Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » 2 Kali Bipartit Gagal Total, PT Bangun Citra Cahaya Tolak Bayar Hak Sesuai Undang-Undang, Kuasa Hukum Muhammad Agung Siap Tempuh Jalur Hukum

2 Kali Bipartit Gagal Total, PT Bangun Citra Cahaya Tolak Bayar Hak Sesuai Undang-Undang, Kuasa Hukum Muhammad Agung Siap Tempuh Jalur Hukum

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
  • visibility 112
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Perundingan Bipartit antara Muhammad Agung (pekerja/operator SPBU) yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Ronald Josef Wonmally, S.H. dari Eltopass & Partners, dengan manajemen PT Bangun Citra Cahaya resmi dinyatakan gagal total (deadlock) setelah dua kali pertemuan formal tidak mencapai kesepakatan. Senin (5/10/2026)

Pihak perusahaan yang diwakili oleh R. Suyitno (Cecep) dan Andrian tetap menolak untuk memenuhi pembayaran hak-hak normatif pekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Kronologi jalannya dua kali perundingan bipartit tersebut berjalan alot dengan rincian sebagai berikut :

1. Perundingan Pertama: Pihak perusahaan awalnya hanya menawarkan uang kompensasi sebesar Rp15 juta, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp40 juta.

Tawaran ini langsung ditolak karena jauh dari kalkulasi hak normatif pekerja yang telah mengabdi selama 9 tahun dengan upah di bawah UMP (hanya Rp3.230.000).

2. Perundingan Kedua (Jumat, 2 Oktober 2026): Pihak PT Bangun Citra Cahaya menaikkan tawaran kompensasi menjadi Rp50 juta.

Namun, manajemen secara terbuka menyatakan alasan penolakan bayar sesuai undang-undang adalah karena khawatir hal ini akan menjadi pintu masuk bagi pekerja lain untuk menuntut hak yang sama.

Kuasa Hukum Pekerja, Ronald Josef Wonmally, S.H., menegaskan bahwa alasan yang dikemukakan oleh perwakilan perusahaan sangat tidak berdasar secara hukum.

“Pembayaran yang diminta oleh klien kami, Muhammad Agung, sudah sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menolak permintaan tersebut. Kekhawatiran bahwa pekerja lain akan menuntut hak yang sama justru menegaskan adanya dugaan praktik pelanggaran sistemik di perusahaan ini.

Hukum harus ditegakkan, dan hak pekerja tidak bisa ditawar dengan angka borongan yang melanggar ketentuan negara,” tegas Ronald Josef Wonmally, S.H.

Selama proses bipartit, pihak pekerja tetap konsisten mempertahankan agar perusahaan membayar hak secara penuh, termasuk pesangon masa kerja 9 tahun tanpa kontrak tertulis, serta ganti rugi atas upah di bawah standar UMP yang selama ini hanya dibuktikan dengan potongan kertas kecil tak resmi tanpa adanya Peraturan Perusahaan (PP).

Karena dua kali perundingan bipartit telah gagal, tim kuasa hukum dari Eltopass & Partners menyatakan akan segera mengambil langkah hukum lanjutan.

Kasus ini akan segera didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk proses mediasi Tripartit, serta melaporkan dugaan tindak pidana pengupahan ke Pengawas Ketenagakerjaan.( roy CBN )

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • RBI dan Koperasi Merah Putih Dibahas, Pemprov Babel Perkuat Program Pemberdayaan Masyarakat

    RBI dan Koperasi Merah Putih Dibahas, Pemprov Babel Perkuat Program Pemberdayaan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi desa dan kelurahan. Selasa (15/9/2026) Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Babel, Fery Afriyanto, dalam rapat penandatanganan Surat Keputusan Bersama […]

  • Kasus HIV di Pangkalpinang Terus Naik, Dinkes Perkuat Kolaborasi dan Perkuat Kolaborasi

    Kasus HIV di Pangkalpinang Terus Naik, Dinkes Perkuat Kolaborasi dan Perkuat Kolaborasi

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pangkalpinang mencatat tren peningkatan kasus HIV/AIDS dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga berbagai langkah strategis disiapkan untuk menekan laju penularan sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Kamis (15/1/2026) Berdasarkan data Dinkes Pangkalpinang, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 121 […]

  • Dikira Pipa dan Baja Ringan, Dua Kontainer Ternyata Berisi 8,96 Juta Rokok Ilegal

    Dikira Pipa dan Baja Ringan, Dua Kontainer Ternyata Berisi 8,96 Juta Rokok Ilegal

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap dugaan pengiriman rokok ilegal dalam jumlah besar yang menggunakan moda transportasi kereta kargo. Sebanyak 8,96 juta batang rokok ilegal ditemukan di dalam dua kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rabu (12/8/2026) Jutaan batang rokok tersebut diketahui merupakan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa pita […]

  • Dana Bencana Diduga Dikorupsi, DPR Desak KPK Usut Tuntas hingga Telusuri Aliran Uang

    Dana Bencana Diduga Dikorupsi, DPR Desak KPK Usut Tuntas hingga Telusuri Aliran Uang

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, mendesak agar para pelaku dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dijatuhi hukuman berat apabila terbukti bersalah di pengadilan. Jum’at (16/10/2026) Hasbiallah menilai dugaan korupsi anggaran kebencanaan merupakan persoalan serius karena dana tersebut […]

  • Lengkap! Ini Daftar Program TJSL, PPM, dan PUMK PT TIMAH Tbk Tahun 2026

    Lengkap! Ini Daftar Program TJSL, PPM, dan PUMK PT TIMAH Tbk Tahun 2026

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — PT TIMAH Tbk terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada tahun 2026. Program-program tersebut dirancang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, sosial budaya, hingga pelestarian lingkungan. Rabu (4/2/2026) Melalui Divisi Corporate […]

  • Tambang Ilegal di Hutan Lubuk Besar Berbuntut Panjang, Kejati Periksa Pejabat Kehutanan

    Tambang Ilegal di Hutan Lubuk Besar Berbuntut Panjang, Kejati Periksa Pejabat Kehutanan

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Persoalan dugaan penggunaan kawasan hutan secara ilegal di wilayah Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, kian memanas. Kawasan yang meliputi Sarang Ikan, Nadi, hutan lindung pantai, serta hutan produksi kini menjadi sorotan setelah aktivitas pertambangan ilegal yang diduga telah berlangsung lama menyeret sejumlah pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan […]

expand_less