KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Aparat Penegak Hukum (APH) dalam beberapa waktu terakhir semakin intensif mengungkap berbagai praktik ilegal di sektor pertimahan di Provinsi Bangka Belitung. Mulai dari penyelundupan timah antarprovinsi dan ke luar negeri, hingga aktivitas pemurnian di pabrik ilegal, menjadi fokus penindakan guna menekan kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai aturan. Kamis (5/3/2026)
Langkah tegas tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung daerah pemilihan Bangka Barat, Elvi Diana. Ia menilai upaya yang dilakukan kepolisian, TNI, kejaksaan, KPK, serta instansi terkait lainnya merupakan bentuk komitmen nyata dalam menyelamatkan kekayaan negara dan daerah dari praktik ilegal.
Menurut Elvi, persoalan timah ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan berdampak luas terhadap perekonomian daerah dan pendapatan negara. Sumber daya alam, khususnya timah, merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bangka Belitung yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Kita memang harus saling bergandeng tangan dalam hal ini. Karena ini bukan hanya mengenai aset. Tapi ini adalah bentuk pendapatan untuk negara dan provinsi serta kabupaten kita juga akan mendapatkan hasil alam ini dalam bentuk royalti,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan tambang ilegal tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Dukungan masyarakat hingga ke lapisan paling bawah dinilai sangat penting agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Elvi mendorong masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan aktivitas pertambangan ilegal di lingkungan sekitar. Partisipasi publik, menurutnya, menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang bersih dan berkelanjutan.
Tak hanya timah, Elvi juga menyoroti potensi eksploitasi ilegal pada komoditas lain seperti pasir kuarsa dan zirkon. Ia mengingatkan bahwa berbagai turunan hasil tambang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga rawan disalahgunakan apabila tidak diawasi dengan ketat.
“Tidak hanya timah saja, bisa pula pada bentuk pasir kuarsa yang dieksploitasi tanpa memberikan dampak bagi daerah dan masyarakat. Begitu pula zirkon serta turunan dari hasil timah tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Elvi menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan sektor mineral dan pertambangan. Moralitas dan etika, menurutnya, harus menjadi fondasi utama baik di tingkat individu maupun korporasi.
Ia menyebut bahwa praktik ilegal kerap terjadi akibat lemahnya integritas, baik di lingkungan perusahaan maupun pada oknum-oknum tertentu di institusi terkait. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan transparansi mutlak diperlukan.
“Good corporate governance, moral dan etika itu tentunya harus ada di tiap individu agar kejadian serupa tak lagi terulang. Begitu pula di perusahaan, penegak hukum, pejabat perusahaan yang menangani mineral dan pertambangan,” tegasnya.
Elvi juga menyinggung soal sistem “deking” atau perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal yang selama ini kerap menjadi isu di tengah masyarakat. Ia berharap praktik tersebut benar-benar diberantas dan tidak lagi mendapat ruang di Bangka Belitung.
Menurutnya, seluruh elemen—mulai dari aparat hukum, pejabat di instansi teknis, hingga masyarakat—harus memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pertimahan. Tanpa sinergi yang kuat, potensi munculnya kembali tambang ilegal akan selalu ada.
“Mulai dari perangkat hukum, pejabat di instansi terkait, masyarakat. Semua sistem tata kelola timah mulai saat ini harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Semua harus dilaporkan sesuai dengan aturan yang ada di NKRI,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat dari Bangka Barat, Elvi menyatakan akan terus mengawal kebijakan di sektor pertambangan agar berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sumber daya alam ke depan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan justru merugikan negara.
Penindakan tegas terhadap praktik ilegal di sektor pertimahan, lanjutnya, harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Dengan pengawasan ketat, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat, Bangka Belitung diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pertambangan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan.
Upaya bersama tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam daerah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. (Faras Prakasa/KBO Babel)
