KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) — Suasana hari libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Jumat (5/9/2025) siang, berubah menjadi momen demonstrasi besar di Kabupaten Bangka Selatan. Puluhan massa mendatangi Gedung DPRD Bangka Selatan di kawasan Komplek Perkantoran Parit Tiga, Toboali. Mereka mengepung gedung wakil rakyat sambil membawa sederet tuntutan yang dinilai penting bagi kepentingan masyarakat. Sabtu (6/9/2025)
Hari libur ternyata tidak menjadi penghalang. Justru, menurut para pengunjuk rasa, momentum inilah yang paling tepat untuk mengingatkan para legislator agar tidak bersembunyi dari tanggung jawabnya.
“Kami datang bukan untuk hura-hura, tapi untuk memastikan suara rakyat benar-benar didengar. Libur nasional bukan alasan bagi wakil rakyat untuk diam dari kepentingan masyarakat,” tegas Batara Harahap, koordinator aksi.
Batara menambahkan, aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa rutin. Kehadiran mereka di depan DPRD adalah bentuk kekecewaan yang menumpuk akibat kebijakan daerah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil. Dalam orasi bergantian, sejumlah warga menyuarakan keresahan mulai dari dugaan permainan anggaran, lemahnya pengawasan, hingga keberpihakan DPRD terhadap kebijakan eksekutif yang dianggap bermasalah.
Adapun beberapa tuntutan utama yang disampaikan massa antara lain pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dinilai merugikan masyarakat lokal, pengurangan dana perjalanan dinas anggota DPRD yang dianggap terlalu besar, serta kewajiban agar pengusaha dan pekerja lokal terlibat dalam proyek-proyek APBD. Selain itu, mereka mendesak DPRD lebih aktif turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar duduk di kursi parlemen.
“Tuntutan ini bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tapi untuk masa depan Bangka Selatan. Kami ingin wakil rakyat mengerti bahwa rakyat sedang menunggu bukti nyata, bukan janji kosong,” ujar salah satu peserta aksi, Dedi.
Situasi aksi berlangsung damai meski penuh semangat. Massa terus meneriakkan yel-yel dan orasi, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mendesak perubahan. Gedung DPRD yang megah disebut warga tidak boleh menjadi benteng kekuasaan yang tertutup dari suara rakyat.
Di sisi lain, aparat keamanan dari Polres Bangka Selatan bersama TNI terlihat berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif. Usai aksi, patroli gabungan juga dilakukan untuk menjaga ketertiban.
“Kegiatan patroli untuk menciptakan rasa aman di masyarakat, bahwa TNI Polri hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Budi, salah seorang petugas yang ikut mengamankan jalannya aksi.
Aksi yang digelar di hari libur nasional ini dinilai sebagai sinyal keras bahwa masyarakat semakin tidak sabar menunggu perubahan. Bagi warga, mengorbankan waktu berlibur demi turun ke jalan adalah bentuk nyata bahwa keresahan mereka sudah mencapai puncak.
Para pengunjuk rasa juga mengingatkan, selama telinga wakil rakyat tertutup, mereka akan terus datang dan mengetuk pintu DPRD dengan cara yang lebih keras.
“Kami tidak akan lelah menyuarakan aspirasi. Kalau DPRD tidak mau mendengar, kami akan kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak,” tegas Batara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Bangka Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi dan tuntutan yang disuarakan massa. Namun, publik menunggu respons nyata dari para legislator, apakah mereka akan merespons desakan rakyat atau tetap bungkam di balik gedung parlemen yang kini tengah menjadi sorotan.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti di ruang sidang. Suara rakyat, bahkan di hari libur sekalipun, tetap menggema menembus tembok kekuasaan. (Sumber :Babelhebat.com, Editor : KBO Babel)
