KBOBABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Dalam penyelidikan ini, satu orang saksi berinisial HDR diperiksa untuk mendukung proses hukum yang tengah berjalan. Jumat (2/5/2025)
Saksi HDR merupakan Direktur Utama PT Buana Baja Bina Sejahtera. Pemeriksaan HDR dilakukan untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015-2022.
“Adapun saksi yang diperiksa berinisial HDR selaku Direktur Utama PT Buana Baja Bina Sejahtera, terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 atas nama Tersangka Korporasi Refined Bangka Tin dkk,” demikian disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung dalam pernyataan resmi.
Kasus ini melibatkan sejumlah entitas, termasuk Tersangka Korporasi Refined Bangka Tin dan beberapa pihak lainnya. Kejaksaan Agung berfokus pada pengungkapan fakta terkait dugaan penyimpangan tata kelola niaga komoditas timah yang diduga merugikan keuangan negara.
Menurut Kejaksaan Agung, pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperkuat bukti serta melengkapi berkas perkara sebelum proses hukum lebih lanjut.
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” lanjut pernyataan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya komoditas timah bagi perekonomian Indonesia. PT Timah Tbk sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya mineral, sehingga dugaan adanya korupsi di sektor ini menarik perhatian banyak pihak.
Kejaksaan Agung memastikan akan terus bekerja secara profesional untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum. Sampai saat ini, pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti terus dilakukan demi mendukung penyelesaian kasus ini secara komprehensif.
Dengan pemeriksaan HDR, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmennya untuk membongkar praktik korupsi yang merugikan negara dan menegakkan keadilan. (Sumber: Puspenkum Kejagung, Editor: KBO Babel)
