Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Istri Harvey Moeis, Sandra Dewi, Gugat Pengembalian Aset Disita Kejagung: “Itu Harta Pribadi, Bukan Hasil Korupsi”

Istri Harvey Moeis, Sandra Dewi, Gugat Pengembalian Aset Disita Kejagung: “Itu Harta Pribadi, Bukan Hasil Korupsi”

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • visibility 155
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Artis Sandra Dewi, istri dari terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015–2022, Harvey Moeis, mengajukan permohonan keberatan atas penyitaan sejumlah aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Permohonan itu diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan alasan bahwa sejumlah aset yang disita tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menjerat suaminya. Selasa (21/10/2025)

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra. Ia menjelaskan bahwa permohonan keberatan tersebut telah terdaftar secara resmi di pengadilan dengan nomor perkara: 7/PID.SUS/Keberatan/TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

“Pemohon meminta pengembalian aset yang dirampas negara. Alasannya, aset diperoleh secara sah (endorsemen, pembelian pribadi, hadiah), dan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, ada perjanjian pisah harta sebelum menikah,” kata Andi Saputra kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).

Selain Sandra Dewi, terdapat dua nama lain yang turut menjadi pemohon dalam perkara tersebut, yakni Kartika Dewi dan Raymon Gunawan. Sementara pihak termohon dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sidang keberatan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rios Rohmanto.

“Sidang masih dalam agenda pembuktian. Sidang Jumat kemarin sudah dilakukan pemeriksaan ahli. Apakah nantinya dikabulkan atau tidak permohonan keberatan itu, adalah menjadi kewenangan majelis hakim yang menilainya,” jelas Andi.

Menurut penjelasan PN Jakarta Pusat, dasar hukum yang digunakan dalam permohonan keberatan ini adalah Pasal 19 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal tersebut memberikan ruang bagi pihak ketiga yang beritikad baik untuk mengajukan keberatan apabila hak-haknya dirugikan akibat perampasan aset oleh negara.

Adapun isi Pasal 19 UU Tipikor menyebutkan bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan perampasan barang-barang yang bukan milik terdakwa apabila hal itu merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal ini, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan dalam waktu paling lama dua bulan setelah putusan dijatuhkan.

Selain itu, meskipun keberatan diajukan, pelaksanaan putusan pengadilan tidak otomatis ditangguhkan. Hakim tetap dapat meminta keterangan dari penuntut umum dan pihak yang berkepentingan sebelum menetapkan keputusan akhir.

“Ketentuan ini menjadi dasar hukum permohonan yang diajukan Sandra Dewi. Keputusan apakah aset tersebut dikembalikan atau tetap disita akan bergantung pada penilaian majelis hakim terhadap bukti dan keterangan para pihak,” ujar Andi.

Dalam permohonannya, Sandra Dewi melalui kuasa hukumnya meminta pengembalian sejumlah aset yang sebelumnya disita oleh Kejaksaan Agung. Aset-aset tersebut antara lain:

  • Sejumlah perhiasan pribadi,

  • Dua unit kondominium di kawasan Perumahan Gading Serpong,

  • Rumah di Kebayoran Baru (Rumah Pakubuwono),

  • Rumah di Permata Regency, Jakarta Barat,

  • Tabungan di bank yang telah diblokir,

  • Serta sejumlah tas branded yang disebut merupakan hasil pembelian pribadi atau hadiah dari kerja sama komersial (endorsement).

Sandra Dewi menegaskan bahwa aset-aset tersebut diperoleh melalui kegiatan pribadi dan sah secara hukum, bukan hasil tindak pidana atau aliran dana dari aktivitas bisnis yang dijalankan suaminya, Harvey Moeis.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah melakukan penyitaan besar-besaran terhadap sejumlah aset milik Harvey Moeis dan pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya indikasi aliran dana dan keuntungan tidak sah dari praktik manipulasi tata niaga komoditas timah di wilayah Bangka Belitung.

Dalam perkara utama, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan tetap terhadap Harvey Moeis melalui putusan nomor 5009 K/PID.SUS/2025, yang dibacakan pada Rabu, 25 Juni 2025. Dalam putusan tersebut, MA menguatkan vonis pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Harvey Moeis, disertai denda sebesar Rp1 miliar subsider delapan bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp420 miliar subsider 10 tahun penjara.

Perkara kasasi tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto dengan anggota hakim Arizon Mega Jaya dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo, serta Panitera Pengganti Mario Parakas.

Kasus korupsi yang menjerat Harvey Moeis merupakan salah satu perkara besar yang diusut Kejaksaan Agung dalam sektor pertambangan. Ia disebut sebagai pihak yang berperan penting dalam pengaturan tata niaga timah di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kini, langkah hukum yang ditempuh Sandra Dewi menjadi perhatian publik. Sebagian pihak menilai wajar jika ia memperjuangkan hak atas harta pribadi yang tidak terkait perkara, sementara pihak lain menilai pengembalian aset harus benar-benar diverifikasi agar tidak mengganggu proses penegakan hukum.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat dijadwalkan akan melanjutkan sidang keberatan tersebut pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari saksi dan ahli. Putusan atas permohonan Sandra Dewi akan ditentukan setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai dilakukan. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Women in TINS Series: PT TIMAH Tbk Berdayakan UMKM Perempuan Lewat Bazar Hari Ibu

    Women in TINS Series: PT TIMAH Tbk Berdayakan UMKM Perempuan Lewat Bazar Hari Ibu

    • calendar_month Jumat, 26 Des 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Aroma pempek udang yang gurih berpadu dengan wangi kue tradisional memenuhi area bazar UMKM yang digelar PT TIMAH Tbk di Graha Timah Pangkalpinang, Senin (22/12/2025). Bazar ini menjadi bagian dari kegiatan Women in TINS Series bertema “Perempuan Tangguh, Adaptif, dan Berdaya di Era Transformasi,” yang digelar untuk memperingati Hari Ibu sekaligus […]

  • Basit Cinda Berpotensi Menang, Makanya Mulai Diserang

    Basit Cinda Berpotensi Menang, Makanya Mulai Diserang

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 226
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Kian menanjaknya tren popularitas Basit Cinda, menyentak banyak pihak. Serangan mulai diarahkan kepada tokoh muda karismatik yang didorong berbagai kalangan untuk maju ke Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang 2025. Rabu (28/5/2025) Serangan negatif kepada usaha, dan bahkan tulisan calon wali kota Pangkalpinang pada baliho yang dipasang di bawah nama Basit Cinda, mulai […]

  • MDP KKI Dinilai Tutup Ruang Penyidikan, AMC Babel: “Ini Diskriminasi Terhadap Tenaga Medis”

    MDP KKI Dinilai Tutup Ruang Penyidikan, AMC Babel: “Ini Diskriminasi Terhadap Tenaga Medis”

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Penanganan kasus dugaan maladministrasi medis yang menyebabkan meninggalnya seorang pasien anak bernama Aldo di RSUD Depati Hamzah terus menuai sorotan. Penetapan dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., sebagai satu-satunya tersangka oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung, dianggap tidak mencerminkan keadilan. Kamis (11/9/2025), sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam organisasi dan komunitas pers mendatangi […]

  • Dukungan Dunia Menguat, 162 Negara Desak Pengakuan Hak Palestina Menentukan Nasib Sendiri

    Dukungan Dunia Menguat, 162 Negara Desak Pengakuan Hak Palestina Menentukan Nasib Sendiri

    • calendar_month 6 jam yang lalu
    • account_circle Sandy Batman
    • visibility 6
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (NEW YORK) – Dukungan internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memperoleh kemerdekaan kembali menguat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebanyak 162 negara menyatakan dukungan terhadap rancangan resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka. Sabtu (21/11/2026) Rancangan resolusi tersebut diadopsi oleh Komite Ketiga […]

  • Dua Perkara Hukum Bayangi Hari Saputra, Kasus HR-V Naik Penyidikan, Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi

    Dua Perkara Hukum Bayangi Hari Saputra, Kasus HR-V Naik Penyidikan, Namanya Disebut dalam Sidang Korupsi

    • calendar_month Rabu, 14 Okt 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dua perkara hukum berbeda menyeret nama Hari Saputra, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Di satu sisi, ia dilaporkan dalam dugaan penipuan dan penggelapan satu unit Honda HR-V yang kini telah memasuki tahap penyidikan. Di sisi lain, namanya disebut dalam persidangan perkara dugaan korupsi pembebasan lahan tambak […]

  • Sengketa Informasi Desa Limbung Berakhir Damai, KI Babel Dorong Mediasi

    Sengketa Informasi Desa Limbung Berakhir Damai, KI Babel Dorong Mediasi

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur non-litigasi kembali membuahkan hasil di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KI Babel). Sengketa dengan register perkara 002/IV/KIP-Babel/2026 yang mempertemukan Hamdan selaku pemohon dengan Pemerintah Desa Limbung sebagai termohon, berakhir damai setelah para pihak sepakat menempuh mediasi. Kamis (16/4/2026). Sidang yang digelar di ruang […]

expand_less