KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, menilai kondisi harga beli timah di tingkat masyarakat penambang tidak mencerminkan rasa keadilan, meski harga timah dunia saat ini melonjak tinggi. Ia menyebut harga timah dunia hampir menembus 43.000 dolar Amerika Serikat per metrik ton, namun tidak berbanding lurus dengan harga beli di lapangan. Selasa (23/12/2025)
Menurut Beliadi, dengan harga global setinggi itu, seharusnya harga beli timah rakyat berada di atas Rp350.000 per satuan standard number (SN). Namun fakta di lapangan menunjukkan harga beli oleh PT Timah Tbk dan sejumlah smelter masih berkisar di angka Rp300.000 per SN. Bahkan, di beberapa lokasi penambangan, harga untuk kualitas tertentu dilaporkan berada di bawah Rp200.000 per SN.
“Dengan harga timah dunia hampir 43.000 USD, harga beli di masyarakat itu sudah sangat tidak wajar. Selayaknya PT Timah dan smelter membeli timah masyarakat di atas Rp350.000 per SN. Ini jelas tidak berkeadilan,” kata Beliadi, Senin (22/12/2025).
Ia menegaskan PT Timah sebagai badan usaha milik negara yang telah diberikan hak kuasa penambangan serta berbagai bentuk perlindungan oleh negara, seharusnya menjalankan bisnis dengan prinsip keadilan sosial. Menurutnya, perusahaan tidak pantas menekan harga beli timah masyarakat demi menjaga keuntungan semata.
“Sudah diberikan hak dan perlindungan yang luar biasa, tapi harga di masyarakat justru dicekik. Ini sangat tidak adil bagi penambang,” ujarnya.
Beliadi juga mendesak agar dalam waktu dekat, paling lama satu hingga dua hari ke depan, ada langkah konkret untuk menyesuaikan harga beli timah di tingkat masyarakat. Ia menilai selisih harga yang terlalu jauh antara pasar global dan harga lokal berpotensi memunculkan persoalan serius di internal perusahaan.
“Kalau dengan selisih harga sebesar ini PT Timah masih mengaku rugi, maka patut diduga ada masalah serius di internal perusahaan. Ini perlu diselidiki, jangan-jangan ada praktik korupsi,” tegasnya.
Ia menyebut kondisi penambang rakyat di Bangka Belitung saat ini semakin terhimpit. Selain cadangan timah yang semakin sulit diperoleh, biaya operasional penambangan juga terus meningkat. Penambang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk bahan bakar minyak, peralatan, serta menjangkau lokasi penambangan yang semakin jauh.
“Sekarang dapat timah 1 sampai 2 kilo saja sudah susah. Biaya besar, hasil kecil, harga masih ditekan. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, penambang bisa mati perlahan,” ungkap Beliadi.
Menurutnya, ketimpangan harga ini tidak hanya berdampak pada ekonomi penambang, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial di tengah masyarakat. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat mendorong meningkatnya aktivitas penambangan ilegal, konflik horizontal, hingga kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Beliadi menilai kebijakan harga yang adil justru akan membantu menciptakan iklim pertambangan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Dengan harga yang wajar, penambang rakyat dapat bekerja dengan layak, sementara negara tetap memperoleh manfaat dari sektor timah secara optimal.
Ia pun meminta PT Timah agar lebih berpihak kepada masyarakat Bangka Belitung sebagai daerah penghasil utama timah nasional. Menurutnya, perusahaan tidak boleh bersikap seolah-olah terpisah dari realitas sosial di lapangan.
“Jangan mentang-mentang BUMN lalu membeli timah seenaknya, apalagi selalu membawa-bawa nama Presiden. Saya yakin Presiden juga tidak tahu kondisi di bawah,” ujarnya.
Beliadi menambahkan, yang ia pahami selama ini, Presiden justru menginginkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, kondisi yang dirasakan penambang timah di Bangka Belitung saat ini dinilai masih jauh dari harapan tersebut.
“Yang saya tahu, Presiden ingin keadilan dan kesejahteraan rakyat, tapi itu belum dirasakan masyarakat timah di Babel hari ini,” pungkasnya.
Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat mendorong dialog terbuka antara PT Timah, smelter swasta, dan perwakilan penambang rakyat. Dialog tersebut dinilai penting untuk mencari formula harga yang transparan, adil, dan berpihak pada keberlanjutan. Beliadi menekankan bahwa sektor timah adalah tulang punggung ekonomi Bangka Belitung, sehingga kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi penambang berpotensi memperlebar kesenjangan. Ia mengingatkan, tanpa perbaikan kebijakan harga, kesejahteraan penambang akan terus menurun dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam dapat semakin tergerus. Ia menegaskan pengawasan harus diperketat agar tata niaga timah berjalan bersih, akuntabel, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat daerah penghasil secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi. (Sumber : Fakta Berita, Editor : KBO Babel)
