KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) — Gelombang desakan publik terhadap Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, semakin mencuat ke permukaan pasca aksi damai puluhan massa di depan Gedung DPRD Bangka Selatan, Jumat (5/9/2025) siang. Tidak lama berselang, sebuah rekaman video beredar luas di media sosial dan langsung menuai perhatian masyarakat, karena dalam video tersebut termuat seruan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan memeriksa sang bupati. Sabtu (6/9/2025)
Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, terdengar suara seseorang yang menyampaikan seruan keras.
“Kejagung dan KPK untuk melihat, meninjau orang ini, Bupati Bangka Selatan. Tolong diperiksa orang ini. Orang ini bermasalah sejatinya. Banyak masalahnya, terkait masalah proyek, proyek bianglala dan lainnya. Bahkan sudah jadi temuan BPK itu,” ujar suara dalam rekaman tersebut.
Seruan itu kontan menimbulkan diskusi luas di kalangan warganet. Banyak yang mengaitkan isi rekaman dengan sejumlah dugaan persoalan proyek di Bangka Selatan. Sebagian warganet menilai publik berhak menuntut transparansi, sementara sebagian lainnya meminta agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam atas dugaan yang beredar.
Pengamat hukum di Bangka Belitung, Andi Prasetyo, menilai fenomena rekaman viral ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, ketika desakan publik sudah sampai ke ruang terbuka, maka diperlukan langkah responsif dari lembaga penegak hukum untuk menghindari spekulasi yang semakin liar.
“Rekaman ini menjadi bukti bahwa ada keresahan masyarakat. Kalau memang ada temuan BPK, sebaiknya ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. KPK maupun Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk itu,” katanya saat dimintai tanggapan.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa dalam konteks demokrasi, masyarakat memang berhak mengawasi jalannya pemerintahan daerah, termasuk menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan.
“Jangan sampai isu ini hanya jadi bahan perbincangan di media sosial tanpa ada kepastian. Apakah memang ada indikasi pelanggaran hukum atau tidak, itu harus dibuktikan lewat proses penyelidikan yang resmi,” tegasnya.
Di sisi lain, aksi damai yang digelar di depan DPRD Bangka Selatan sehari sebelumnya juga menyoroti hal serupa. Puluhan massa kala itu mengangkat poster-poster yang menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah daerah. Menurut mereka, pembangunan di Bangka Selatan harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Salah seorang peserta aksi, Rahman, menyampaikan bahwa desakan ini bukan tanpa alasan.
“Kami hanya ingin pemerintah daerah bersih dan transparan. Kalau memang ada masalah proyek yang merugikan daerah, harus diusut tuntas. Jangan sampai masyarakat jadi korban kebijakan yang tidak berpihak,” ucapnya.
Sorotan publik yang semakin kuat membuat posisi Bupati Riza Herdavid kini berada di bawah pengawasan intens masyarakat. Tekanan moral untuk menjawab isu ini diperkirakan akan terus berlanjut, apalagi di tengah derasnya arus informasi di media sosial.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya disebutkan dalam rekaman viral tersebut. Upaya konfirmasi ini penting dilakukan guna menjaga keberimbangan informasi dan memastikan bahwa publik mendapat gambaran yang objektif.
Meski begitu, publik kini menantikan sikap resmi dari Kejaksaan Agung maupun KPK terhadap desakan yang muncul. Apakah lembaga penegak hukum tersebut akan segera melakukan langkah penyelidikan atau masih menunggu laporan resmi, hal ini masih menjadi tanda tanya.
Situasi ini sekaligus mencerminkan bahwa arus digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal. Satu rekaman singkat yang beredar di media sosial mampu menggerakkan opini publik dan memberikan tekanan kepada pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.
Dengan kondisi tersebut, akuntabilitas dan transparansi pejabat publik menjadi tuntutan yang semakin sulit diabaikan. Waktu akan membuktikan apakah desakan publik melalui rekaman viral ini benar-benar ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum atau sekadar menjadi isu sesaat yang hilang ditelan perbincangan di media sosial. (Sumber : Babelhebat.com, Editor : KBO Babel )
