KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akhirnya turun tangan menindaklanjuti polemik terkait dugaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,1 triliun yang disebut-sebut masih mengendap di perbankan. DPRD Babel berencana memanggil perwakilan Bank Indonesia (BI) Babel dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk memberikan klarifikasi resmi mengenai kebenaran data tersebut. Jumat (24/10/2025)
Langkah ini diambil menyusul pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI yang sebelumnya menyebutkan masih terdapat dana besar milik sejumlah pemerintah daerah yang tersimpan di bank, termasuk dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan pihaknya telah mengirim surat resmi kepada BI, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Bakeuda Babel agar hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan digelar pada Selasa sore pekan depan di ruang rapat DPRD Babel.
“Kami sudah mengirim surat kepada BI, kepada tim anggaran pemerintah daerah, dan juga Bakeuda. Surat sudah dikirim dua hari lalu. Rencananya kami akan bertemu Selasa sore untuk mendengarkan langsung penjelasan dari pihak terkait,” ujar Eddy kepada awak media, Kamis (23/10/2025).
DPRD Babel Ingin Data Resmi dan Akurat
Eddy menegaskan, langkah pemanggilan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
“Itu kan baru pernyataan menteri. Kami tentu harus memastikan kebenarannya dengan mendengar langsung dari pemerintah melalui Bakeuda dan juga dari Bank Sentral,” tegasnya.
Menurut Eddy, DPRD ingin memperoleh data konkret terkait dana yang disebut-sebut mengendap tersebut. Mulai dari bank tempat dana disimpan, laporan resmi perbankan yang diterima BI, hingga sinkronisasi data antara Bakeuda dan otoritas moneter.
“Kami ingin berbicara langsung dengan Bank Sentral karena mereka pasti menerima laporan dari seluruh perbankan di Babel mengenai kondisi keuangan dan simpanan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun Kepala Bakeuda Babel, M. Haris, sebelumnya telah menyatakan bahwa dana kas daerah hanya sekitar Rp200 miliar, DPRD tetap memandang klarifikasi menyeluruh sangat diperlukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.
“Perlu diklarifikasi ke semua pihak. Dengan pertemuan bersama, masyarakat bisa mendengar langsung bagaimana penjelasan dari masing-masing pihak, agar tidak ada persepsi yang keliru,” jelasnya.
Jika Benar Rp2,1 Triliun, Harus Dimanfaatkan untuk Rakyat
Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa jika benar terdapat dana sebesar Rp2,1 triliun yang belum dimanfaatkan dan masih tersimpan di bank, maka hal itu harus segera dioptimalkan untuk mendukung program pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau memang benar ada dana sebesar itu, tentu bisa digunakan untuk mempercepat program pembangunan dan mewujudkan visi-misi kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan, penggunaan dana daerah harus berpihak kepada kepentingan publik. DPRD, menurutnya, akan mendorong agar dana yang mengendap di bank segera dialokasikan ke sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dana daerah itu kan milik rakyat. Jangan sampai berbulan-bulan mengendap tanpa manfaat. DPRD akan memastikan agar pengelolaan APBD berjalan efektif dan tidak ada dana tidur yang seharusnya bisa membantu masyarakat,” tegas Eddy.
Bakeuda Siap Hadir, BI Masih Belum Konfirmasi
Eddy mengungkapkan, pihak Bakeuda telah memastikan kehadirannya dalam rapat dengar pendapat tersebut, sementara BI Babel hingga kini masih belum memberikan konfirmasi resmi.
“Bakeuda sudah memastikan hadir, dari BI kita masih menunggu konfirmasinya. Mudah-mudahan keduanya bisa datang agar pembahasan lebih jelas dan menyeluruh,” ujarnya.
DPRD berharap kehadiran dua lembaga penting itu dapat memberikan kejelasan kepada publik terkait jumlah dan status dana APBD Babel yang disimpan di perbankan. Selain itu, DPRD juga akan meminta BI untuk menjelaskan data yang dirilis ke publik agar tidak menimbulkan kebingungan.
Latar Belakang Polemik Dana “Mengendap” Rp2,1 Triliun
Polemik ini bermula dari data yang dirilis Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025, yang mencatat bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam 15 daerah dengan saldonya terbesar di perbankan, yakni mencapai Rp2,10 triliun per September 2025.
Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Kepala Bakeuda Babel, M. Haris, yang menyatakan bahwa saldo kas daerah Babel saat ini hanya berkisar di angka Rp200 miliar. Menurut Haris, jumlah tersebut merupakan total dana kas umum daerah yang digunakan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan program pembangunan.
“Kami pastikan dana kas daerah tidak sebesar yang disebutkan. Totalnya sekitar Rp200 miliar, itu pun digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan kegiatan daerah,” kata Haris sebelumnya.
Sementara pihak BI Babel belum memberikan keterangan resmi terkait data tersebut. Ketiadaan klarifikasi inilah yang kemudian menimbulkan spekulasi dan kebingungan di kalangan publik.
Langkah DPRD Babel memanggil BI dan Bakeuda diharapkan dapat meluruskan polemik yang tengah berkembang. Publik menanti hasil rapat tersebut untuk mengetahui apakah benar ada dana miliaran hingga triliunan rupiah yang belum dimanfaatkan, atau hanya terjadi kesalahan dalam pelaporan dan interpretasi data perbankan.
Dengan rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Selasa pekan depan, DPRD Babel menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kita ingin semua terang benderang, tidak ada lagi spekulasi yang membingungkan masyarakat,” pungkas Eddy. (Sumber : Radar Bahtera, Editor : KBO Babel)
