelaskan, kepolisian tetap memiliki hak untuk memberikan bantahan atau klarifikasi apabila menemukan pemberitaan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta.

Namun, hak tersebut harus digunakan dengan tetap menghormati prinsip kemerdekaan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik.

Menurut Anrico, perlu dibedakan antara bantahan terhadap substansi suatu peristiwa dengan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah melanggar ketentuan etik.

Penilaian terhadap kepatuhan produk jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Karena itu, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki mekanisme untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Dewan Pers.

Dengan mekanisme tersebut, persoalan pemberitaan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pers, bukan melalui tindakan yang berpotensi mendiskreditkan media di ruang publik.

Kapolda Babel Diminta Evaluasi Humas

PWI Pusat secara khusus meminta Kapolda Babel mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda Babel.

Anrico menilai, tindakan memberikan cap hoaks terhadap pemberitaan media harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan proses jurnalistik yang telah ditempuh wartawan.

Ia juga menyoroti bahwa sejumlah media yang memberitakan dugaan kekerasan di Polsek Sungailiat telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Hal tersebut menjadi bagian penting dalam melihat keseluruhan proses pemberitaan, meskipun pemuatan klarifikasi tidak secara otomatis membuktikan benar atau salahnya informasi awal.

“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegasnya.

Anrico juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kemerdekaan pers yang telah dijamin undang-undang.

PWI Pusat Dalami Bukti dan Kronologi

Dalam konsultasi tersebut, pengurus PWI Babel turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung untuk dipelajari Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

Dokumen tersebut meliputi kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda Babel, jawaban tertulis Humas Polda Babel, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.

Seluruh dokumen tersebut akan menjadi bahan telaah untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

PWI Pusat memandang komunikasi antara organisasi wartawan dan kepolisian perlu dibangun secara konstruktif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, PWI juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional wartawan.

Setiap jurnalis tetap wajib melakukan verifikasi, menguji informasi, mengedepankan keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap proses peliputan dan penerbitan berita.

Anrico berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga.

“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Polemik pelabelan hoaks terhadap enam media di Bangka Belitung kini menjadi perhatian PWI Pusat. Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan hubungan antara kepolisian dan insan pers, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perbedaan informasi dan pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat.

PWI Pusat menegaskan, kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Karena itu, seluruh pihak, termasuk institusi negara, perlu menghormati ruang kerja jurnalistik sekaligus memastikan wartawan menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. (Sumber : kilassulawesi.com, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Farraz Prakasa
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT Timah Kobarkan Merah Putih Lewat Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam di Final AFF U-23

    PT Timah Kobarkan Merah Putih Lewat Nobar Timnas Indonesia vs Vietnam di Final AFF U-23

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Suasana penuh semangat dan nasionalisme terlihat jelas di Garasi Pool PT Timah Tbk, Selasa (29/7/2025) malam. Ratusan karyawan PT Timah berkumpul untuk menyaksikan secara langsung laga final Piala AFF U-23 2025 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia melawan Vietnam dalam acara Nonton Bareng (Nobar) yang diselenggarakan oleh Ikatan Karyawan Timah (IKT). Kamis […]

  • Prabowo Cetak Sejarah: Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen Tanpa Tambah Beban APBN

    Prabowo Cetak Sejarah: Turunkan Harga Pupuk Bersubsidi 20 Persen Tanpa Tambah Beban APBN

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah Republik Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam kebijakan pupuk bersubsidi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Rabu (22/10/2025), pemerintah resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) seluruh jenis pupuk bersubsidi hingga 20 persen, tanpa menambah beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kebijakan tersebut disampaikan […]

  • CSR PT TIMAH Tbk Hadirkan Dermaga Baru, Ratusan Nelayan Air Lintang Terbantu

    CSR PT TIMAH Tbk Hadirkan Dermaga Baru, Ratusan Nelayan Air Lintang Terbantu

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) — PT TIMAH Tbk kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Kali ini, dukungan tersebut diwujudkan melalui perbaikan dermaga Teluk Belilik di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, yang selama ini menjadi akses vital […]

  • Antisipasi Perdagangan Orang, Imigrasi Pangkalpinang Gagalkan 124 Pengajuan Paspor

    Antisipasi Perdagangan Orang, Imigrasi Pangkalpinang Gagalkan 124 Pengajuan Paspor

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menolak sebanyak 124 permohonan paspor sepanjang tahun 2025. Penolakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya terhadap warga yang terindikasi akan bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. Sabtu (3/1/2026) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI […]

  • Modus Baru Terungkap! Pasir Timah Ilegal Diselundupkan dalam Tumpukan Terasi, Pemilik Masih Buron

    Modus Baru Terungkap! Pasir Timah Ilegal Diselundupkan dalam Tumpukan Terasi, Pemilik Masih Buron

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 349
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) – Penyelundupan pasir timah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali terungkap. Kali ini, Tim Trisula Unit Intel Lanal Bangka Belitung bersama Pos TNI AL Sadai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pasir timah ilegal yang disamarkan dalam tumpukan ikan fermentasi dan terasi. Senin (6/10/2025) Kapal kayu dengan nama KM Beta Jaya 02 berhasil […]

  • Prabowo: Negara Rugi Rp300 Triliun Akibat Kasus Timah, Monasit Bernilai USD 200 Ribu per Ton

    Prabowo: Negara Rugi Rp300 Triliun Akibat Kasus Timah, Monasit Bernilai USD 200 Ribu per Ton

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 238
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap potensi besar logam tanah jarang (rare earth) berupa monasit yang ditemukan di kawasan smelter timah Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Dalam kunjungannya ke smelter PT Tinindo Internusa di Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Presiden menyoroti besarnya nilai ekonomi mineral tersebut yang mencapai USD 200.000 per ton. “Monasit […]

expand_less