Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Harta Koruptor hingga Bandar Narkoba Terancam Disita! Ini 7 Poin Penting UU Perampasan Aset

Harta Koruptor hingga Bandar Narkoba Terancam Disita! Ini 7 Poin Penting UU Perampasan Aset

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 8 menit yang lalu
  • visibility 3
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat tersebut membawa sejumlah ketentuan penting, terutama mengenai kewenangan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari jenis tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset, kategori harta kekayaan yang bisa disita, persyaratan perampasan tanpa putusan pidana, hingga pembentukan dua badan baru untuk mengelola dan mengawasi aset hasil perampasan.

Rapat paripurna pengesahan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota Dewan yang hadir.

Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).

Berikut tujuh poin penting dalam UU Perampasan Aset yang perlu diketahui masyarakat.

1. Perampasan Aset Bisa Dilakukan Tanpa Putusan Pidana

Salah satu ketentuan penting dalam UU ini terdapat pada Pasal 3 yang mengatur dua mekanisme perampasan aset.

Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana.

Kedua, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Ketentuan kedua menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian karena membuka mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan terhadap pelaku.

Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku secara bebas. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

2. Enam Jenis Tindak Pidana Selain Korupsi

Pasal 4 mengatur bahwa perampasan aset berdasarkan maupun tanpa berdasarkan putusan pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain korupsi, UU ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, yakni:

  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Tindak pidana penyelundupan manusia.
  • Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan cakupan tersebut, mekanisme perampasan aset tidak hanya diarahkan untuk menangani kekayaan hasil korupsi, tetapi juga berbagai kejahatan lain yang menimbulkan dampak serius.

3. Hasil Kejahatan hingga Aset yang Digunakan untuk Tindak Pidana Bisa Dirampas

Pasal 5 mengatur jenis aset yang dapat dirampas oleh negara.

Pertama, aset yang berasal dari hasil tindak pidana, termasuk kekayaan yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta pribadi maupun milik orang lain.

Kategori ini mencakup modal, pendapatan, hingga keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.

Kedua, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang berkaitan langsung dengan kejahatan.

Ketiga, aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana.

Keempat, aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar nilai aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

Namun, perampasan aset lain yang sah harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan keseimbangan nilai kekayaan dengan kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang dirampas.

Perampasan aset lain yang sah tersebut juga harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ada pula ketentuan khusus apabila aset yang dirampas telah dialihkan atau difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, maupun fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, perampasan dilakukan tanpa mengubah fungsi aset sehingga tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.

4. Aset Bisa Dirampas Tanpa Vonis dalam Lima Kondisi

Pasal 6 mengatur secara khusus kondisi yang memungkinkan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku.

Ketentuan tersebut berlaku apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaan pelaku tidak diketahui.

Selain memenuhi salah satu kondisi tersebut, terdapat persyaratan nilai aset.

Aset yang dapat dikenakan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana harus memiliki nilai paling sedikit Rp1 miliar.

Apabila terdapat perubahan terhadap batas minimum nilai aset tersebut, penyesuaiannya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ini menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan ketika proses hukum terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan atau keberadaannya tidak diketahui, sementara aset yang berkaitan dengan tindak pidana masih dapat ditelusuri.

5. Perampasan Aset Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 7 menegaskan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Artinya, apabila aset seseorang telah dirampas melalui mekanisme yang diatur undang-undang, hal tersebut tidak otomatis membuat pelaku terbebas dari proses hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila persyaratan dan proses hukumnya terpenuhi.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa mekanisme perampasan aset dan penegakan hukum terhadap pelaku merupakan dua hal yang tetap dapat berjalan sesuai aturan masing-masing.

6. Presiden Akan Membentuk Dua Badan Baru

UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan dua badan baru yang memiliki tugas berbeda.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Sementara itu, Pasal 61 ayat (1) mengatur bahwa pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang juga dibentuk oleh Presiden.

Dengan ketentuan tersebut, pengelolaan serta pengawasan aset hasil perampasan akan memiliki kelembagaan tersendiri.

Pembentukan kedua badan ini menjadi salah satu syarat penting sebelum undang-undang dapat mulai diberlakukan dan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 74.

7. UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut

Poin penting lainnya terdapat dalam Pasal 72 yang mengatur bahwa perampasan aset dan pengelolaan aset berdasarkan undang-undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan.

Artinya, ketentuan dalam UU Perampasan Aset tidak diterapkan secara surut terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut mulai berlaku.

Ketentuan ini menjadi batas waktu penerapan regulasi sekaligus memberikan kepastian mengenai tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme perampasan aset berdasarkan UU baru tersebut.

Belum Langsung Berlaku, Tunggu 12 Bulan dan Pembentukan Badan

Meski telah disahkan DPR, masyarakat masih harus menunggu proses pemberlakuan UU Perampasan Aset.

Pasal 74 secara tegas menyebutkan bahwa undang-undang tersebut mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola dan badan pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

Dengan demikian, pengesahan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) menjadi tahapan penting dalam perjalanan pembentukan regulasi tersebut.

Tahap berikutnya adalah pengundangan, persiapan kelembagaan, serta pemenuhan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Publik kini menantikan bagaimana pemerintah menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum.

Kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya negara dalam memulihkan kekayaan hasil tindak pidana sekaligus menutup ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati keuntungan dari perbuatannya. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less