Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Resmi Jadi Undang-Undang! DPR Ketok Palu RUU Perampasan Aset untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi

Resmi Jadi Undang-Undang! DPR Ketok Palu RUU Perampasan Aset untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi

  • account_circle Sandy Batman
  • calendar_month 0 menit yang lalu
  • visibility 2
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements
KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya, khususnya melalui mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang masyarakat terhadap pembentukan regulasi perampasan aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejumlah pimpinan DPR turut hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan dan perjalanan legislasi rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan dalam rapat paripurna.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab serentak oleh anggota Dewan yang hadir dengan menyatakan setuju.

Dengan persetujuan forum paripurna tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Dari unsur pemerintah, rapat paripurna turut dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Penantian Panjang Selama 18 Tahun

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan hasil dari perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat.

Ia menyebutkan, rancangan undang-undang tersebut telah dibahas dan disepakati pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III DPR sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Menurut Habiburokhman, pengesahan ini menjadi salah satu pekerjaan penting Komisi III DPR periode sekarang, yang telah mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak September 2025.

“Insyaallah jam 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Ia menilai pengesahan tersebut tidak terlepas dari kerja bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR, serta dukungan pimpinan DPR yang terus mengawal proses pembentukan undang-undang tersebut.

Habiburokhman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, Dasco telah memberikan perhatian khusus terhadap proses legislasi tersebut sejak tahun sebelumnya.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujarnya.

Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa pada Agustus 2025, Dasco telah memanggil pimpinan Komisi III DPR dan meminta agar pembentukan undang-undang tersebut segera dipercepat.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.

Diharapkan Perkuat Pemberantasan Korupsi

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam penguatan instrumen hukum untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Selama ini, pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana negara dapat memulihkan kerugian dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan.

Kehadiran regulasi khusus mengenai perampasan aset diharapkan dapat memperkuat upaya negara dalam menangani kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya tetap membutuhkan aturan teknis, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta penerapan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Hal tersebut penting agar mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan dan tetap berjalan berdasarkan prosedur hukum yang jelas.

Dengan disahkannya RUU tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada implementasi undang-undang, termasuk bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama DPR.

Pengesahan ini menjadi babak baru dalam perjalanan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah menunggu selama 18 tahun, masyarakat kini menantikan bukti nyata bahwa regulasi tersebut mampu memperkuat pemberantasan kejahatan, memulihkan aset negara, serta memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: Sandy Batman
  • Editor: Sri Rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less