KBOBABEL.COM (Aceh) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan bencana, khususnya banjir yang masih melanda sejumlah wilayah dan berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Jum’at (26/12/2025)
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, perpanjangan status tanggap darurat dilakukan hingga sepekan ke depan sesuai dengan hasil evaluasi kondisi di lapangan. Menurutnya, sebagian daerah masih membutuhkan penanganan intensif karena dampak bencana belum sepenuhnya teratasi.
“Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya kini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan,” kata Suharyanto di Banda Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.
Adapun 11 kabupaten dan kota yang memperpanjang status tanggap darurat tersebut meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, serta Kota Lhokseumawe. Wilayah-wilayah ini dinilai masih menghadapi dampak bencana yang cukup serius, terutama banjir yang merusak permukiman, infrastruktur, dan fasilitas umum.
Dari 11 daerah tersebut, tujuh kabupaten masuk dalam kategori terdampak parah akibat banjir. Ketujuh kabupaten itu yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues. Menurut Suharyanto, di daerah-daerah ini genangan air masih terjadi di sejumlah titik, sementara akses jalan dan aktivitas ekonomi warga belum sepenuhnya pulih.
Sementara itu, tujuh kabupaten dan kota lainnya telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan. Daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Singkil. Pada wilayah-wilayah ini, kondisi dinilai mulai stabil sehingga fokus penanganan diarahkan pada upaya pemulihan dan rehabilitasi pascabencana.
Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir, mengungkapkan bahwa dampak bencana di Aceh tergolong luas. Ia menyebutkan wilayah terdampak bencana mencapai 3.978 desa yang tersebar di 225 kecamatan dalam 18 kabupaten dan kota. Skala dampak tersebut menyebabkan kebutuhan penanganan tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memerlukan perencanaan pemulihan jangka menengah.
Menurut M Nasir, seiring berjalannya masa tanggap darurat, kebutuhan mendesak para korban kini mulai bergeser.
“Kebutuhan mendesak korban bencana saat ini sudah beralih kepada nonpangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergensi, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya,” kata M Nasir. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya terfokus pada distribusi makanan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Ia juga memaparkan bahwa selama masa tanggap darurat, total logistik yang telah disalurkan mencapai 1.251,6 ton dari total 1.478,8 ton bantuan yang diterima. Bantuan tersebut terdiri dari logistik makanan dan nonmakanan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak lainnya. Distribusi logistik dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi dan akses di masing-masing wilayah terdampak.
Dengan adanya sejumlah kabupaten dan kota yang telah memasuki masa transisi dari darurat ke pemulihan, Pemerintah Aceh mendorong langkah-langkah pemulihan segera dilakukan. Salah satu prioritas awal adalah perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.
“Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang guna mengurangi angka pengungsian,” ujar M Nasir.
BNPB bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Evaluasi kondisi lapangan akan terus dilakukan guna menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan perpanjangan atau pengakhiran status tanggap darurat di masing-masing daerah. Pemerintah berharap, dengan penanganan yang terkoordinasi dan tepat sasaran, kondisi masyarakat terdampak bencana di Aceh dapat segera pulih dan aktivitas kehidupan kembali normal. (Sumber : CNN Indonesia, Editor : KBO Babel)
