Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Delapan Pejabat BRI Didakwa Terlibat Korupsi Kredit, Kerugian Negara Rp922,45 Miliar

Delapan Pejabat BRI Didakwa Terlibat Korupsi Kredit, Kerugian Negara Rp922,45 Miliar

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
  • visibility 90
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PALEMBANG) — Sebanyak delapan pejabat strategis internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI didakwa terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT BSS dan PT SAL. Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp922,45 miliar. Jum’at (21/8/2026)

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Selasa (19/8/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra SH MH.

Delapan terdakwa tersebut yakni Kuswiyoto Ak, Susy Liestiowaty, Wahyu Sulistiyono, Irwan Junaedy, Lina Sari, Achmad F.C. Barir, Koko Alun Akbar dan Tina Priatina.

Dalam surat dakwaan, JPU mengungkap dugaan penyimpangan terjadi dalam rentang waktu 2011 hingga 2024. Lokasi yang disebut antara lain Kantor Pusat BRI di Jakarta, kantor PT BSS dan PT SAL di Palembang, serta sejumlah areal perkebunan di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Banyuasin.

Kredit PT BSS Disorot

Untuk PT BSS, jaksa mengungkap adanya pengajuan kredit investasi pembangunan kebun sawit inti dan plasma.

Kredit kebun inti disebut mencapai sekitar Rp479,14 miliar untuk lahan seluas 8.820 hektare. Sementara kredit plasma melalui Koperasi Tri Tunggal Jaya mencapai sekitar Rp221,17 miliar untuk 5.000 hektare.

Menurut jaksa, pengajuan tersebut tidak dilengkapi daftar nominatif petani peserta yang telah ditetapkan bupati. Daftar tersebut disebut baru ditetapkan setelah kredit memperoleh persetujuan dan pencairan.

Jaksa juga mengungkap sedikitnya terdapat 100 nama peserta plasma di Desa Jadi Mulya yang disebut tidak memiliki lahan dan bukan warga setempat.

Selain itu, jaksa menyoroti analisis keuangan calon debitur. Laporan keuangan PT BSS diduga dilakukan recasting, antara lain dengan mengubah utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang serta utang pemegang saham menjadi ekuitas.

Perubahan tersebut diduga membuat rasio keuangan perusahaan terlihat memenuhi persyaratan pemberian kredit.

Kredit PT SAL Juga Dipersoalkan

Sementara untuk PT SAL, fasilitas kredit kebun inti dan plasma masing-masing disebut sekitar Rp474 miliar dan Rp202,99 miliar.

Jaksa menyatakan pengajuan kredit tidak dilengkapi daftar nominatif petani serta pemeriksaan lapangan tidak dilakukan secara memadai.

Dalam pencairannya, kredit kebun inti disebut mencapai Rp309,54 miliar untuk lahan seluas 8.000 hektare.

Namun, berdasarkan data Geographic Information System (GIS) BSS Group, luas lahan yang tertanam disebut hanya 7.057,19 hektare.

Untuk kredit plasma, pencairan disebut mencapai Rp92,81 miliar untuk 1.725 hektare. Sementara data GIS menunjukkan luas lahan tertanam hanya sekitar 1.255,07 hektare.

Jaksa juga mendakwa terdapat penggunaan dana kredit untuk kepentingan di luar pembangunan kebun sawit, termasuk pemberian pinjaman kepada perusahaan afiliasi dan pengembalian pinjaman kepada pemegang saham tanpa persetujuan BRI.

Kerugian Negara Rp922,45 Miliar

Berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 30 Januari 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai Rp922,45 miliar.

Nilai tersebut terdiri dari sekitar Rp666 miliar terkait PT BSS dan Rp256,45 miliar terkait PT SAL.

Dalam dakwaannya, JPU juga menyebut dugaan perbuatan tersebut turut memperkaya Wilson Sutantio, selaku Direktur Utama PT BSS dan PT SAL.

Meski demikian, seluruh uraian tersebut masih merupakan materi dakwaan jaksa yang harus dibuktikan dalam proses persidangan. Para terdakwa memiliki hak untuk membantah dakwaan dan mengajukan pembelaan melalui penasihat hukum masing-masing.

Usai pembacaan dakwaan, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan yang dijadwalkan pada persidangan pekan depan.

Perkara selanjutnya akan bergulir melalui tahapan persidangan untuk menguji seluruh bukti, keterangan saksi, ahli, serta argumentasi hukum dari jaksa dan pihak terdakwa. (Red)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Alih Fungsi Hutan Disorot, 12 Korporasi Diduga Jadi Penyebab Bencana di Sumatera

    Alih Fungsi Hutan Disorot, 12 Korporasi Diduga Jadi Penyebab Bencana di Sumatera

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 381
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengungkap adanya 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Belasan perusahaan tersebut dinilai melakukan penguasaan serta alih fungsi kawasan hutan, khususnya di daerah aliran sungai dan kawasan hulu, yang berakibat pada meningkatnya risiko bencana. […]

  • Gelar RUPSLB, PT TIMAH Tbk Perkuat Tata Kelola dan Tetapkan Agenda Strategis

    Gelar RUPSLB, PT TIMAH Tbk Perkuat Tata Kelola dan Tetapkan Agenda Strategis

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – PT TIMAH Tbk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Rapat ini membahas dan menetapkan sejumlah agenda strategis sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perusahaan serta peningkatan kinerja Perseroan ke depan. RUPSLB dinilai penting untuk memastikan arah kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan tetap […]

  • Mengapa Negara Kepulauan Justru Membutuhkan PLTN?

    Mengapa Negara Kepulauan Justru Membutuhkan PLTN?

    • calendar_month Senin, 29 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM – Indonesia sering disebut sebagai “negara kepulauan terbesar di dunia”—17.000 pulau lebih, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebutan itu membanggakan, tetapi sekaligus mengandung satu kenyataan pahit: energi kita paling mahal, tidak merata, dan tidak stabil justru karena bentuk geografis kita sendiri. Ironisnya, di tengah tantangan ini, banyak orang bertanya: “Kenapa sih Indonesia perlu […]

  • Pers Harus Berpihak pada Kebenaran, Pasal 6 UU Pers Jadi Kompas Perjuangan Wartawan

    Pers Harus Berpihak pada Kebenaran, Pasal 6 UU Pers Jadi Kompas Perjuangan Wartawan

    • calendar_month Senin, 9 Nov 2026
    • account_circle Budi Yanto
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Pers nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehidupan demokrasi, menegakkan kebenaran, serta memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat. Peran tersebut tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan publik mendapatkan perhatian melalui pemberitaan yang profesional dan bertanggung jawab. Senin (9/11/2026) Mandat tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 6 huruf e […]

  • Satgas PKH Kuasai 3,3 Juta Ha Hutan, Ribuan Hektare Diserahkan ke Agrinas

    Satgas PKH Kuasai 3,3 Juta Ha Hutan, Ribuan Hektare Diserahkan ke Agrinas

    • calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali melakukan langkah tegas dalam penguasaan kembali kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal. Pada tahap IV, Kejagung melalui Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan sebanyak 674.178,44 hektare (ha) kawasan hutan kepada PT Agrinas Palma. Jumat (12/9/2025) Penyerahan ini dilakukan dalam acara konferensi penandatanganan […]

  • Kasus Dugaan Maladministrasi RSUD Depati Hamzah Memanas, Hanya dr. Ratna Jadi Tersangka dari 7 Dokter yang Menangani

    Kasus Dugaan Maladministrasi RSUD Depati Hamzah Memanas, Hanya dr. Ratna Jadi Tersangka dari 7 Dokter yang Menangani

    • calendar_month Kamis, 14 Agt 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 333
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Kasus dugaan kelalaian medis yang menyeret nama dr. Ratna Setia Asih, Sp.A., M.Kes., kian memanas. Firma Hukum Hangga Of, yang mewakili dokter spesialis anak tersebut, resmi melayangkan permohonan pemeriksaan ulang perkara ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kamis (14/8/2025) Langkah ini, menurut kuasa hukum, ditempuh demi menjamin […]

expand_less