KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Rencana pengoperasian kapal cepat yang menghubungkan Bangka Belitung dengan Jakarta kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, meminta agar rencana tersebut tidak berhenti pada tahap pembahasan, setelah dua bulan berlalu sejak pertemuan awal dengan PT ASDP Indonesia Ferry. Selasa (8/9/2026)
Dorongan itu kembali disampaikan Edi pada Senin (7/9/2026). Ia meminta hasil kajian yang sebelumnya dijanjikan PT ASDP Indonesia Ferry segera diperjelas sehingga rencana konektivitas laut tersebut dapat diketahui arah dan tindak lanjutnya.
Menurut Edi, sejumlah aspek penting perlu segera mendapatkan kepastian, mulai dari pilihan pelabuhan, jenis dan kapasitas kapal, pola perjalanan, tarif, jadwal pelayaran hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Sebelumnya, Edi bersama jajaran Direksi PT ASDP Indonesia Ferry telah membahas rencana konektivitas laut tersebut di Jakarta pada 7 Juli 2026. Dalam pertemuan itu, pihak ASDP menyampaikan akan melakukan kajian dan memberikan gambaran awal dalam waktu sekitar dua bulan.
Kini, waktu yang dijanjikan tersebut telah berlalu. Edi pun kembali meminta agar hasil kajian dapat segera disampaikan dan dibahas bersama.
Bagi Edi, keberadaan kapal cepat tidak hanya diperlukan sebagai alternatif ketika terjadi gangguan pada transportasi udara. Lebih dari itu, konektivitas laut dinilai dapat memperkuat mobilitas masyarakat, memperluas akses transportasi serta membuka peluang baru bagi perdagangan dan pariwisata antara Bangka Belitung dan Jakarta.
“Keinginan kami sederhana. Jakarta, Pulau Bangka dan Pulau Belitung harus tetap terhubung dalam keadaan apa pun. Kalau konektivitas terjaga, arus orang dan barang akan terus berjalan. Ketika orang dan barang bergerak, uang ikut berputar dan perekonomian masyarakat akan tumbuh,” kata Edi.
Ia menilai kajian mengenai rute kapal cepat jangan hanya berfokus pada jalur Jakarta-Belitung. Pulau Bangka juga harus menjadi bagian penting dalam perencanaan karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, sekaligus menjadi lokasi pusat pemerintahan dan berbagai aktivitas ekonomi di Babel.
Edi menyebut kawasan Pangkalbalam dapat dipertimbangkan sebagai salah satu titik pelayanan dari Pulau Bangka. Sementara untuk Pulau Belitung, sejumlah fasilitas seperti Tanjung Ru maupun Terminal Penumpang Tanjungpandan dapat dikaji berdasarkan kelayakan teknis dan operasional.
“Ini bukan hanya kebutuhan Belitung. Pulau Bangka penduduknya jauh lebih banyak dan aktivitas masyarakatnya juga tinggi. Kalau Bangka dan Belitung masuk dalam satu perencanaan, jumlah calon penumpangnya tentu lebih besar dan peluang kapalnya berjalan secara berkelanjutan juga semakin kuat,” ujarnya.
Menurut Edi, pola perjalanan tidak harus ditentukan dalam satu skema sejak awal. Kajian teknis dapat menentukan model yang paling memungkinkan dan ekonomis.
“Bentuk rutenya silakan dihitung secara teknis. Bisa Bangka-Jakarta dan Belitung-Jakarta dengan jadwal masing-masing, atau disusun dalam satu pola perjalanan yang saling terhubung. Yang terpenting, masyarakat di kedua pulau mendapatkan akses laut cepat menuju Jakarta,” katanya.
Edi juga meminta agar transportasi laut tidak dipandang sebagai pesaing penerbangan. Menurutnya, kapal cepat dan pesawat dapat saling melengkapi karena masing-masing memiliki karakteristik dan segmen pengguna berbeda.
Sebagian masyarakat, kata dia, tentu akan memilih pesawat karena waktu tempuh yang lebih singkat. Namun, terdapat pula masyarakat yang membutuhkan pilihan transportasi dengan pertimbangan biaya, kapasitas barang maupun alternatif perjalanan.
“Jangan melihatnya sebagai perebutan penumpang antara kapal dan pesawat. Yang harus kita lakukan adalah memperbesar keseluruhan arus perjalanan. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula uang yang dibelanjakan di Bangka Belitung,” tegasnya.
Ia melihat pengoperasian kapal cepat secara rutin berpotensi menciptakan dampak ekonomi berantai. Aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha di berbagai sektor.
Mulai dari usaha kuliner, transportasi lokal, parkir, penginapan, jasa perjalanan hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dinilai berpotensi mendapatkan manfaat dari meningkatnya mobilitas penumpang.
Tidak hanya penumpang, Edi juga melihat konektivitas laut dapat membuka peluang distribusi berbagai produk lokal Babel menuju pasar Jakarta. Produk perikanan, lada, makanan olahan serta produk UMKM daerah dapat memiliki pilihan jalur distribusi yang lebih luas.
Ia mengaitkan kebutuhan konektivitas tersebut dengan perkembangan ekonomi Babel. Berdasarkan data yang disampaikannya, ekonomi Babel pada triwulan II 2026 tumbuh 4,01 persen. Sementara sektor akomodasi serta makan dan minum mencatat pertumbuhan hingga 33,29 persen.
Selain itu, jumlah tamu yang menginap di Babel pada Juli 2026 disebut meningkat 38,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah penumpang laut yang berangkat dari Babel sepanjang Januari-Juli 2026 juga tumbuh 6,85 persen secara tahunan.
“Data itu memperlihatkan bahwa pergerakan orang mempunyai pengaruh besar terhadap hotel, rumah makan, perdagangan, transportasi dan UMKM. Kalau konektivitas laut cepat dibuka, tentu ruang pertumbuhan sektor-sektor tersebut akan semakin besar,” ujar Edi.
Meski demikian, Edi menilai keberhasilan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Ia meminta Pemerintah Provinsi Babel mengambil peran sebagai koordinator agar kepentingan seluruh kabupaten dan kota dapat dihimpun dalam satu perencanaan.
Menurutnya, kebutuhan terhadap akses menuju Jakarta bukan hanya milik daerah yang nantinya menjadi lokasi pelabuhan. Masyarakat dari seluruh wilayah Babel membutuhkan konektivitas untuk bepergian, mengirim barang, menjalankan aktivitas usaha maupun mengembangkan pariwisata.
“Jangan bergerak sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi harus menjadi pengikatnya. Satukan data dan kepentingan seluruh kabupaten dan kota, kemudian bawa usulan yang lengkap kepada ASDP, Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Kalau daerah datang dengan kekuatan bersama, perjuangan ini tentu akan lebih didengar,” tegasnya.
Edi berharap kajian ASDP segera menghasilkan keputusan yang dapat ditindaklanjuti. Setidaknya, kata dia, perlu ada gambaran mengenai rute, kapasitas kapal, tarif, jadwal pelayaran, kesiapan pelabuhan hingga kemungkinan pelaksanaan uji coba.
DPRD Babel, lanjut Edi, akan terus mengawal rencana tersebut. Ia menilai kapal cepat bukan sekadar penambahan moda transportasi, tetapi bagian dari strategi memperkuat konektivitas dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Ini bukan sekadar berbicara tentang sebuah kapal. Ini menyangkut ketahanan transportasi, perdagangan, pariwisata, lapangan kerja dan masa depan ekonomi Bangka Belitung. DPRD sudah memulai dan akan terus mengawal. Sekarang kita membutuhkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk menghimpun seluruh kekuatan daerah agar konektivitas Bangka-Jakarta dan Belitung-Jakarta benar-benar dapat diwujudkan,” tutup Edi. (Putri Utami/KBO Babel)
