Konflik Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Amankan Stabilitas Energi dan Rupiah

KBOBABEL.COM (JAKARTA) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis menyusul meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya penguatan diplomasi internasional sekaligus percepatan diversifikasi energi nasional guna meredam dampak gejolak global terhadap perekonomian dalam negeri. Rabu (4/3/2026)

Menurut Azis, Indonesia perlu aktif mendorong de-eskalasi dan gencatan senjata melalui berbagai forum internasional. Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dinilai memiliki legitimasi moral dan posisi strategis untuk berperan dalam meredakan ketegangan.

“Indonesia perlu mendorong de-eskalasi dan gencatan senjata melalui forum internasional, memperkuat suara Global South, dan menegaskan bahwa stabilitas jalur energi global adalah kepentingan bersama,” ujar Azis dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Ia menegaskan, sikap netral Indonesia bukan berarti pasif. Netralitas harus dimaknai sebagai kemampuan menjaga jarak dari blok kekuatan yang bertikai, namun tetap aktif membangun ruang dialog dan diplomasi multilateral.

Peran Strategis Indonesia

Azis menilai konflik yang dipicu serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran bukan sekadar konflik regional, melainkan peristiwa yang berdampak sistemik terhadap stabilitas global. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, serta negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki bobot strategis untuk menjadi penyeimbang dalam percaturan global. “Posisi ini memberi Indonesia legitimasi moral sekaligus bobot strategis untuk berperan sebagai penyeimbang,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh absen dalam upaya perdamaian melalui mekanisme multilateral dan diplomasi internasional. Meski Indonesia bukan aktor militer utama, negara ini tetap memiliki suara dan kepentingan untuk mendorong arah yang lebih stabil.

“Kita mungkin bukan aktor militer utama, tetapi kita memiliki suara, legitimasi, dan kepentingan untuk mendorong arah yang lebih stabil,” ujar Azis.

Dampak Selat Hormuz dan Lonjakan Harga Minyak

Konflik memanas setelah Iran menutup akses jalur di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak global. Penutupan ini memicu reaksi cepat pasar energi internasional.

“Begitu jalur ini terganggu, pasar bereaksi cepat, harga minyak melonjak, premi asuransi pelayaran meningkat, dan rantai pasok global bergetar. Dalam hitungan hari, ketidakpastian menggantikan stabilitas,” kata Azis.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai negara yang masih mengimpor minyak mentah dan sejumlah produk energi strategis, sangat rentan terhadap lonjakan harga global. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan beban impor, mendorong permintaan dolar AS, serta berpotensi menekan nilai tukar rupiah.

“Kenaikan harga minyak berarti beban impor meningkat. Permintaan dolar AS naik. Rupiah berisiko tertekan. Inflasi impor menguat,” ujarnya.

Menurutnya, jika tidak diantisipasi secara tepat, guncangan eksternal tersebut dapat menjalar menjadi tekanan ekonomi domestik yang lebih luas.

Percepatan Diversifikasi Energi

Azis menekankan bahwa krisis ini harus menjadi momentum percepatan transisi dan diversifikasi energi di dalam negeri. Ia menyebut transisi energi bukan lagi agenda jangka panjang yang bisa ditunda, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketahanan nasional.

“Krisis ini harus menjadi momentum mempercepat diversifikasi energi, memperkuat cadangan strategis, mereformasi subsidi agar lebih tepat sasaran, dan mendorong investasi energi terbarukan,” tegasnya.

Diversifikasi energi dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah. Selain itu, penguatan cadangan energi strategis dapat menjadi bantalan ketika terjadi lonjakan harga global atau gangguan pasokan.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani fiskal secara berlebihan. Dalam kondisi ketidakpastian global, kebijakan fiskal harus dijaga tetap disiplin.

Stabilitas Fiskal dan Moneter

Di sisi lain, Azis menggarisbawahi pentingnya koordinasi fiskal dan moneter yang solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan kepercayaan pasar menjadi faktor kunci agar tekanan global tidak berubah menjadi krisis domestik.

Menurutnya, pemerintah dan otoritas moneter harus bergerak cepat mengantisipasi volatilitas nilai tukar dan potensi inflasi akibat kenaikan harga energi. Selain itu, kebijakan sosial juga harus disiapkan secara preventif.

“Bantalan sosial bagi kelompok rentan perlu disiapkan sejak awal, bukan setelah tekanan terasa luas,” katanya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling terdampak kenaikan harga energi dan bahan pokok.

Latar Belakang Konflik

Sebagai informasi, konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran menjadi sasaran serangan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat. Serangan itu terjadi setelah pembicaraan terkait program nuklir Iran di Jenewa, Swiss, mengalami kebuntuan.

Israel menjadi pihak pertama yang mengonfirmasi serangan tersebut. Tak lama berselang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa AS bergabung dengan Israel dalam operasi militer terhadap Iran.

Serangan misil menghujani sejumlah titik di Teheran, termasuk kawasan Narmak, lokasi kediaman mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke sejumlah fasilitas militer AS di kawasan Teluk, termasuk pangkalan udara Al Udeid di Qatar, Al-Salem di Kuwait, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, serta markas Armada Kelima AS di Bahrain.

Eskalasi tersebut memperbesar kekhawatiran akan konflik yang lebih luas dan dampaknya terhadap stabilitas energi global.

Azis menegaskan, dalam situasi seperti ini, Indonesia harus bertindak cepat dan terukur. Diplomasi aktif dan penguatan ketahanan energi nasional menjadi dua pilar utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dalam dinamika global yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi nasional. (Sumber : Kompas.com, Editor : KBO Babel)