Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » 26 Tahun Babel Belum Sejahtera? Muhtar Motong Soroti Jembatan Emas, Tambang dan Nasib Generasi Muda

26 Tahun Babel Belum Sejahtera? Muhtar Motong Soroti Jembatan Emas, Tambang dan Nasib Generasi Muda

  • account_circle Farraz Prakasa
  • calendar_month 54 menit yang lalu
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Memasuki usia ke-26 tahun pada 21 November 2026, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jum’at (20/11/2026)

Sejak resmi terbentuk sebagai provinsi, Babel telah melewati perjalanan panjang dengan berbagai dinamika pembangunan. Namun, cita-cita yang dahulu diperjuangkan para tokoh pembentukan provinsi, yakni menghadirkan kemajuan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan bagi masyarakat, dinilai belum sepenuhnya terwujud.

Berbagai persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari pembangunan infrastruktur yang belum optimal, keterbatasan ruang fiskal daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), hingga belum maksimalnya pengembangan sektor ekonomi produktif yang mampu membuka lapangan pekerjaan.

Ketua Forum Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus Anggota Komisi I DPRD Babel, Muhtar Motong, menilai usia 26 tahun seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap arah pembangunan daerah.

Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade berdiri, Babel idealnya sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai arah kesejahteraan, kemakmuran, serta transformasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Ya kalau memaknai usia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung genap 26 tahun, idealnya sudah kelihatan arah kesejahteraan, arah kemakmuran, arah kepada transformasi ekonomi yang mengarah kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Seharusnya sudah kelihatan,” kata Muhtar, Kamis (19/11/2026).

Ia mengingatkan, usia provinsi yang semakin matang semestinya diikuti dengan capaian pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga perubahan kondisi ekonomi dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Jembatan Emas dan Infrastruktur Belum Maksimal

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Muhtar adalah pembangunan infrastruktur. Ia menilai belum banyak capaian pembangunan infrastruktur yang benar-benar menonjol dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat Babel.

Muhtar mencontohkan keberadaan Jembatan Emas yang sejak awal diharapkan menjadi ikon sekaligus jalur konektivitas andalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai simbol kemajuan daerah.

Namun, hingga saat ini, kejelasan pemanfaatan dan kelanjutan pengembangan infrastruktur tersebut masih menjadi perhatian.

“Segi infrastruktur pembangunan juga belum ada penonjolan yang serius. Tadinya kita punya simbol besar yakni Jembatan Emas kita. Harapan kita itu menjadi lintas jalan andalan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya direncanakan secara matang dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi harus mampu mendukung konektivitas, aktivitas ekonomi, serta pemerataan pembangunan antardaerah.

Keterbatasan Fiskal dan Pengelolaan SDA

Selain infrastruktur, Muhtar juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas.

Padahal, Babel memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar. Berbagai komoditas unggulan seperti timah, kaolin, dan pasir kuarsa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Namun, menurut Muhtar, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Salah satu kendalanya adalah terbatasnya ruang pengelolaan sumber daya alam akibat sejumlah kebijakan dan regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat daerah belum sepenuhnya leluasa mengelola kekayaan alamnya untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan mampu memperjuangkan kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonominya.

Dalam situasi tersebut, Muhtar menilai gubernur memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru.

“Makanya tugas gubernur hari ini yang paling mulia adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang kesejahteraan dan kemakmuran itu,” tegasnya.

Slogan Bahagia Harus Diikuti Kebijakan Nyata

Muhtar juga menyinggung slogan “jangan lupa bahagia” yang kerap digaungkan Gubernur Babel.

Menurutnya, slogan tersebut merupakan hal positif apabila didukung dengan kebijakan konkret yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berpandangan bahwa kebahagiaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi yang layak, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan pesan optimisme, tetapi harus membuktikannya melalui program pembangunan yang terukur dan berdampak langsung.

“Kita dengar ada slogan jangan lupa bahagia. Bahagia itu kalau kesejahteraan terbangun, bahagia apabila kemakmuran itu terbangun. Dari mana kebahagiaan akan bisa kita capai kalau kita tidak sejahtera? Saya pikir itu bullshit, simbolis saja,” ungkapnya.

Kritik tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur berdasarkan kondisi nyata masyarakat, bukan hanya melalui slogan atau pencitraan.

Apresiasi Perjuangan Plasma untuk Delapan Desa

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Muhtar tidak menampik adanya upaya Pemerintah Provinsi Babel yang mulai menunjukkan hasil.

Ia bahkan memberikan apresiasi kepada Gubernur Babel beserta jajaran atas sejumlah langkah yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu yang disorot adalah perjuangan mendapatkan hak plasma bagi masyarakat di delapan desa di Kabupaten Bangka.

Menurut Muhtar, persoalan plasma merupakan salah satu contoh penting bagaimana kebijakan pemerintah dapat membuka akses ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya belum memperoleh manfaat secara maksimal.

“Ada kita lihat upaya-upaya gubernur yang memberikan hasil juga sudah kelihatan. Salah satunya soal plasma di Bangka, yang tadinya mereka tidak mendapatkan plasma, alhamdulillah hari ini delapan desa sudah mendapatkan plasma,” katanya.

Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Jika dikelola secara baik, keberadaan plasma dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi desa.

Selain persoalan plasma, Muhtar juga mengapresiasi upaya Gubernur Babel dalam memperjuangkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Meski implementasinya belum berjalan, ia menilai adanya langkah dan arah perjuangan tersebut patut diperhatikan.

“Tapi arah untuk IPR itu berjalan sudah ada. Tapi kita belum tahu alas kepastiannya kapan, belum jelas karena mungkin masih proses,” ujarnya.

Muhtar berharap pemerintah terus mengawal proses tersebut sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hilirisasi SDA Jadi Kunci Transformasi Ekonomi

Lebih jauh, Muhtar menegaskan bahwa salah satu pekerjaan besar Babel ke depan adalah mengubah pola pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, kekayaan alam tidak seharusnya hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah perlu mendorong hilirisasi agar komoditas unggulan daerah memiliki nilai tambah lebih tinggi sebelum dipasarkan.

Timah, kaolin, hingga pasir kuarsa dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan di dalam daerah.

Dengan mendorong hilirisasi, Babel tidak hanya memperoleh manfaat dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga berpeluang menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Keberadaan industri pengolahan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memberikan peluang bagi tumbuhnya usaha masyarakat.

Muhtar menilai, hilirisasi juga menjadi salah satu jawaban atas persoalan keterbatasan kesempatan kerja yang selama ini dihadapi generasi muda Babel.

Selama ini, banyak putra-putri daerah yang harus menempuh pendidikan dan mencari pekerjaan di luar provinsi karena keterbatasan peluang di daerah sendiri.

Dengan berkembangnya industri pengolahan dan sektor ekonomi produktif, ia berharap generasi muda memiliki kesempatan lebih luas untuk bekerja dan membangun daerah kelahirannya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Babel harus mampu menciptakan optimisme bahwa masa depan generasi muda dapat dibangun di kampung halaman sendiri.

Kejayaan Lada Babel Perlu Dibangkitkan

Tidak hanya sektor pertambangan dan industri pengolahan, Muhtar juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali kejayaan lada Bangka Belitung.

Komoditas lada yang pernah menjadi salah satu kebanggaan daerah tersebut dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Namun, diperlukan keberpihakan pemerintah agar petani memperoleh dukungan yang memadai, mulai dari penyediaan bibit berkualitas, pendampingan, hingga kepastian akses pemasaran dengan harga yang menguntungkan.

Menurut Muhtar, pemerintah harus hadir membantu petani agar sektor perkebunan kembali menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

Ia meyakini Gubernur Babel memiliki kemampuan untuk mendorong pengembangan sektor tersebut, mengingat latar belakang gubernur yang dinilainya memiliki pengalaman dalam dunia bisnis.

“Pak Gubernur kita yakin punya kemampuan itu, karena dia memang lahir dari seorang bisnis, jadi dia punya kemampuan itu,” tuturnya.

Muhtar berharap pengembangan komoditas unggulan tidak hanya menjadi program jangka pendek, melainkan dibangun melalui kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Usia 26 Tahun Harus Jadi Momentum Keberpihakan kepada Rakyat

Menutup pernyataannya, Muhtar menegaskan bahwa usia ke-26 tahun Provinsi Babel harus menjadi momentum bagi seluruh unsur pemerintahan untuk memperkuat keberpihakan kepada masyarakat.

Gubernur, DPRD, serta seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan diminta menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menghadirkan ruang ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperbaiki kemampuan fiskal daerah.

Ia juga berharap pemerintah dapat membangun strategi pembangunan yang lebih terarah dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah secara maksimal.

Dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih produktif, penguatan sektor perkebunan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan industri hilirisasi, Babel diyakini memiliki peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Muhtar optimistis, apabila berbagai potensi tersebut dikelola secara serius, Babel dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional sekaligus mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Harapan saya, di usia Babel 26 tahun ini, saya sebagai salah satu pelaku sejarah dan Ketua Forum Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi, berharap sekali Bapak Gubernur, DPRD, pengelola pemerintahan betul-betul keberpihakannya kepada masyarakat. Untuk bicara bagaimana kesejahteraan, bagaimana lapangan kerja, dan bagaimana ruang fiskal dimunculkan kembali dengan lebih baik,” pungkasnya.

Bagi Muhtar, usia 26 tahun bukan sekadar perayaan hari jadi provinsi. Momentum ini harus menjadi titik evaluasi sekaligus komitmen bersama untuk memastikan perjuangan pembentukan Babel benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Sebab, kekayaan alam, potensi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki Babel seharusnya menjadi modal untuk membangun daerah yang lebih mandiri, maju, dan mampu memberikan masa depan lebih baik bagi generasi mendatang. (Sumber : beritacmm.com, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Farraz Prakasa
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less