KBOBABEL.COM (SUNGAILIAT) — Sorotan terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan di RSUD Depati Bahrin Sungailiat, Kabupaten Bangka, terus bergulir. Menanggapi laporan kerusakan sejumlah fasilitas rumah sakit, DPRD Kabupaten Bangka melalui Komisi I menyatakan siap turun langsung ke lapangan dan membuka kemungkinan evaluasi hingga proses hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Rabu (18/2/2026)
Ketua Fraksi PKB sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Bangka, G.A. Subhan, menegaskan pihaknya tidak akan mengabaikan informasi yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, setiap laporan terkait pelayanan publik, terutama sektor kesehatan, harus ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Setiap ada informasi, masukan, dan saran dari masyarakat harus kita terima sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Subhan, Selasa (17/02/2026).
Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi kesehatan, Komisi I berkomitmen memastikan fasilitas rumah sakit daerah berfungsi dengan baik. Dalam waktu dekat, DPRD berencana melakukan inspeksi langsung guna memverifikasi kondisi riil di lapangan.
“Kami akan segera turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya. Kami ingin mendapatkan gambaran faktual, bukan hanya berdasarkan laporan,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah kerusakan yang dilaporkan benar terjadi serta sejauh mana dampaknya terhadap pelayanan kepada pasien.
Selain inspeksi lapangan, DPRD juga akan memanggil pihak manajemen rumah sakit dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan resmi. Evaluasi menyeluruh disebut akan dilakukan guna mengetahui penyebab kerusakan fasilitas serta penggunaan anggaran pemeliharaan yang dialokasikan setiap tahun.
“Segera kami panggil pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” tambah Subhan.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah merupakan tugas konstitusional DPRD. Oleh karena itu, jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran dan kondisi di lapangan, maka langkah penelusuran akan dilakukan secara berjenjang.
Menurutnya, mekanisme awal biasanya dilakukan melalui pemeriksaan internal oleh Inspektorat Daerah. Jika hasil audit menunjukkan adanya pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kasus tersebut akan berlanjut ke ranah hukum.
“Jika terjadi indikasi penyimpangan, pastinya harus ditindaklanjuti. Pertama melalui pemeriksaan internal oleh Inspektorat. Selanjutnya dimungkinkan adanya tindakan hukum,” tegasnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian, Subhan tidak menutup opsi tersebut. Ia menegaskan semua proses akan mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau nanti ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, tentu bisa saja berlanjut ke proses hukum,” ujarnya.
Sorotan terhadap anggaran pemeliharaan RSUD Depati Bahrin muncul setelah adanya laporan kerusakan fasilitas di sejumlah ruang rawat inap dan area umum rumah sakit. Kerusakan tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.
Pantauan di lapangan menunjukkan beberapa kerusakan di ruang perawatan Merpati 3, Merpati 4, Merpati 5, dan Merpati 6. Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kondisi fasilitas di kamar pasien dan kamar mandi dinilai memprihatinkan.
Menurutnya, sejumlah keramik di kamar mandi pecah, tombol flush kloset tidak berfungsi, serta wastafel di beberapa ruangan bahkan tidak lagi tersedia. Selain itu, kipas angin di ruang perawatan disebut menimbulkan suara bising saat dioperasikan.
“Lampu dinding di beberapa ruang juga mati. Padahal lampu tersebut penting bagi pasien saat malam hari,” ungkap sumber tersebut.
Kerusakan tidak hanya ditemukan di ruang rawat inap. Di area selasar depan musala, lantai keramik dilaporkan pecah di beberapa titik. Pintu toilet musala juga mengalami kerusakan pada bagian pegangan.
Sementara itu, di lantai dua gedung operasi, terlihat adanya retakan pada dinding di sekitar pintu lift dan jalur tangga evakuasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena area tersebut merupakan fasilitas vital dalam situasi darurat.
Sumber tersebut mempertanyakan efektivitas anggaran pemeliharaan tahunan rumah sakit jika kerusakan seperti itu masih terjadi dan dibiarkan dalam waktu lama.
“Kalau memang ada anggaran perawatan setiap tahun, seharusnya kerusakan seperti ini tidak sampai berlarut-larut,” ujarnya.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya kekurangan pengawasan terhadap pemeliharaan fasilitas atau kemungkinan tidak optimalnya penggunaan anggaran.
RSUD Depati Bahrin sendiri merupakan rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Bangka yang melayani ribuan pasien setiap tahunnya. Oleh karena itu, kondisi sarana dan prasarana sangat menentukan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan.
Pengamat kebijakan publik menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di sektor kesehatan menjadi hal krusial. Fasilitas kesehatan milik pemerintah harus memenuhi standar kelayakan karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan pasien.
DPRD Bangka berharap hasil inspeksi dan evaluasi nantinya dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi sebenarnya, sekaligus mendorong perbaikan cepat jika memang terdapat kerusakan yang membutuhkan penanganan segera.
Subhan menegaskan bahwa tujuan utama DPRD bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jika ada kekurangan, tentu harus segera diperbaiki,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUD Depati Bahrin Sungailiat belum memberikan keterangan resmi terkait laporan kerusakan fasilitas maupun penggunaan anggaran pemeliharaan yang menjadi sorotan publik. (Sumber : Babel Terkini, Editor : KBO Babel)
