KBOBABEL.COM | Pangkalpinang — Suasana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah Pangkalpinang mendadak gempar, Kamis sore (22/1/2026). Sebuah peristiwa yang diduga melibatkan oknum dokter berinisial DL, yang diketahui menjabat sebagai Direktur RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, bersama seorang pria berinisial S yang disebut-sebut sebagai oknum kontraktor, memicu keributan terbuka dan menjadi perhatian publik. Jum’at (23/1/2026).
Insiden tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes), pegawai rumah sakit, pasien, hingga pengunjung yang berada di lokasi.
Kegaduhan pun tak terelakkan, mencoreng suasana yang seharusnya steril dan tenang sebagai ruang pelayanan kesehatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, peristiwa bermula dari kecurigaan dr KB, yang merupakan suami dari dokter DL.
Saat itu, dr KB mendatangi sebuah ruang rawat inap di RSUD Depati Hamzah, tempat istrinya diketahui sedang menjalani perawatan.
Namun, setibanya di lokasi, dr KB mendapati pintu ruang rawat tersebut dalam kondisi terkunci dari dalam. Meski telah diketuk berulang kali, pintu ruangan tak kunjung dibuka.
Situasi kemudian berkembang menjadi tegang. dr KB dilaporkan meminta petugas rumah sakit untuk mengambil kunci duplikat guna membuka pintu ruangan tersebut.
Setelah pintu berhasil dibuka, di dalam ruangan diketahui terdapat dokter DL bersama seorang pria berinisial S.
Temuan tersebut diduga langsung memicu cekcok mulut antara dr KB dengan kedua pihak di dalam ruangan.
Adu argumen berlangsung keras dan tidak berhenti di ruang perawatan. Keributan bahkan dilaporkan berlanjut hingga ke luar ruangan, merambat ke area parkiran RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang.
Sejumlah saksi mata menyebutkan, keributan berlangsung dalam suasana terbuka dan sulit dihindari oleh publik yang tengah berada di lingkungan rumah sakit.
Beberapa pasien dan pengunjung disebut sempat merasa tidak nyaman atas situasi tersebut.
Peristiwa ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi perbincangan hangat, baik di internal RSUD maupun di tengah masyarakat Kota Pangkalpinang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari dokter DL, oknum kontraktor berinisial S, maupun dr KB terkait insiden tersebut, meskipun redaksi jejaring media KBO Babel telah menyampaikan upaya konfirmasi kepada pihak-pihak bersangkutan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, dr Thamrin. Namun hingga saat ini, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi terkait peristiwa yang dinilai mencoreng citra pelayanan publik tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, saat dikonfirmasi, mengaku belum mengetahui adanya insiden tersebut.
“Saya tidak mendapat informasi terkait hal tersebut,” ujarnya singkat.
Padahal, posisi dokter DL sebagai pimpinan tertinggi RSUD Pangkalpinang menempatkan yang bersangkutan sebagai figur sentral dalam menjaga profesionalisme, etika, serta marwah institusi layanan kesehatan milik pemerintah daerah.
Peristiwa ini pun memunculkan pertanyaan serius di tengah publik terkait pengawasan internal, standar etika pejabat publik, serta tata kelola rumah sakit daerah.
RSUD sebagai fasilitas pelayanan kesehatan semestinya menjadi ruang yang bebas dari konflik personal, apalagi yang berujung pada kegaduhan terbuka dan berpotensi mengganggu kenyamanan pasien.
Tidak sedikit pihak menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka persoalan ini tidak dapat semata-mata dipandang sebagai urusan pribadi.
Peristiwa tersebut dinilai beririsan langsung dengan integritas jabatan dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Pangkalpinang, khususnya di sektor kesehatan.
Publik kini menanti langkah tegas dan transparan dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Klarifikasi resmi, pemeriksaan internal, serta keterbukaan informasi dinilai penting untuk meredam spekulasi liar dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan profesional, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Redaksi akan terus mengupayakan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait dan menyajikan perkembangan informasi sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik. (*)
