DPRD Babel Turun Tangan Atasi Kisruh BBM, Pertamina, Kapolda dan Pemilik SPBU Bakal Duduk Satu Meja!

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Babel. Selasa (27/10/2026)

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pihaknya akan memanggil General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, serta seluruh pemilik SPBU se-Bangka Belitung untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan distribusi dan pelayanan BBM yang semakin dikeluhkan masyarakat.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah ini diambil menyusul antrean kendaraan yang terus terjadi di sejumlah SPBU dan dinilai mulai mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta berpotensi menimbulkan persoalan sosial apabila tidak segera ditangani.

“Kita harus selesaikan ini. Kalau tidak dan dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” tegas Didit kepada awak media, Selasa (27/10/2026)

DPRD Babel Minta Persoalan BBM Segera Dituntaskan

Didit menjelaskan, kondisi antrean BBM yang terjadi saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, dampaknya telah dirasakan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pedagang, nelayan, pengendara hingga pelaku usaha kecil.

Menurutnya, DPRD Babel juga telah menerima aspirasi dari sejumlah ulama yang datang langsung menyampaikan dukungan sekaligus menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan.

Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPRD untuk segera mempertemukan seluruh pihak terkait agar penanganan persoalan BBM dilakukan secara menyeluruh.

“Melalui pemerintah daerah, Pertamina harus segera menyelesaikan ini untuk mencari solusi. Sebab dalam persoalan panjangnya antrean BBM di SPBU di Bangka Belitung ini, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mendapatkan solusinya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dugaan Keterlibatan Pengerit dan Oknum SPBU Jadi Sorotan

Selain persoalan distribusi, Didit turut menyoroti dugaan praktik pembelian BBM secara berulang oleh para pengerit yang diduga melibatkan oknum petugas SPBU.

Praktik tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi pemerataan pelayanan BBM kepada masyarakat.

Namun, dugaan keterlibatan oknum tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang.

DPRD Babel berharap pertemuan bersama Pertamina, kepolisian, dan pengelola SPBU dapat menghasilkan langkah pengawasan yang lebih efektif, termasuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.

Persoalan distribusi solar untuk nelayan juga menjadi perhatian khusus.

Didit meminta agar kebutuhan BBM nelayan dikelola berdasarkan data yang telah disiapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Belitung sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Pedagang Merugi, Aktivitas Ekonomi Terganggu

Dampak antrean panjang BBM tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Didit mengungkapkan, sejumlah pedagang mengalami kesulitan menjalankan usahanya akibat keterbatasan BBM dan lamanya waktu yang harus dihabiskan untuk mengantre.

Kondisi tersebut bahkan menyebabkan kerugian karena barang dagangan berisiko membusuk sebelum berhasil dipasarkan.

Situasi ini menjadi alasan DPRD Babel mendesak adanya penyelesaian cepat agar persoalan BBM tidak semakin membebani perekonomian masyarakat.

DPRD Babel Perjuangkan Penambahan Tangki Depot Pertamina

Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Babel juga akan terus memperjuangkan penambahan kapasitas tangki penyimpanan BBM di depot Pertamina yang berada di Bangka Belitung.

Menurut Didit, upaya tersebut membutuhkan proses dan koordinasi lebih lanjut, tetapi tetap penting untuk mendukung ketahanan pasokan BBM daerah.

Ia optimistis pertemuan yang dijadwalkan pada 29 Oktober mendatang dapat menghasilkan kesepakatan dan langkah nyata untuk mengurai antrean di SPBU.

“Tapi kami yakin setelah nanti kita lakukan pertemuan pasti ada jalan keluarnya. Kita juga akan terus memperjuangkan untuk penambahan tangki di depot Pertamina yang ada di Bangka Belitung, meskipun untuk hal ini butuh proses panjang,” pungkas Didit.

DPRD Babel berharap Pertamina, aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan seluruh pengelola SPBU dapat membangun koordinasi yang lebih kuat agar distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. (Putri Utami/KBO Babel)