KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk, yang berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah memulihkan kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan perekonomian nasional. Rabu (8/10/2025)
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Menteri Keuangan, dan CEO Danantara sebagai pihak yang turut memfasilitasi proses penyerahan aset. Dari unsur pemerintah daerah, Bupati Bangka Barat Markus juga hadir secara langsung menyaksikan penyerahan aset, bersama unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta jajaran direksi PT Timah Tbk.
Penyerahan aset dilakukan secara simbolis dan berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya diserahkan CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo yang menyebut momen ini sebagai langkah besar menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih bersih dan berkeadilan.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers usai kegiatan.
Presiden menjelaskan bahwa nilai total aset yang berhasil disita dan diserahkan kepada PT Timah mencapai antara Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai ini belum termasuk potensi tanah jarang (rare earth) jenis monasit, yang dinilai memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi dari aset fisik lainnya.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya jauh lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton bisa mencapai 200 ribu dolar AS,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan audit, total kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah telah mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka ini, menurutnya, menunjukkan besarnya kebocoran pendapatan negara akibat praktik pertambangan tanpa izin yang berlangsung sistematis selama bertahun-tahun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tegasnya.
Daftar Aset yang Diserahkan
Barang rampasan negara yang diserahkan kepada PT Timah meliputi berbagai jenis aset berharga dalam jumlah besar, antara lain:
-
108 unit alat berat;
-
99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
-
94,47 ton crude tin dalam 112 petakan/balok;
-
Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);
-
Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
-
Mess karyawan 1 unit;
-
Kendaraan 53 unit;
-
Tanah 22 bidang seluas 238.848 m²;
-
Alat pertambangan 195 unit;
-
Logam timah sebanyak 680.687,6 kg;
-
6 unit smelter; serta
-
Uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202.701.078.370, USD3.156.053, JPY53.036.000, SGD524.501, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840.
Seluruh aset tersebut diserahkan dalam rangka pemulihan kerugian negara dan penguatan kembali aset milik PT Timah Tbk yang selama ini dirugikan akibat praktik penambangan ilegal.
Bupati Markus: Momentum Penegakan Hukum dan Pemulihan Ekonomi Daerah
Di sela kegiatan tersebut, Bupati Bangka Barat Markus menyampaikan apresiasinya atas langkah tegas pemerintah pusat dalam menegakkan hukum di sektor pertambangan. Ia menilai penyerahan aset rampasan ini bukan hanya bentuk keadilan hukum, tetapi juga momentum penting bagi pemulihan ekonomi daerah di Kepulauan Bangka Belitung.
“Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan hak rakyat. Kita berharap PT Timah dapat memanfaatkan aset ini dengan baik untuk kepentingan ekonomi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Markus.
Menurutnya, praktik pertambangan ilegal yang terjadi selama ini telah menimbulkan kerusakan lingkungan, penurunan ekonomi masyarakat, serta menciptakan ketimpangan dalam distribusi hasil tambang. Oleh karena itu, Markus menilai tindakan Kejaksaan Agung dan dukungan Presiden Prabowo sangat tepat untuk mengakhiri praktik curang di sektor strategis tersebut.
“Kami di daerah siap mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperkuat pengawasan dan pengelolaan pertambangan yang legal dan berkelanjutan. Bangka Belitung tidak boleh lagi menjadi contoh buruk tata kelola sumber daya alam,” tambahnya.
Langkah Tegas Pemerintah Pulihkan Tata Niaga Timah
Penyerahan aset rampasan negara ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam restrukturisasi tata niaga timah nasional, yang selama ini dikendalikan oleh jaringan perusahaan swasta dan oknum internal yang terlibat dalam praktik korupsi.
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan terus berlanjut hingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan pertambangan, terutama di wilayah Bangka Belitung yang merupakan pusat produksi timah nasional.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Kita akan jaga kekayaan alam kita agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Prabowo.
Dengan penyerahan aset rampasan negara senilai triliunan rupiah ini, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi PT Timah Tbk sebagai perusahaan strategis negara yang berperan besar dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah. (Yopi Herwindo/KBO Babel)
