KBOBABEL.COM (Jakarta) – Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok pada 5 Februari 2026 menandai ujian pertama yang nyata bagi implementasi Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Kedua pasal tersebut mengatur secara khusus bahwa penangkapan dan penahanan hakim hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Ketua Mahkamah Agung (MA). Sabtu (28/3/2026)
Dalam kasus yang menghebohkan publik ini, KPK melakukan OTT terhadap dua hakim yang diduga menerima suap terkait sengketa eksekusi lahan. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa mekanisme baru KUHAP 2025 bekerja sesuai tujuan awalnya: menjamin akuntabilitas hakim sekaligus melindungi independensi kekuasaan kehakiman. Ketua MA segera mengeluarkan izin, dan KPK melaksanakan proses hukum tanpa hambatan. Kecepatan respons Ketua MA mendapat apresiasi publik, sekaligus membuktikan bahwa koordinasi antarlembaga dapat berjalan efektif dan bermartabat.
Fondasi Konstitusional: Mengapa Hakim Memerlukan Perlakuan Prosedural Khusus
Pertanyaan yang sering muncul dalam debat publik adalah: mengapa hakim tidak bisa diperlakukan sama seperti warga negara lain di mata hukum? Bukankah prinsip “persamaan di hadapan hukum” dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945? Pakar hukum menekankan bahwa persamaan di hadapan hukum bukan berarti identik dalam semua aspek prosedur hukum acara. Hakim memiliki fungsi konstitusional yang unik sehingga perlakuan prosedural berbeda menjadi suatu kebutuhan, bukan bentuk diskriminasi.
Sejarah hukum Indonesia mencatat beberapa pengecualian prosedural berbasis jabatan atau fungsi konstitusional. Misalnya, anggota DPR memiliki mekanisme khusus dalam pemanggilan hukum; Presiden memiliki protokol hukum tersendiri; diplomat asing dilindungi aturan internasional. Semua ini adalah pengakuan terhadap kekhususan fungsi, bukan pengistimewaan pribadi. Hakim, sebagai pilar kekuasaan kehakiman, menempati posisi serupa. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan mandiri, sehingga perlindungan prosedural menjadi kebutuhan struktural.
Selain itu, risiko kriminalisasi putusan hakim dan intimidasi melalui laporan pidana sudah nyata. Di masa lalu, banyak kasus terjadi ketika pihak yang kalah dalam persidangan melaporkan hakim dengan tujuan menekan atau mempengaruhi putusan. Perlindungan prosedural melalui mekanisme izin Ketua MA menjadi tameng terhadap potensi intimidasi semacam itu, sekaligus memastikan hakim dapat memutus perkara secara bebas dan objektif.
Mekanisme Izin: Bukan Tameng Impunitas
Perlu digarisbawahi, mekanisme izin Ketua MA dalam Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 bukan berarti hakim korup terlindungi. Pasal 98 menegaskan bahwa dalam kondisi tertangkap tangan, izin tidak diperlukan. OTT PN Depok menjadi contoh nyata: meskipun izin MA berlaku, KPK tetap dapat menindak hakim yang melakukan pelanggaran hukum secara langsung dan tegas.
Fungsi substantif mekanisme izin adalah sebagai penyaring kelembagaan (institutional safeguard). Dengan adanya koordinasi ini, penegakan hukum dilakukan secara objektif, proporsional, dan bebas dari tekanan politik. Mekanisme ini memastikan proses hukum terhadap hakim tetap bermartabat, bukan alat perlindungan bagi hakim yang bersalah.
Ujian Norma: OTT PN Depok sebagai Studi Kasus
Kasus OTT PN Depok hanya 35 hari setelah berlakunya KUHAP 2025 menjadi ujian ekstrem bagi norma baru. Hasilnya membuktikan bahwa mekanisme izin Ketua MA berfungsi dengan baik. KPK mengapresiasi kecepatan respon Ketua MA, dan proses hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan independensi hakim. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa norma Pasal 98 dan 101 bukan penghambat, melainkan kerangka koordinasi antarlembaga yang bermartabat.
Uji Materi Mahasiswa Pascasarjana UI: Legal Standing sebagai Faktor Penentu
Tiga minggu setelah OTT, pada 19 Februari 2026, tiga belas mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UI mengajukan uji materi Pasal 98 dan 101 ke Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 62/PUU-XXIV/2026), mengklaim norma tersebut melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. Namun, permohonan tidak diperiksa pokoknya karena pemohon tidak memenuhi syarat legal standing.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemohon harus mengalami kerugian konstitusional aktual atau minimal potensial yang bersifat langsung terkait dengan norma yang diuji. Mahasiswa yang belum menjadi hakim dan tidak mungkin terdampak langsung oleh mekanisme izin tidak memenuhi syarat ini. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan niet ontvankelijk verklaard atau “tidak dapat diterima,” yang berbeda dengan penilaian terhadap konstitusionalitas norma itu sendiri.
Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Ridwan Mansyur menekankan bahwa permohonan tersebut gagal karena pemohon tidak membangun argumen yang relevan dengan dinamika legislasi maupun pengecualian norma izin. MK sama sekali tidak menilai Pasal 98 dan 101 secara substantif, sehingga norma tetap berlaku penuh dan tidak tersentuh.
Harmonisasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Independen Kekuasaan Kehakiman
Diskusi publik sering memunculkan kritik terkait potensi kekosongan norma, seperti batas waktu pemberian izin atau standar evaluasi permohonan. Pakar hukum menekankan bahwa hal ini bisa diselesaikan melalui pengaturan teknis dan peraturan pelaksana, bukan dengan menghapus mekanisme izin itu sendiri. Harmonisasi dan dialog antarlembaga adalah kunci: Mahkamah Agung, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus bekerja sama untuk menjamin proses hukum yang adil dan independen.
OTT PN Depok membuktikan efektivitas harmonisasi ini. Norma KUHAP 2025 memungkinkan koordinasi cepat antara Ketua MA dan KPK. Hakim yang bermasalah dapat ditindak tegas tanpa jeda impunitas. Independensi hakim tetap dijaga, dan akuntabilitas ditegakkan.
Makna Mendalam Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025
Pasal 98 dan 101 mencerminkan kedewasaan sistem hukum Indonesia. Norma ini menegaskan bahwa perlindungan prosedural bukan sekadar retorika, tetapi kebutuhan struktural bagi kekuasaan kehakiman. Mekanisme izin Ketua MA bukan untuk melindungi hakim korup, melainkan melindungi fungsi kehakiman dari tekanan eksternal dan penyalahgunaan hukum acara.
OTT PN Depok menjadi bukti empiris bahwa norma ini bekerja. Ketua MA memberikan izin dengan segera, KPK menindak hakim yang melanggar, dan independensi kekuasaan kehakiman tetap terjaga. Dua komitmen – independensi hakim dan penegakan hukum tegas – berjalan bersamaan, membuktikan kematangan sistem peradilan pidana Indonesia.
Pimpinan Mahkamah Agung RI menegaskan, “Tidak ada lagi alasan bahwa Hakim tidak sejahtera, negara telah memperhatikan kesejahteraan Hakim lebih dari cukup, untuk itu integritas Hakim akan selalu kita jaga.” Pernyataan ini menegaskan bahwa mekanisme KUHAP 2025 bukan bentuk perlindungan berlebihan, melainkan penegasan integritas sistem hukum dan kedaulatan lembaga kehakiman.
Kesimpulan: Norma KUHAP 2025 sebagai Pilar Keadilan Bermartabat
Dua peristiwa – OTT PN Depok dan uji materi mahasiswa Pascasarjana UI – mengajarkan pelajaran penting: mekanisme izin Ketua MA adalah penyaring kelembagaan, bukan tameng impunitas. Norma ini menguatkan independensi hakim, mencegah kriminalisasi putusan, dan memungkinkan penegakan hukum berjalan tegas namun bermartabat.
Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 bukan hambatan, melainkan pilar yang menunjukkan bahwa negara mampu menyeimbangkan akuntabilitas dan independensi kekuasaan kehakiman. Ketika semua pihak memahami fungsi konstitusional masing-masing dan bekerja dengan itikad baik, sistem hukum Indonesia mampu menegakkan keadilan yang adil, transparan, dan menghormati martabat semua pihak. (Sumber : MariNews, Editor : KBO Babel)
