Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Bangka Belitung » Kades Nibung Luruskan Fitnah: Tidak Pernah Koordinir Tambang Ilegal di Merbuk, Kenari, dan Pungguk

Kades Nibung Luruskan Fitnah: Tidak Pernah Koordinir Tambang Ilegal di Merbuk, Kenari, dan Pungguk

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Selasa, 2 Des 2025
  • visibility 322
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (KOBA) — Kepala Desa Nibung, Astiar, secara tegas membantah tudingan dirinya terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan eks tambang PT Koba Tin, tepatnya di wilayah Merbuk, Kenari, dan Pungguk. Ia menyebut pencatutan namanya merupakan tindakan yang merugikan dirinya secara pribadi maupun secara jabatan, sekaligus berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Selasa (2/12/2025)

Astiar menyatakan bahwa selama ini ia justru menjadi salah satu pihak yang aktif mencegah warganya agar tidak masuk dalam kegiatan tambang ilegal. Ia bahkan mengaku kerap beradu argumen dengan para penambang yang mencoba melakukan aktivitas tanpa izin di wilayah tersebut.

“Saya tidak pernah terlibat tambang ilegal. Justru saya selalu melarang warga agar tidak menambang di kawasan itu karena tidak ada izin apa pun,” tegasnya di Koba, Senin (1/12/2025).

Menurut Astiar, ia telah berupaya menempuh jalur resmi dengan mengurus perizinan tambang rakyat ke Kementerian ESDM. Semua proses tersebut dilakukan menggunakan biaya pribadi karena ia ingin masyarakat memiliki legalitas yang jelas dan tidak harus berurusan dengan hukum.

“Saya sudah ajukan izin tambang rakyat ke Kementerian ESDM. Itu pun saya urus dari kantong sendiri demi masyarakat. Tapi sampai sekarang kawasan itu tetap tidak boleh ada aktivitas,” ujarnya.

Astiar juga mengaku telah mendapat penegasan dari tim pengamanan PT Timah bahwa kawasan Merbuk, Kenari dan Pungguk adalah wilayah yang tidak memiliki izin aktivitas apa pun. Karena itu, setiap kegiatan tambang yang dilakukan di sana dipastikan ilegal.

Nama Dicatut Penambang

Tuduhan terhadap Astiar bermula ketika seorang penambang bernama Rudi menyebut nama Kepala Desa Nibung sebagai “koordinator tambang” untuk memberi kesan bahwa aktivitas mereka mendapat restu dari pemerintah desa.

Begitu mendengar tudingan tersebut, Astiar tidak tinggal diam. Ia langsung mendatangi Rudi dan meminta klarifikasi serta mengajak tim keamanan PT Timah beserta aparat untuk mengecek kebenaran tuduhan tersebut di lapangan.

Saat didatangi, Rudi akhirnya mengakui bahwa dirinya mencatut nama kades tanpa dasar.

“Kemarin saya memang salah mencatut nama Kades. Saya minta maaf dan tidak akan mengulangi. Saya Rudi bersaksi bahwa Kades Nibung tak pernah jadi koordinator tambang di Merbuk, Kenari dan Pungguk. Itu hanya saya asal ngomong saja,” ujar Rudi dengan nada menyesal.

Astiar menilai tindakan Rudi sangat merugikan karena dapat menimbulkan fitnah dan menodai integritas pemerintah desa. Kendati demikian, ia tetap memilih meredam emosi agar situasi tidak semakin memanas.

“Saya memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak masyarakat, memperjuangkan marwah pemerintah, malah selalu difitnah. Tapi saya tetap sabar agar tidak terjadi kisruh,” katanya.

Pengerakit Ponton Ikut Bersaksi

Selain Rudi, seorang pengerakit ponton bernama Putra juga memberikan kesaksian bahwa Kades Nibung sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas penambangan tersebut.

“Kami cuma ikut-ikut ngerakit atau siap kerja. Untuk keterlibatan Kades, sama sekali tidak benar. Saya bersaksi soal itu,” jelas Putra.

Putra juga menuturkan bahwa terdapat investor dari Sungailiat bernama Nizam, yang memiliki sebuah CV dan disebut sebagai mitra PT Timah. Investor tersebut dikabarkan menyiapkan dana sebesar Rp100 juta untuk satu unit ponton.

“Benar, ada investor bernama Nizam dari Sungailiat. Tapi saya belum bertemu, rencananya besok baru mau ketemu. Dia siapkan dana Rp100 juta dan katanya merupakan mitra PT Timah,” ujarnya.

Tidak Ada Izin Aktivitas di Merbuk, Kenari, dan Pungguk

Sementara itu, perwakilan tim pengamanan PT Timah menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada izin apa pun yang dikeluarkan untuk aktivitas tambang di wilayah Merbuk, Kenari dan Pungguk.

“Sampai saat ini izin Merbuk, Kenari dan Pungguk belum ada. Apalagi menyuruh mitra bekerja,” ujar salah satu petugas singkat.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa seluruh aktivitas tambang di kawasan tersebut melanggar hukum dan tidak memiliki dasar legalitas.

Kades Beri Imbauan dan Sosialisasi

Usai namanya dibersihkan dari tudingan tidak berdasar tersebut, Astiar bersama tim keamanan kembali turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak melakukan kegiatan tambang ilegal.

Ia mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat yang mencari nafkah dari tambang, namun tetap menegaskan bahwa kesejahteraan tidak boleh didapatkan melalui cara melanggar hukum.

“Saya ini kades. Tugas saya mengayomi dan melindungi masyarakat Desa Nibung. Saya mau masyarakat sejahtera, tapi bukan dari kegiatan ilegal,” tegasnya.

Astiar berharap masyarakat makin memahami risiko hukum dan lingkungan dari aktivitas tambang liar, sekaligus menegaskan bahwa pencatutan nama pejabat tidak boleh dibiarkan terjadi.

“Saya tidak pernah terlibat. Nama saya dicatut, dan sekarang sudah diluruskan. Semoga setelah ini masyarakat lebih hati-hati dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas,” pungkasnya. (Sumber : wowbabel, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keunggulan dan Perbandingan Biaya Haji 2025: Reguler, ONH Plus, dan Furoda

    Keunggulan dan Perbandingan Biaya Haji 2025: Reguler, ONH Plus, dan Furoda

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 367
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Bagi umat Islam yang ingin segera menunaikan ibadah haji tanpa menunggu bertahun-tahun, program haji furoda dapat menjadi solusi terbaik. Haji furoda menawarkan kemudahan dengan keberangkatan langsung di tahun pendaftaran diterima tanpa melalui antrean panjang seperti program haji reguler. Di Indonesia, terdapat tiga program haji utama, yaitu haji reguler, haji khusus (ONH Plus), […]

  • Tips Efektif Membersihkan Nama dari Daftar Hitam BI Checking atau SLIK OJK

    Tips Efektif Membersihkan Nama dari Daftar Hitam BI Checking atau SLIK OJK

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau yang sebelumnya dikenal dengan BI Checking, kini menjadi salah satu elemen krusial bagi debitur yang berencana untuk mengajukan pinjaman di industri jasa keuangan. Skor yang tercatat dalam sistem ini sangat berpengaruh dalam proses persetujuan kredit. Jika skor SLIK buruk, besar kemungkinan […]

  • Penyerangan Andrie Yunus, Komnas HAM Fokus Kumpulkan Keterangan Sebelum Ambil Kesimpulan

    Penyerangan Andrie Yunus, Komnas HAM Fokus Kumpulkan Keterangan Sebelum Ambil Kesimpulan

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 233
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini belum dapat memutuskan apakah kasus penyerangan yang menimpa Andrie Yunus termasuk pelanggaran HAM atau bukan. Andrie, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 12 Maret 2026 di Jalan Salemba I-Talang, […]

  • KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) - Ketika Direktorat IKPD Kementerian PPN/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain dan Persiapan Implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2 Juni 2026, publik tentu berharap lahir sebuah diskusi yang komprehensif mengenai masa depan pers Indonesia.

    Pers BEJO’S dan Jalan Panjang Reformasi Jurnalistik: Saatnya Menata Ulang Profesionalisme Wartawan di Indonesia (Opini)

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle kbobabelgroup@gmail.com
    • visibility 215
    • 0Komentar

    Advertisements Oleh: Rikky Fermana (Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber/PJS Bangka Belitung) KBOBABEL.COM (Bangka Belitung) – Ketika Direktorat IKPD Kementerian PPN/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain dan Persiapan Implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2 Juni […]

  • Antusiasme Tinggi, Warga Mentok Padati Pengobatan Gratis dari PT TIMAH

    Antusiasme Tinggi, Warga Mentok Padati Pengobatan Gratis dari PT TIMAH

    • calendar_month Sabtu, 4 Apr 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA BARAT) – Antusiasme warga Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, terlihat tinggi dalam memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang dihadirkan melalui Mobil Sehat PT TIMAH. Sabtu (4/4/2026) Sejak pagi hari, masyarakat sudah berbondong-bondong mendatangi lokasi pelayanan kesehatan gratis dari PT TIMAH di Lapangan Basket Yayasan Bina Karya, Kelurahan Sungaibaru, Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis […]

  • Dinas Pendidikan Babel Hentikan IPP, Ganti dengan Mekanisme Sumbangan Sukarela

    Dinas Pendidikan Babel Hentikan IPP, Ganti dengan Mekanisme Sumbangan Sukarela

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 336
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Pangkalpinang) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Dinas Pendidikan resmi menghentikan pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) pada seluruh sekolah di wilayahnya. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2025, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 422.4/359/I/Dindik tertanggal 28 Mei 2025. Rabu (4/6/2025) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel, Darlan, menyatakan […]

expand_less