Pangkalpinang Tetap Zero Tambang! Pemkot Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Aktivitas Pertambangan
- account_circle Farraz Prakasa
- calendar_month 52 menit yang lalu
- visibility 3
- comment 0 komentar
- print Cetak

Foto : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang, David Oktaviandi, dalam rapat pembahasan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di ruang rapat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (19/11/2026).
David menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang tetap mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011–2030.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam menentukan pemanfaatan ruang wilayah, termasuk kawasan pesisir dan peruntukan zona perikanan.
Ia menilai sinkronisasi RTRW dan RZWP3K perlu dilakukan agar kebijakan tata ruang antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi tidak saling bertentangan. Keselarasan regulasi juga diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.
“Pemkot Pangkalpinang tetap berpedoman pada RTRW yang berlaku. Karakter Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat jasa dan perdagangan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pemanfaatan ruang,” jelas David.
Dalam pembahasan tersebut, rapat juga menginventarisasi data serta menampung aspirasi terkait perubahan alokasi ruang dari zona tambang menjadi zona perikanan tangkap.
Bagi Pemkot Pangkalpinang, pembahasan tersebut menjadi penting karena kebijakan zonasi pesisir tidak hanya berkaitan dengan pengaturan wilayah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pangkalpinang Fokus Empat Sektor Utama
David mengungkapkan, arah pembangunan Kota Pangkalpinang difokuskan pada empat sektor utama. Sementara itu, berbagai kegiatan di luar sektor tersebut ditempatkan sebagai fungsi pendukung.
Kebijakan tersebut mempertimbangkan posisi Pangkalpinang yang memiliki karakter berbeda dibandingkan kabupaten lain di Bangka Belitung.
Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, aktivitas ekonomi Pangkalpinang banyak ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.
Karena itu, menurut David, pengaturan tata ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan kota, aktivitas ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan sektor perikanan.
Ia menegaskan, Pangkalpinang tidak diarahkan menjadi wilayah pertambangan. Pemanfaatan ruang harus tetap mengikuti peruntukan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tata ruang daerah.
Penegasan zero tambang tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi wilayah perkotaan agar pembangunan tidak menyimpang dari karakter dan kebutuhan masyarakat.
Perdagangan Ikan Jadi Bagian Penting Ekonomi Kota
Selain persoalan pertambangan, David turut menyoroti pentingnya memperhatikan rantai perdagangan hasil perikanan dalam pembahasan sinkronisasi tata ruang.
Menurutnya, keberadaan pelaku usaha, termasuk eksportir ikan, memiliki peran dalam menyerap hasil tangkapan nelayan dan mendukung aktivitas ekonomi sektor perikanan.
Kegiatan perdagangan ikan tidak bisa dipandang hanya dari sisi aktivitas penjualan di dalam kota. Sebab, Pangkalpinang juga menjadi salah satu wilayah pemasaran bagi hasil tangkapan nelayan dari sejumlah daerah di Bangka Belitung.
David mengatakan, keberadaan eksportir ikan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan karena aktivitas mereka menjadi bagian dari rantai distribusi dan perdagangan komoditas perikanan.
Di sisi lain, kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Pangkalpinang juga tidak sepenuhnya dipenuhi dari hasil tangkapan nelayan yang berasal dari wilayah kota sendiri.
Sebagian kebutuhan tersebut dipasok dari daerah-daerah penyangga yang memiliki aktivitas perikanan cukup besar.
Beberapa wilayah yang selama ini memasok kebutuhan ikan Pangkalpinang di antaranya Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, Kurau di Kabupaten Bangka Tengah, serta Sungailiat di Kabupaten Bangka.
Pasokan dari daerah tersebut masuk ke Pangkalpinang karena harga jual ikan di kota dinilai lebih kompetitif.
Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan ekonomi yang saling berkaitan antara Pangkalpinang sebagai pusat perdagangan dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya sebagai daerah penghasil komoditas perikanan.
Karena itu, pengaturan tata ruang pesisir perlu memperhatikan hubungan antardaerah agar kebijakan yang ditetapkan tidak menghambat distribusi maupun aktivitas perdagangan hasil perikanan.
Sinkronisasi Zonasi Harus Perhatikan Kepentingan Daerah
David menegaskan, pembahasan sinkronisasi RTRW dan RZWP3K harus dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi serta kebutuhan setiap wilayah.
Menurutnya, penetapan zona perikanan tangkap perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan aktivitas masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
Pengaturan zonasi juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha, nelayan, serta masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi di kawasan pesisir.
“Kami difokuskan pada empat sektor tersebut, sedangkan kegiatan di luar itu hanya menjadi fungsi pendukung,” ujar David.
Ia berharap pembahasan lintas pemerintahan tersebut dapat menghasilkan pengaturan ruang yang lebih terarah dan tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan daerah.
Bagi Pangkalpinang, mempertahankan wilayah zero tambang bukan hanya persoalan menentukan kawasan yang boleh atau tidak boleh digunakan untuk aktivitas pertambangan. Lebih jauh, kebijakan tersebut berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam menjaga identitas kota sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan perdagangan.
Dengan sinkronisasi tata ruang yang tepat, Pemkot Pangkalpinang berharap aktivitas ekonomi perkotaan tetap berkembang, sektor perikanan memperoleh ruang yang memadai, serta kepentingan masyarakat pesisir dapat terakomodasi.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi sikap Pemkot Pangkalpinang dalam pembahasan perubahan alokasi ruang pesisir di Bangka Belitung, yakni memastikan arah pembangunan kota tetap berlandaskan karakter wilayah dan ketentuan tata ruang yang berlaku.
- Penulis: Farraz Prakasa
- Editor: Sri Rezeki





Saat ini belum ada komentar