KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Upaya penegakan hukum terhadap persoalan tata kelola pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung terus digencarkan pemerintah. Selasa (30/9/2025), Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan kunjungan kerja lapangan untuk meninjau langsung kondisi pertambangan dan penertiban smelter di daerah penghasil timah terbesar di Indonesia tersebut. Jum’at (3/10/2025).
Tim yang hadir bukan sembarangan. Rombongan terdiri dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin. Kehadiran lima pejabat tinggi lintas sektor ini memperlihatkan keseriusan negara dalam membenahi carut-marut tata kelola pertimahan di Bangka Belitung.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Satgas PKH meninjau PT Trinindo Internusa, salah satu dari lima smelter pengolahan pasir timah yang telah resmi disita penyidik Kejaksaan Agung. Penyitaan itu sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga aset perusahaan akan diserahkan kepada negara. Pemerintah menegaskan, hasil pengelolaan aset ini nantinya harus dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.
Tak hanya berhenti pada peninjauan smelter, Satgas PKH juga melakukan langkah penertiban terhadap perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang masih beroperasi di Bangka Belitung. Langkah ini dinilai penting, mengingat aktivitas tambang liar bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem hutan dan pesisir yang selama ini menjadi benteng alami masyarakat.
Kegiatan Satgas kemudian berlanjut di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, di mana tim melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Agenda ini menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menyelesaikan persoalan tata kelola tambang secara menyeluruh. Pemerintah pusat menegaskan, pembenahan tata kelola tambang di Babel bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan juga soal keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.
Langkah strategis ini sejalan dengan pesan Presiden Prabowo yang sebelumnya menegaskan bahwa kekayaan timah harus dikelola dengan benar dan adil. Presiden menekankan, negara tidak boleh kalah dengan praktik mafia timah yang selama ini merusak tatanan hukum, ekonomi, dan lingkungan di Bangka Belitung.
Masyarakat kini menaruh harapan besar agar langkah tegas Satgas PKH benar-benar diikuti dengan eksekusi nyata, bukan sekadar seremonial kunjungan. Sebab, hanya dengan konsistensi penindakan, negara dapat memulihkan kembali kewibawaan hukum dan memastikan kekayaan timah Bangka Belitung menjadi berkah, bukan bencana. (KBO Babel)
