PWI Pusat Turun Tangan! Kapolda Babel Diminta Selesaikan Polemik Label Hoaks Enam Media
- account_circle Farraz Prakasa
- calendar_month 57 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan dan konsultasi hukum dari pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.35 WIB tersebut, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.
Anrico menegaskan, persoalan pelabelan hoaks terhadap enam media tersebut harus diselesaikan secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Menurutnya, perbedaan pandangan antara kepolisian dan media mengenai suatu pemberitaan seharusnya tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat mengganggu hubungan kemitraan kedua institusi.
“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.
Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim. Turut hadir Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.
Kedatangan pengurus PWI Babel merupakan tindak lanjut Surat Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang Permohonan Konsultasi Hukum kepada PWI Pusat.
Melalui pertemuan tersebut, PWI Babel meminta arahan dan pendampingan organisasi terkait langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapi tindakan Humas Polda Babel yang memberikan label hoaks terhadap sejumlah pemberitaan media.
Bermula dari Pemberitaan Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat
Polemik ini berawal dari pemberitaan enam media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berangkat dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham. Dalam keterangannya, yang bersangkutan mengaku mengalami kekerasan ketika mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.
Informasi tersebut kemudian menjadi bahan pemberitaan sejumlah media. Dalam proses peliputan, wartawan disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.
Namun, pihak kepolisian membantah adanya dugaan pemukulan terhadap anggota TNI AD tersebut.
Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, kemudian memberikan klarifikasi melalui pernyataan berjudul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat.”
Klarifikasi tersebut turut diberitakan sejumlah media sebagai bagian dari pemberitaan lanjutan untuk memberikan ruang terhadap keterangan pihak kepolisian.
Persoalan kemudian berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya.
Dalam unggahan tersebut, tangkapan layar berita dibubuhi stempel bertuliskan “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
Tindakan tersebut memicu keberatan dari PWI Babel. Organisasi wartawan itu menilai pemberian label hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers berpotensi merusak reputasi media dan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap produk jurnalistik.
PWI Babel kemudian melayangkan Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam surat tersebut, PWI Babel meminta perhatian pimpinan kepolisian terhadap tindakan Humas Polda Babel yang dinilai dapat mengganggu kemerdekaan pers.
Polda Babel Berdalih Diskresi Kepolisian
Menanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel memberikan jawaban tertulis. Dalam penjelasannya, kepolisian menyebut pelabelan hoaks merupakan bentuk klarifikasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
Polda Babel menyatakan, berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.
Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menjelaskan bahwa pemberian label tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, perusahaan media, maupun organisasi profesi pers.
Melalui argumentasi tersebut, Polda Babel menyebut tindakan pelabelan sebagai bagian dari diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Namun, penjelasan itu justru menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada PWI Pusat.
PWI Babel mempertanyakan dasar dan mekanisme penilaian yang digunakan kepolisian untuk memberikan label hoaks terhadap produk jurnalistik. Terlebih, pemberitaan tersebut berkaitan dengan keterangan narasumber yang mengaku mengalami kekerasan dan telah diikuti klarifikasi dari pihak kepolisian.
PWI: Sengketa Pemberitaan Harus Mengacu pada UU Pers
Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik harus mendapatkan perlindungan hukum.
“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Anrico.
Ia menjelaskan, kepolisian tetap memiliki hak untuk memberikan bantahan atau klarifikasi apabila menemukan pemberitaan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta.
Namun, hak tersebut harus digunakan dengan tetap menghormati prinsip kemerdekaan pers dan mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik.
Menurut Anrico, perlu dibedakan antara bantahan terhadap substansi suatu peristiwa dengan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah melanggar ketentuan etik.
Penilaian terhadap kepatuhan produk jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Karena itu, pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki mekanisme untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Dewan Pers.
Dengan mekanisme tersebut, persoalan pemberitaan dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pers, bukan melalui tindakan yang berpotensi mendiskreditkan media di ruang publik.
Kapolda Babel Diminta Evaluasi Humas
PWI Pusat secara khusus meminta Kapolda Babel mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda Babel.
Anrico menilai, tindakan memberikan cap hoaks terhadap pemberitaan media harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan proses jurnalistik yang telah ditempuh wartawan.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah media yang memberitakan dugaan kekerasan di Polsek Sungailiat telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.
Hal tersebut menjadi bagian penting dalam melihat keseluruhan proses pemberitaan, meskipun pemuatan klarifikasi tidak secara otomatis membuktikan benar atau salahnya informasi awal.
“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegasnya.
Anrico juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip kemerdekaan pers yang telah dijamin undang-undang.
PWI Pusat Dalami Bukti dan Kronologi
Dalam konsultasi tersebut, pengurus PWI Babel turut menyerahkan sejumlah dokumen pendukung untuk dipelajari Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.
Dokumen tersebut meliputi kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda Babel, jawaban tertulis Humas Polda Babel, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.
Seluruh dokumen tersebut akan menjadi bahan telaah untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.
PWI Pusat memandang komunikasi antara organisasi wartawan dan kepolisian perlu dibangun secara konstruktif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Di sisi lain, PWI juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional wartawan.
Setiap jurnalis tetap wajib melakukan verifikasi, menguji informasi, mengedepankan keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam setiap proses peliputan dan penerbitan berita.
Anrico berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui dialog dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga.
“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Polemik pelabelan hoaks terhadap enam media di Bangka Belitung kini menjadi perhatian PWI Pusat. Penyelesaian persoalan tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan hubungan antara kepolisian dan insan pers, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perbedaan informasi dan pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat.
PWI Pusat menegaskan, kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Karena itu, seluruh pihak, termasuk institusi negara, perlu menghormati ruang kerja jurnalistik sekaligus memastikan wartawan menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. (Sumber : kilassulawesi.com, Editor : KBO Babel)
- Penulis: Farraz Prakasa
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar