KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Kementerian Sosial (Kemensos) terus mematangkan langkah pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Berbagai skema bantuan telah disiapkan, mulai dari bantuan perabot rumah tangga, jaminan hidup, hingga dukungan pemberdayaan dan pemulihan ekonomi bagi keluarga korban. Rabu (31/12/2025)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, Kemensos telah berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet dan Menteri Keuangan terkait skema bantuan yang akan diberikan kepada keluarga terdampak bencana, khususnya mereka yang akan menempati hunian sementara maupun hunian tetap.
“Kami setelah berkoordinasi dengan Pak Seskab dan juga Menteri Keuangan, akan memberikan bantuan sebesar Rp3 juta untuk membeli isian rumah, apakah itu alat-alat dapur atau alat-alat rumah tangga yang lain,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang digelar di Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah terdampak, serta unsur pendukung lainnya.
Gus Ipul menjelaskan, bantuan perabot rumah tangga tersebut akan diberikan per keluarga. Bantuan ini ditujukan untuk membantu korban bencana agar dapat kembali menjalani kehidupan yang layak setelah kehilangan atau kerusakan rumah akibat banjir.
Selain bantuan perabot, Kemensos juga menyiapkan program pemberdayaan dan pemulihan ekonomi bagi keluarga terdampak. Program ini akan diberikan setelah dilakukan asesmen bersama pemerintah daerah setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan korban.
“Setelah itu nanti akan dilakukan asesmen bersama pemerintah daerah. Kemudian akan diberikan bantuan sebesar Rp5 juta per keluarga dalam rangka pemberdayaan dan pemulihan ekonomi,” jelas Gus Ipul.
Bantuan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai modal awal usaha atau kegiatan produktif lainnya agar keluarga korban dapat kembali mandiri secara ekonomi pascabencana.
Tak hanya itu, Kemensos juga menyiapkan bantuan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, khususnya lauk-pauk, selama masa pemulihan.
“Bantuan jaminan hidup ini disalurkan dalam bentuk tunai per individu, sebesar Rp15 ribu per hari selama tiga bulan. Jadi per bulannya Rp450 ribu per orang, dikali tiga bulan,” papar Gus Ipul.
Menurutnya, skema bantuan jadup ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah proses pemulihan pascabencana yang tidak singkat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gus Ipul juga menyampaikan perkembangan penyaluran santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka-luka berat akibat bencana. Santunan ini disalurkan Kemensos bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.
“Data korban kami terima dari Bupati dan Wali Kota, kemudian diverifikasi oleh BNPB. Setelah ahli warisnya ditemukan dan datanya lengkap, santunan kami salurkan. Untuk korban meninggal dunia, ahli waris menerima Rp15 juta per korban, sementara untuk korban luka berat sebesar Rp5 juta,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, hingga Selasa (30/12/2025), santunan telah disalurkan kepada 86 orang ahli waris yang tersebar di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kota Sibolga.
“Dan semuanya kami salurkan setelah ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota setempat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta BUMN dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyatukan langkah, dan memastikan fokus pemulihan pascabencana berjalan efisien. Dari sisi anggaran dan program, kita harapkan tidak ada tumpang tindih,” kata Sufmi Dasco.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta pimpinan kementerian, lembaga, dan BUMN terkait lainnya.
Dengan berbagai skema bantuan yang disiapkan, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali bangkit dan menjalani kehidupan secara normal. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)
