KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Tengah melontarkan kritik keras terhadap kebijakan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dinilai belum berpihak kepada petani. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (23/04/2026), APDESI mendesak agar perusahaan sawit mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kamis (23/4/2026)
Ketua DPC APDESI Bangka Tengah, Yani Basaroni, menyoroti pola fluktuasi harga yang dinilai tidak konsisten. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga TBS kerap terjadi hanya ketika muncul tekanan atau gejolak dari masyarakat, namun kembali turun saat kondisi mereda.
“Jangan ribut-ribut harga naik, pas adem ayem turun lagi. Pola seperti ini merugikan petani. Kalau bisa naik, ya naik terus, minimal mengikuti HET yang ditetapkan dinas terkait,” tegas Yani di hadapan peserta rapat.
Sorotan tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan data yang dihimpun, harga TBS di Bangka Tengah saat ini masih berada di bawah Rp3.000 per kilogram. Angka ini jauh dari ketentuan HET yang berkisar antara Rp3.171 per kilogram untuk tanaman usia muda hingga Rp3.886 per kilogram untuk tanaman usia produktif 10 hingga 20 tahun.
Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya ketimpangan antara kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah dengan realitas di lapangan. APDESI pun menilai, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya penerapan HET oleh pihak perusahaan.
Dalam forum tersebut, Yani menyatakan dukungannya terhadap hasil RDP yang dipimpin oleh Didit Srigusjaya. Ia mendorong adanya pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.
“Pengawasan tidak bisa parsial. Harus melibatkan semua stakeholder agar kebijakan HET benar-benar dijalankan. Faktanya, masih banyak pabrik yang membeli TBS di bawah Rp3.000 per kilogram,” ungkapnya.
Tak hanya soal harga, APDESI juga mengangkat isu pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri sawit. Yani mengingatkan agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi di sekitar pabrik.
Ia menegaskan, keberadaan pabrik tidak bisa dilepaskan dari dukungan masyarakat desa. Karena itu, perusahaan diminta untuk tidak melakukan praktik monopoli, terutama dalam perekrutan tenaga kerja maupun distribusi peluang usaha.
“Jangan datang dengan janji manis di awal, tapi setelah pabrik berjalan masyarakat ditinggalkan. Libatkan warga sekitar, karena berdirinya pabrik juga atas persetujuan mereka,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Yani menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menindak perusahaan yang melanggar kesepakatan harga. Ia berharap dinas terkait tidak ragu menjatuhkan sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap petani.
“Kalau ada yang tidak patuh, harus diberikan sanksi tegas. Kami sangat setuju dengan langkah itu,” pungkasnya.
Dorongan APDESI ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan harga sawit di Bangka Tengah bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga menyangkut keadilan bagi petani yang selama ini berada di posisi paling rentan dalam rantai industri kelapa sawit. (Kartono Revandi Antoni)
