KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, SPPG yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan harus segera ditutup dan diaudit secara menyeluruh. Kamis (5/3/2026)
Menurut Eddy, program MBG merupakan program strategis nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, khususnya para pelajar. Karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab.
“Seharusnya SPPG yang ditunjuk sebagai pelaksana menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak boleh ada kecurangan, baik itu pengurangan anggaran, pemotongan porsi makanan, maupun pemberian bahan makanan yang tidak layak konsumsi,” ujar Eddy Iskandar, Kamis (5/3/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menilai berbagai laporan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG harus menjadi perhatian serius bagi BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam pengawasan program tersebut.
Ia mengungkapkan, belakangan ini muncul sejumlah laporan dari masyarakat terkait kualitas makanan yang disediakan oleh beberapa SPPG. Bahkan, ada temuan makanan yang tidak layak konsumsi hingga diduga mengandung ulat.
“Baru-baru ini kami membaca ada laporan makanan yang diberikan kepada siswa sudah berulat. Ini tentu sangat memprihatinkan dan mencederai tujuan mulia dari program Presiden. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan justru membahayakan kesehatan mereka,” tegasnya.
Eddy menilai jika laporan tersebut benar terjadi, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses pengawasan. Ia pun meminta perwakilan BGN di daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Pengawas SPPG dan perwakilan BGN di Bangka Belitung harus segera bertindak. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ada pelanggaran, harus dihentikan operasionalnya dan segera dilakukan investigasi,” katanya.
Menurut Eddy, berbagai pengaduan dari masyarakat sudah cukup jelas dan tidak boleh diabaikan. Ia menilai perwakilan BGN di daerah harus lebih aktif menindaklanjuti setiap laporan yang muncul, baik dari masyarakat maupun dari pemberitaan di media.
“Kalau memang ada masalah, harus segera diselesaikan. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah tidak serius dalam menjalankan program ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa persoalan dalam program MBG bukan hanya terkait kualitas makanan atau porsi yang tidak sesuai standar gizi, tetapi juga menyangkut aspek sanitasi dalam proses pengolahan makanan.
Ia menyoroti pentingnya standar kebersihan yang harus diterapkan oleh setiap SPPG dalam memproduksi makanan bagi para siswa. Menurutnya, jika sanitasi tidak dijaga dengan baik, maka kualitas makanan yang dihasilkan juga akan terpengaruh.
“Kita juga harus melihat bagaimana proses pengolahannya. Bagaimana mereka mencuci bahan makanan, bagaimana pengelolaan limbahnya, dan bagaimana kondisi dapurnya. Semua itu sangat berpengaruh terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak,” jelas Eddy.
Ia menambahkan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi para pelajar. Jangan sampai program yang bertujuan baik justru menimbulkan masalah baru di lapangan.
“Tujuan Presiden sangat baik, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Eddy juga mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki perwakilan BGN yang bertugas sebagai pengawas program MBG. Oleh karena itu, mereka harus menjalankan peran tersebut secara maksimal.
Ia berharap para petugas pengawas dapat lebih peka terhadap berbagai laporan yang muncul di masyarakat, sekaligus aktif melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Perwakilan BGN di daerah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat dan Presiden. Mereka harus benar-benar mengawasi seluruh rangkaian kegiatan yang ada di SPPG,” ujarnya.
Menurut Eddy, pengawasan yang kuat akan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Ia pun kembali menegaskan bahwa SPPG yang terbukti melakukan kecurangan harus segera ditutup sementara hingga proses investigasi selesai dilakukan.
“Kalau memang terbukti ada pelanggaran, hentikan operasionalnya dulu. Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah itu baru diputuskan langkah selanjutnya,” tegasnya.
Dengan pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, Eddy berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi para pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. (Sandy Batman/KBO Babel)
