KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara lima unit Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sanksi ini dijatuhkan karena kelima unit tersebut terbukti melanggar prosedur operasional standar (SOP) terkait keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jum’at (17/4/2026)
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Bangka Belitung, Jumat (17/4/2026). Ia menegaskan bahwa pelanggaran yang ditemukan tidak bisa ditoleransi karena berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat program.
Dari total 106 unit SPPG yang saat ini beroperasi di wilayah Bangka Belitung, lima di antaranya terpaksa dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus peringatan keras bagi seluruh mitra pelaksana agar mematuhi standar yang telah ditetapkan.
“Masalah utama yang ditemukan berkaitan dengan teknis pengolahan bahan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” ujar Sony.
Salah satu contoh pelanggaran yang ditemukan adalah proses pengolahan bahan makanan yang tidak sesuai standar waktu. Dalam praktiknya, terdapat mitra yang menyiapkan daging ayam sejak sore hari, kemudian baru dimasak dan didistribusikan keesokan paginya.
“Daging ayam untuk menu besok sudah disiapkan dari jam 5 sore, lalu baru dimasak dan dibagikan jam 8 pagi berikutnya. Jeda waktu tersebut terlalu lama dan jelas melanggar SOP gizi,” jelasnya.
Menurut Sony, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas bahan makanan dan meningkatkan risiko kontaminasi, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya para siswa sebagai penerima manfaat utama program MBG.
Selain persoalan teknis pengolahan makanan, BGN juga menemukan sejumlah kekurangan pada aspek sarana dan prasarana dapur. Beberapa SPPG dinilai belum memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, baik dari segi kebersihan, tata letak, hingga kelengkapan peralatan pendukung.
“Kami menemukan dapur yang tidak sesuai standar. Ini menjadi alasan kuat kenapa kami harus melakukan suspend sementara,” tegasnya.
Sony menjelaskan, penghentian operasional ini bersifat sementara dan bertujuan memberikan kesempatan bagi mitra untuk melakukan perbaikan. SPPG yang disuspensi dapat kembali beroperasi setelah seluruh kekurangan diperbaiki dan mendapatkan persetujuan kembali dari BGN.
“Jika sudah sesuai spesifikasi dan mitra mengajukan kembali ke BGN, maka unit tersebut bisa diaktifkan lagi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, BGN juga menyoroti pentingnya pemenuhan aspek legalitas kesehatan, khususnya terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjadi salah satu syarat utama yang wajib dimiliki oleh setiap SPPG sebelum dan selama menjalankan operasional.
Sony menegaskan bahwa seluruh mitra wajib mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat maksimal 30 hari sejak dinyatakan mulai beroperasi. Ketentuan ini bersifat wajib dan menjadi indikator utama dalam menjamin keamanan pangan yang disajikan.
“Kami tidak memberikan toleransi. Jika dalam 30 hari tidak mendaftar, atau sudah mendaftar tetapi tidak terbit karena tidak memenuhi syarat, maka SPPG tersebut akan langsung kami suspend,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas program MBG agar benar-benar memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri telah berjalan di Bangka Belitung sejak awal Januari 2025. Program ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 106 unit SPPG telah beroperasi di berbagai wilayah di provinsi tersebut. Pelaksanaan program ini melibatkan peran aktif masyarakat serta mitra swasta dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
Menariknya, Sony mengungkapkan bahwa seluruh operasional SPPG di Bangka Belitung sejauh ini masih berjalan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
“Dari awal Januari 2025 sudah ada 106 SPPG dan semuanya melibatkan masyarakat. Sampai saat ini belum ada satu pun yang menggunakan dana APBN,” ungkapnya.
Meski demikian, BGN memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Dengan adanya sanksi suspend ini, diharapkan seluruh mitra pelaksana dapat lebih disiplin dalam menjalankan SOP yang telah ditetapkan. BGN juga mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh SPPG, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bangka Belitung. (Muhammad Farraz Naufal Prakasa/KBO Babel)
