Ketua Komisi XII Bambang Patijaya Bukber Bareng Pimpinan Media, Bongkar Akar Masalah Tambang Babel

KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Ramadan menjadi ruang silaturahmi sekaligus panggung diskusi serius soal masa depan pertambangan di Bangka Belitung. Bertempat di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Selasa (3/3/2026), Anggota DPR RI sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menggelar buka puasa bersama (bukber) dengan para pimpinan media se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rabu (4/3/2026)

Suasana yang awalnya hangat dan penuh keakraban berubah menjadi forum diskusi yang tajam dan terbuka. Sejumlah pimpinan media online, cetak, dan elektronik dari berbagai kabupaten/kota hadir, membawa kegelisahan yang sama: pertambangan Babel yang tak kunjung menemukan titik tata kelola ideal. Ketua Kantor Berita Online (KBO), Rikky Fermana, turut menyampaikan pandangan kritis dalam forum tersebut.

Dalam pemaparannya, Bambang Patijaya menyoroti kompleksitas persoalan tambang yang menurutnya tidak bisa disederhanakan hanya pada penertiban di lapangan.

Ia menyinggung tata kelola yang belum solid, dampak lingkungan yang terus membayangi, serta kebijakan penindakan dari pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.

“Pendekatan penertiban harus adil dan menyeluruh. Jangan sampai hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, sementara persoalan strukturalnya tidak disentuh,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa Bangka Belitung memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil timah. Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Tanpa solusi alternatif yang jelas, penertiban dinilai berpotensi menimbulkan dampak sosial baru.Diskusi pun berlangsung dinamis.

Beberapa pimpinan media mengangkat isu transparansi perizinan, pengawasan distribusi hasil tambang, hingga perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Kritik dan masukan mengalir terbuka, mencerminkan kegelisahan kolektif terhadap kondisi pertambangan yang kerap dinilai “carut marut”.

Tak hanya soal regulasi, forum juga menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga objektivitas dan independensi pemberitaan.

Media diharapkan tetap menjadi pilar kontrol sosial—mengawal kebijakan tanpa kehilangan keberimbangan, sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.

Menjelang azan magrib, diskusi ditutup dengan doa dan buka puasa bersama. Obrolan berlanjut dalam suasana santai, namun substansi pembahasan tetap terasa.

Silaturahmi Ramadan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antara legislatif dan insan pers.

Harapannya, dari meja diskusi dan kebersamaan itu, lahir dorongan nyata untuk memperbaiki tata kelola pertambangan Bangka Belitung—agar tak lagi terjebak dalam pusaran persoalan yang sama dari tahun ke tahun. (KBO Babel)