Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Tambang Timah Ilegal Ditertibkan, Produksi PT Timah Melonjak 55 Persen dan Lampaui Capaian 2025

Tambang Timah Ilegal Ditertibkan, Produksi PT Timah Melonjak 55 Persen dan Lampaui Capaian 2025

  • account_circle Kartono Revandi
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (BANGKA BELITUNG) – Penertiban aktivitas pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai memperlihatkan dampak terhadap kinerja produksi PT Timah (Persero) Tbk. Dalam sembilan bulan pertama 2026, produksi bijih timah perusahaan pelat merah tersebut mencapai 18.893 ton Sn atau meningkat 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kamis (19/11/2026)

Capaian tersebut bahkan telah melampaui total produksi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 18.635 ton. Dengan demikian, hanya dalam kurun waktu sembilan bulan, produksi PT Timah sudah lebih tinggi dibandingkan keseluruhan produksi selama satu tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikator perubahan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung, terutama setelah pemerintah meningkatkan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal dan praktik penyelundupan bijih timah.

Langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejak Oktober 2025, Prabowo memerintahkan penindakan terhadap sekitar 1.000 titik tambang ilegal di Bangka Belitung.

Perintah tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pengamanan wilayah pertambangan, penertiban aktivitas tambang tanpa izin, serta pengawasan jalur distribusi dan pengiriman timah yang selama ini rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan.

Pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah berupaya memastikan sumber daya timah yang berasal dari wilayah konsesi perusahaan dapat dikelola melalui mekanisme resmi sehingga memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, serta penerimaan negara.

Produksi Tambang Laut Mendominasi

Berdasarkan komposisi produksi selama sembilan bulan pertama 2026, penambangan laut masih menjadi penyumbang terbesar bagi PT Timah.

Produksi dari kegiatan penambangan laut melalui Kapal Isap Produksi (KIP) dan Ponton Isap Produksi (PIP) mencapai 11.288 ton. Sementara itu, produksi dari penambangan darat tercatat sebesar 7.255 ton.

Dari kedua sektor tersebut, kontribusi tambang laut mencapai sekitar 60 persen dari total produksi perusahaan. Sisanya berasal dari aktivitas penambangan darat yang salah satu wilayah penopang utamanya berada di Pulau Belitung.

Besarnya kontribusi penambangan laut menunjukkan bahwa pengamanan wilayah perairan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan produksi PT Timah.

Selama ini, aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah kawasan perairan Bangka Belitung menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kebocoran produksi, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang laut.

Penertiban diharapkan mampu mengurangi praktik pertambangan ilegal sekaligus menciptakan kepastian bagi kegiatan produksi yang dilakukan secara resmi.

Bagi Bangka Belitung, persoalan ini memiliki dampak yang luas. Sebagai daerah penghasil timah, provinsi ini selama bertahun-tahun menghadapi tantangan kebocoran sumber daya alam melalui aktivitas pertambangan dan distribusi ilegal.

Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi timah tidak sepenuhnya masuk ke dalam sistem perdagangan resmi. Selain kehilangan potensi penerimaan negara, aktivitas ilegal juga meninggalkan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan jangka panjang.

Dampak terhadap Kinerja Perusahaan dan Penerimaan Negara

Peningkatan produksi PT Timah juga menjadi perhatian pasar modal karena perusahaan tersebut merupakan emiten dengan kode saham TINS di Bursa Efek Indonesia.

Kinerja produksi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Namun, peningkatan volume produksi tetap perlu diikuti dengan efisiensi biaya, penguatan penjualan, serta pengelolaan keuangan yang sehat.

Penertiban tambang ilegal juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap mekanisme perdagangan timah nasional.

Ketika jalur distribusi ilegal dapat ditekan, pasokan timah diharapkan semakin banyak terserap melalui jalur resmi. Kondisi tersebut dapat memperkuat posisi perusahaan dalam mengelola sumber daya yang berada di wilayah izin usahanya.

Bagi pemerintah daerah, tata kelola pertambangan yang lebih tertib juga penting untuk menjaga potensi penerimaan daerah. Sebab, sektor pertambangan timah memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, hingga perputaran usaha di Bangka Belitung.

Meski demikian, peningkatan produksi perusahaan tidak secara otomatis menggambarkan besarnya penerimaan daerah. Faktor harga komoditas, penjualan, kewajiban perpajakan, royalti, dan mekanisme pembagian pendapatan tetap menjadi penentu.

Hilirisasi Jadi Pekerjaan Berikutnya

Selain memperkuat produksi bijih timah, pemerintah dan pelaku industri juga dihadapkan pada agenda pengembangan hilirisasi.

Hilirisasi menjadi langkah penting agar komoditas timah tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau produk setengah jadi, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Penguatan kerja sama antara perusahaan pertambangan dan industri pengolahan di dalam negeri menjadi salah satu upaya untuk mendorong agenda tersebut.

Dengan rantai produksi yang terintegrasi, nilai ekonomi timah diharapkan dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri. Selain meningkatkan daya saing industri nasional, hilirisasi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan memperluas peluang investasi.

Di sisi lain, pengawasan distribusi tetap menjadi faktor penting. Tanpa pengawasan yang kuat, hasil produksi maupun bahan baku industri berisiko kembali masuk ke jalur perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, penertiban tambang ilegal perlu diikuti dengan pengawasan terhadap proses pengangkutan, pengumpulan, peleburan, hingga ekspor timah.

Persoalan Harga Pembelian Masih Menjadi Sorotan

Meski penertiban mendapat dukungan dari sejumlah pihak, pelaksanaannya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa persoalan.

Kericuhan sempat terjadi di area PT Timah. Persoalan tersebut turut memunculkan kembali perdebatan mengenai tata niaga dan harga pembelian timah yang diterima penambang.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus mantan Komisaris Utama PT Timah, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, turut menyinggung persoalan harga pembelian timah yang dinilai tidak sesuai dengan harga pasar.

Persoalan harga menjadi perhatian karena kebijakan penertiban tambang ilegal harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertambangan.

Penindakan terhadap aktivitas ilegal memang diperlukan untuk menjaga sumber daya negara. Namun, pemerintah dan perusahaan juga perlu memastikan mekanisme pembelian melalui jalur resmi berjalan transparan, adil, dan memberikan kepastian kepada penambang rakyat yang memenuhi ketentuan.

Apabila persoalan harga tidak ditangani dengan baik, tekanan ekonomi berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat kembali memilih jalur perdagangan ilegal.

Dukungan terhadap penertiban juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR Abdullah meminta pemerintah tidak hanya menindak pelaku tambang ilegal, tetapi juga membongkar pihak-pihak yang menjadi beking atau pelindung aktivitas pertambangan tanpa izin.

Menurut sorotan tersebut, pemberantasan tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri jaringan yang memungkinkan kegiatan ilegal terus berlangsung.

Pengawasan Harus Konsisten

Peran lembaga pengelola BUMN, termasuk Danantara, juga menjadi bagian dari perhatian terhadap peningkatan kinerja perusahaan negara. Penguatan pengawasan dan profesionalisme pengelolaan BUMN diharapkan dapat mendorong perusahaan menjalankan operasional secara lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, perkembangan kebijakan pertambangan dan persoalan hukum kasus korupsi timah turut menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai Perpres 79/2026 dan kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) oleh pihak-pihak terkait harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum serta mempertimbangkan putusan pengadilan yang berlaku.

Pada akhirnya, lonjakan produksi PT Timah sebesar 55 persen menjadi catatan penting bagi sektor pertambangan Bangka Belitung sepanjang 2026.

Namun, keberhasilan penertiban tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya produksi perusahaan. Pemerintah juga perlu memastikan kebocoran sumber daya dapat dihentikan, kerusakan lingkungan ditangani, harga pembelian lebih transparan, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara adil.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi penegakan hukum sekaligus memastikan industri timah nasional semakin kuat melalui hilirisasi.

Dengan tata kelola yang lebih baik, kekayaan timah Bangka Belitung diharapkan tidak lagi menjadi sumber persoalan, melainkan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi daerah dan negara. (Sumber : JournalArta, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Kartono Revandi
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Tata Kelola Keterbukaan Informasi, KPID Babel Koordinasi ke Komisi Informasi

    Perkuat Tata Kelola Keterbukaan Informasi, KPID Babel Koordinasi ke Komisi Informasi

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Dalam rangka memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lakukan kunjungan koordinasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat, 11 Juli 2025 di ruang rapat pertemuan. Jumat (11/7/2025) Fokus utama kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi dan berkoordinasi mengenai pengelolaan Pejabat […]

  • Pendaftaran Segera Ditutup, 171 Peserta Berebut Masuk Pemali Boarding School

    Pendaftaran Segera Ditutup, 171 Peserta Berebut Masuk Pemali Boarding School

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Program Kelas Beasiswa PT TIMAH (Persero) Tbk pada SMAN 1 Pemali Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menarik perhatian masyarakat. Sejak dibuka pada 2 Maret 2026 tercatat sudah sebanyak 171 peserta yang mendaftarkan diri hingga Rabu (8/4/2026). Jumat (10/4/2026) Pendaftaran Kelas Beasiswa PT TIMAH akan ditutup pada 10 April 2026 dan pendaftaran dapat […]

  • ASN Muba Klarifikasi Aksi Joget dan Saweran Usai Pelantikan

    ASN Muba Klarifikasi Aksi Joget dan Saweran Usai Pelantikan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 207
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (MUBA) – Seorang wanita Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial SN harus menerima konsekuensi usai aksinya melakukan saweran uang sambil berjoget viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan SN setelah dirinya dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kantor Kecamatan Batanghari Leko (BHL), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Senin (5/1/2026) SN yang […]

  • Momentum Hari Jadi Pangkalpinang, Mie Go: “Kalau Kita Cinta, Maka Kita Harus Menjaganya”

    Momentum Hari Jadi Pangkalpinang, Mie Go: “Kalau Kita Cinta, Maka Kita Harus Menjaganya”

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Rumah Dinas Residen Wali Kota Pangkalpinang saat digelar makan malam serta ramah tamah dalam rangka puncak peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang ke-268, Jumat malam (26/09/2025). Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Sabtu (27/9/2025) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota […]

  • Heboh Foto Domino Bareng Eks Tersangka, Karding Klarifikasi dan Bela Raja Juli

    Heboh Foto Domino Bareng Eks Tersangka, Karding Klarifikasi dan Bela Raja Juli

    • calendar_month Senin, 8 Sep 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan klarifikasi terkait beredarnya foto viral yang menampilkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Azis Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar, saat bermain domino. Senin (8/9/2025) Karding menegaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung di […]

  • Gubernur Hidayat Ajak Warga Jaga Tanah dan Tata Ruang Demi Kesejahteraan Rakyat

    Gubernur Hidayat Ajak Warga Jaga Tanah dan Tata Ruang Demi Kesejahteraan Rakyat

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) Nasional ke-65 Tahun 2025 berlangsung khidmat di halaman Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (24/9/2025). Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang mengangkat tema “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”. […]

expand_less