KBOBABEL.COM (MENTOK) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat mulai mendalami dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bangka Barat. Meski masih berada pada tahap awal pengumpulan data dan bahan keterangan, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum mulai memberikan perhatian serius terhadap tata kelola anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara. Kamis (2/7/2026)
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Ahmad Patoni, menegaskan bahwa hingga saat ini proses yang dilakukan belum memasuki tahap penyelidikan maupun penyidikan. Kejaksaan masih bekerja berdasarkan Surat Perintah Tugas (Sprintug) untuk mengumpulkan informasi awal guna memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi, maupun potensi kerugian negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Patoni saat memberikan penyuluhan hukum mengenai pencegahan tindak pidana korupsi kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala desa di Gedung Graha Aparatur Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Rabu (1/7/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa Kejari Bangka Barat sedang melakukan pendalaman terhadap pengelolaan Dana BOS pada jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
“Kejaksaan Negeri Bangka Barat sedang melakukan proses penanganan perkara yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan menyangkut anggaran Dana BOS di SMA dan SMK, yang berarti menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi,” kata Ahmad Patoni.
Ia menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan belum dapat diartikan sebagai adanya tindak pidana. Pendalaman dilakukan semata-mata untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Masih Tahap Pengumpulan Data
Usai kegiatan penyuluhan, Ahmad Patoni kembali menegaskan bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap awal.
Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan berbagai dokumen, data administrasi, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui mekanisme penggunaan Dana BOS.
Seluruh hasil pengumpulan data tersebut nantinya akan dianalisis untuk mengetahui apakah terdapat indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian negara.
“Masih dalam proses. Berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pendalaman terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, apabila dalam proses pendalaman ditemukan bukti awal yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum, maka penanganan perkara akan ditingkatkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau nanti ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, unsur korupsi, atau kerugian negara, baru prosesnya akan kami tingkatkan,” jelasnya.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, maka proses tersebut dapat dihentikan sesuai hasil pendalaman.
Fokus pada Pengelolaan Dana BOS SMA dan SMK
Kajari Bangka Barat memastikan bahwa objek pendalaman saat ini hanya terbatas pada pengelolaan Dana BOS di tingkat SMA dan SMK.
Hal tersebut karena kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada di bawah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara itu, pengelolaan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Meski demikian, Ahmad Patoni belum bersedia mengungkap sekolah maupun pihak-pihak yang sedang dimintai klarifikasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi pada tahap awal justru dapat mengganggu jalannya proses pendalaman.
“Nanti kalau semuanya disampaikan sekarang tentu tidak baik untuk proses yang sedang berjalan,” katanya.
Peringatan untuk SD dan SMP
Di tengah proses pendalaman tersebut, Kejari Bangka Barat juga menyampaikan pesan tegas kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat agar meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS di tingkat SD dan SMP.
Menurut Ahmad Patoni, peringatan tersebut bukan berarti terdapat persoalan hukum pada sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.
Namun langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan agar potensi penyimpangan tidak terjadi.
Ia berharap seluruh kepala sekolah dapat mengelola Dana BOS secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
“Jangan sampai kami sedang menangani yang SMA atau SMK, kemudian nanti merambah ke SMP dan SD. Selama penggunaan Dana BOS dilakukan dengan baik, tidak direkayasa, dan tidak ada pengondisian, tentu tidak akan menjadi persoalan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh satuan pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara.
Pencegahan Lebih Diutamakan
Ahmad Patoni menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan tindak pidana korupsi.
Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan kepada OPD maupun pemerintah desa, Kejari berharap setiap penyelenggara pemerintahan memahami aturan pengelolaan keuangan negara sehingga mampu meminimalkan risiko pelanggaran.
Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak memiliki kepentingan untuk mencari-cari kesalahan aparatur pemerintah.
Sebaliknya, lembaga tersebut membuka ruang konsultasi bagi setiap instansi yang menghadapi persoalan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran.
“Selama kepala desa, OPD, maupun penyelenggara pemerintahan bekerja sesuai aturan, kami akan mendukung. Kalau ada persoalan, silakan datang berkonsultasi ke Kejaksaan. Jangan sampai datang karena dipanggil,” ujarnya.
Dana BOS Harus Dipertanggungjawabkan
Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pembelian alat pembelajaran, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran honor tenaga pendidik non-ASN sesuai ketentuan, hingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran lainnya.
Karena bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap penggunaan Dana BOS wajib mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Setiap pengeluaran harus didukung bukti administrasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan sekolah.
Selain diawasi oleh Dinas Pendidikan, penggunaan Dana BOS juga menjadi objek pemeriksaan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Semua Pihak Diminta Kooperatif
Seiring masih berlangsungnya proses pendalaman, Kejari Bangka Barat berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS bersikap kooperatif apabila dimintai keterangan maupun menyerahkan dokumen yang dibutuhkan.
Kejaksaan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesimpulan mengenai adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BOS SMA dan SMK di Bangka Barat.
Seluruh proses masih difokuskan pada pengumpulan data, verifikasi dokumen, serta klarifikasi terhadap berbagai informasi yang diterima penyidik.
Hasil dari pendalaman tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kejari Bangka Barat untuk menentukan apakah perkara dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana atau ditingkatkan ke tahap penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan proses yang masih berjalan, Kejari meminta masyarakat tidak berspekulasi ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum hasil pendalaman selesai dilakukan. Di sisi lain, langkah yang diambil Kejaksaan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Dana BOS di seluruh satuan pendidikan, sehingga anggaran yang disediakan negara benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta didik. (Sumber : Bangkapos.com, Editor : KBO Babel)
