Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kasus BPR Indra Arta Inhu Menguap? GEMMPAR Ultimatum Kejari Inhu dan Kejati Riau Jangan Tebang Pilih

Kasus BPR Indra Arta Inhu Menguap? GEMMPAR Ultimatum Kejari Inhu dan Kejati Riau Jangan Tebang Pilih

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
  • visibility 277
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (INHU, RIAU) — Bau anyir dugaan korupsi kembali menyeruak dari tubuh lembaga keuangan milik daerah. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Arta di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Kamis (16/10/2025)

Kasus yang menyeret jajaran internal BPR tersebut kini berkembang ke arah yang lebih serius, setelah penyidik menemukan jejak dugaan keterlibatan dua politisi DPRD Riau.

Kedua nama yang disebut berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu diketahui pernah duduk sebagai anggota DPRD Inhu periode 2014–2019, dan kini menjabat di kursi DPRD Riau.

Mereka disebut masuk dalam daftar debitur istimewa, yaitu penerima pinjaman tanpa agunan sah dan tanpa melalui proses survei lapangan.

“Pemberian kredit dilakukan di luar prosedur. Ada pinjaman atas nama orang lain, agunan berbeda nama, hingga agunan tanpa hak tanggungan. Bahkan ada pencairan pinjaman tanpa survei sama sekali,” ungkap Plt. Kajati Riau Dedie Tri Haryadi, Kamis (2/10/2025).

Sementara itu, Kejari Inhu telah menetapkan sembilan tersangka utama, mulai dari direktur, pejabat kredit, hingga teller dan sejumlah debitur bermasalah. Namun, muncul desakan agar penyidik juga menindaklanjuti nama-nama lain yang disebut memiliki pengaruh politik.

Menanggapi perkembangan tersebut, Aliansi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau (GEMMPAR) menilai Kejari Inhu harus bersikap terbuka dalam menangani kasus ini.
Menurut Erlangga, koordinator GEMMPAR, lambannya penanganan kasus dapat menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

“Jika Kejari Inhu tidak mampu menuntaskan perkara ini, sebaiknya dilimpahkan ke Kejati Riau atau bahkan Kejaksaan Agung RI. Karena yang terlibat bukan pejabat daerah biasa, melainkan anggota DPRD Riau yang punya posisi politik di tingkat provinsi,” tegasnya, Rabu (15/10/2025).

Erlangga juga menyoroti turunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akibat dugaan adanya “lobi-lobi kasus” atau praktik 86 di balik proses hukum.

“Kejaksaan harus transparan dan segera mengumumkan perkembangan penyidikan ke publik, agar masyarakat tidak curiga ada permainan di balik penanganan kasus ini,” tambahnya.

Sebagai bentuk tekanan moral, Aliansi GEMMPAR akan melayangkan surat resmi ke Kejati Riau dan Kejagung RI jika dalam waktu tiga kali 24 jam belum ada kejelasan atas penanganan kasus tersebut.

Apabila tidak ada respons, mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. (Publisher : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj Wako Pangkalpinang Lantik 134 PPPK dan 40 PNS Formasi 2024, Tegaskan Nilai BerAKHLAK

    Pj Wako Pangkalpinang Lantik 134 PPPK dan 40 PNS Formasi 2024, Tegaskan Nilai BerAKHLAK

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Unu Ibnudin, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 134 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (28/4/2025). Selasa (29/4/2025) Selain itu, Unu juga menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan kepada 40 Pegawai Negeri Sipil […]

  • KPK Respons Kegaduhan Publik: Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sudah Sesuai Prosedur

    KPK Respons Kegaduhan Publik: Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sudah Sesuai Prosedur

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permohonan maaf kepada publik menyusul munculnya kegaduhan terkait pengalihan status tahanan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tahanan rumah. Permintaan maaf disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (26/3/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Jum’at (27/3/2026) “Kami tentunya di hari Lebaran […]

  • Mahasiswi UBB Tewas di Jalan Selindung, Sopir Avanza Kabur Tanpa Jejak

    Mahasiswi UBB Tewas di Jalan Selindung, Sopir Avanza Kabur Tanpa Jejak

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 373
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Sebuah kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan dua mobil dan satu sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pangkalpinang-Sungailiat, tepatnya di depan Indomart Selindung, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Senin (23/6/2025) sekitar pukul 17.25 WIB. Kecelakaan ini menewaskan seorang mahasiswi Universitas Bangka Belitung (UBB), Dhaffa Nabila Sukanda (22), yang merupakan […]

  • Pemprov Babel Genjot Sertifikasi Halal UMKM, Siap Hadapi Wajib Halal 2026

    Pemprov Babel Genjot Sertifikasi Halal UMKM, Siap Hadapi Wajib Halal 2026

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) terus memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program sertifikasi halal. Upaya tersebut ditandai dengan kegiatan pembukaan dan penyerahan sertifikat halal bagi pelaku UMKM Tahun 2026 yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Selasa (17/3/2026). Kegiatan ini dihadiri […]

  • Isu Penyitaan 134 Ton Timah Diuji Publik: Temuan Besar, tetapi Barang Bukti Tidak Diamankan

    Isu Penyitaan 134 Ton Timah Diuji Publik: Temuan Besar, tetapi Barang Bukti Tidak Diamankan

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA) – Penggerebekan besar-besaran terhadap sejumlah gudang smelter timah di wilayah Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka, oleh tim Satgas Halilintar TNI Angkatan Laut (AL) pada Minggu (23/11/2025) memunculkan polemik baru. Meski berbagai media nasional memberitakan penyitaan lebih dari 130 ton timah yang disebut ilegal, hasil penelusuran langsung di lapangan justru mengungkapkan fakta berbeda. Dugaan […]

  • Pemerintah Kaji Setop Ekspor Timah, Fokus Perkuat Hilirisasi dan Industri Dalam Negeri

    Pemerintah Kaji Setop Ekspor Timah, Fokus Perkuat Hilirisasi dan Industri Dalam Negeri

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 331
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Pemerintah Indonesia berencana menghentikan ekspor timah sebagai bagian dari strategi besar memperkuat hilirisasi mineral dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kebijakan ini tengah dikaji oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menjadi lanjutan dari langkah serupa yang sebelumnya diterapkan pada komoditas mineral lainnya. Senin (2/3/2026) Wakil Menteri ESDM, […]

expand_less