KBOBABEL.COM (SOLO) — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengakui bahwa dirinya memang pernah memerintahkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Pernyataan ini disampaikan Jokowi sebagai respons atas pengakuan Tom dalam persidangan kasus korupsi impor gula yang kini menjeratnya. Sabtu (2/8/2025)
Jokowi menegaskan bahwa seluruh kebijakan strategis di pemerintahan memang bersumber dari presiden, namun teknis pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kementerian terkait.
“Yang namanya negara, seluruh kebijakan itu dari Presiden,” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/7).
Meski mengakui pernah memberikan arahan kepada Tom, Jokowi menyatakan bahwa peran presiden hanya sebatas memberikan garis besar kebijakan. Ia menekankan bahwa teknis pelaksanaan kebijakan, termasuk soal impor, berada di bawah wewenang kementerian.
“Siapapun presidennya, teknisnya ada di kementerian,” ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Tom Lembong telah divonis bersalah dalam kasus korupsi impor gula dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Meski demikian, Tom tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengajukan banding atas vonis tersebut.
Dalam persidangan, Tom mengungkapkan bahwa kebijakan impor gula yang ia jalankan merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Jokowi. Menurut Tom, perintah tersebut diberikan dalam rangka meredam gejolak harga gula di pasaran.
“Kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut,” kata Tom dalam persidangan.
Ia juga menyampaikan bahwa perintah dari Presiden disampaikan dalam berbagai forum resmi, baik melalui sidang kabinet maupun pertemuan langsung secara pribadi.
“Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di Istana biasanya, jadi kadang-kadang juga di Istana Bogor dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian,” ujarnya.
Pengakuan Tom ini kemudian menimbulkan polemik dan memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Presiden dalam proses kebijakan impor yang kini menjadi objek perkara hukum.
Meski Jokowi telah mengonfirmasi bahwa perintah itu memang ada, ia secara tidak langsung menyiratkan bahwa proses pelaksanaannya, termasuk potensi penyimpangan, menjadi tanggung jawab pejabat pelaksana teknis di kementerian.
(Sumber: CNN Indonesia, Editor: KBO Babel)
