Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Kontroversi Ijazah Gibran di Putusan MK: Bukti Tak Ditemukan, Diskualifikasi Tak Bisa Dilakukan

Kontroversi Ijazah Gibran di Putusan MK: Bukti Tak Ditemukan, Diskualifikasi Tak Bisa Dilakukan

  • account_circle sri rezeki
  • calendar_month Kamis, 8 Okt 2026
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Advertisements

KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK mengungkap bahwa tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA). Kamis (8/10/2026)

Namun, di sisi lain, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Permohonan dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg Moeryono, HM Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra Tiurma MS Sihombing.

MK Soroti Certificate of Attendance

Dalam pertimbangannya, MK membahas dokumen yang sebelumnya digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah certificate of attendance. Dokumen tersebut digunakan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Namun, menurut MK, dokumen tersebut tidak menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan atau menamatkan jenjang pendidikan tertentu yang setara dengan SMA.

“Certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul dalam persidangan.

MK kemudian membedakan antara dokumen yang menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pendidikan dengan dokumen yang membuktikan kelulusan atau tamat pendidikan.

Menurut Mahkamah, certificate of attendance bukan merupakan ijazah ataupun dokumen kelulusan yang dapat secara otomatis membuktikan seseorang telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

“Certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” ujar hakim MK.

Tak Ditemukan Bukti Ijazah Setingkat SMA

Berdasarkan fakta dan bukti yang diperiksa dalam persidangan, MK menyatakan tidak memperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Temuan tersebut berkaitan langsung dengan persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu.

Arsul menyatakan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang dapat secara meyakinkan menunjukkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang kemudian dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan paling rendah SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

“Dengan demikian, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah sekolah menengah atas,” kata Arsul.

Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam putusan MK karena menyangkut dokumen yang dipersoalkan pemohon terkait pemenuhan syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Mengapa Gibran Tidak Didiskualifikasi?

Meski demikian, putusan MK tidak berujung pada pembatalan ataupun diskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, kewenangan MK dalam perkara yang diajukan para pemohon tidak memungkinkan Mahkamah menjatuhkan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi terhadap Gibran dari jabatannya.

Menurut Adies, sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA, kondisi tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada MK untuk mendiskualifikasi Gibran.

“S ekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden,” kata Adies.

Dengan demikian, terdapat dua sisi penting dalam putusan tersebut. Pertama, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.

Kedua, MK menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjadikan temuan tersebut sebagai dasar membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Persoalan Keabsahan Syarat Berada di Lembaga Lain

MK selanjutnya menegaskan bahwa persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, MK membatasi putusannya pada kewenangan yang dimiliki dalam perkara PHPU yang diajukan.

“Perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas … secara substansi menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar Adies.

Selain persoalan kewenangan, MK juga menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Putusan ini sekaligus memperjelas posisi Mahkamah dalam perkara tersebut. MK mengakui fakta yang terungkap di persidangan mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan atas ijazah atau dokumen kelulusan setingkat SMA Gibran, tetapi temuan itu tidak otomatis menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mencabut atau membatalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Dengan demikian, putusan MK menghadirkan dua kesimpulan yang berjalan bersamaan: tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah setingkat SMA Gibran, namun MK juga menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. (Sumber : detiknews, Editor : KBO Babel)

  • Penulis: sri rezeki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Trump Umumkan Indonesia Beli 50 Boeing, Tarif Impor ke AS Turun Jadi 19%

    Trump Umumkan Indonesia Beli 50 Boeing, Tarif Impor ke AS Turun Jadi 19%

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (Jakarta) –  mengumumkan tercapainya kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia yang dinilai signifikan bagi kedua negara. Kesepakatan ini, menurut Trump, akan menguntungkan industri dalam negeri AS sekaligus menghindari ancaman tarif impor yang lebih tinggi terhadap barang-barang asal Indonesia. Rabu (16/7/2025) Dalam unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebutkan bahwa barang-barang Indonesia yang masuk […]

  • ERG PT TIMAH Tbk Tuntaskan Misi Kemanusiaan Banjir dan Longsor di Sumatera, Tim Tetap Siaga

    ERG PT TIMAH Tbk Tuntaskan Misi Kemanusiaan Banjir dan Longsor di Sumatera, Tim Tetap Siaga

    • calendar_month Rabu, 17 Des 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 369
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (PANGKALPINANG) – Tim Emergency Response Group (ERG) PT TIMAH Tbk telah menyelesaikan misi kemanusiaan dalam rangka penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Rabu (17/12/2025) Sejak diberangkatkan pada 3 Desember 2025, Tim ERG PT TIMAH Tbk bergerak cepat membantu penanganan […]

  • PT TIMAH Bantu Masjid Nurul Huda di Kundur Barat, Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Beribadah

    PT TIMAH Bantu Masjid Nurul Huda di Kundur Barat, Tingkatkan Kenyamanan Jemaah Beribadah

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle putri utami
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (KARIMUN) – PT TIMAH (Persero) Tbk kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebutuhan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, perusahaan memberikan bantuan untuk Masjid Nurul Huda, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. Kamis (9/7/2026) Ketua Masjid Nurul Huda, Umar Bin menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan PT TIMAH. […]

  • KI Babel Audiensi ke Polda Babel, Kapolda Viktor Sihombing Tekankan Kolaborasi Keterbukaan Informasi

    KI Babel Audiensi ke Polda Babel, Kapolda Viktor Sihombing Tekankan Kolaborasi Keterbukaan Informasi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (KEPULAUAN BANGKA BELITUNG) — Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong keterbukaan informasi publik (KIP). Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan audiensi ke Polda Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (8/4/2026), sebagai upaya membangun sinergisitas antar lembaga dalam implementasi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang […]

  • 5 Bocah SD di Bangka Selatan Resmi Jadi Tersangka Kasus Perundungan Maut

    5 Bocah SD di Bangka Selatan Resmi Jadi Tersangka Kasus Perundungan Maut

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle putri utami
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (BANGKA SELATAN) – Kasus perundungan yang menewaskan seorang bocah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya memasuki babak baru. Lima anak sekolah dasar ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menyita perhatian masyarakat tersebut. Kamis (11/9/2025) Korban, berinisial ZH (10), siswa kelas lima SD, meninggal dunia pada Minggu, 27 […]

  • KPK dan Menkeu Purbaya Kompak: Korupsi Masih Jadi Akar Masalah Pemerintahan Indonesia

    KPK dan Menkeu Purbaya Kompak: Korupsi Masih Jadi Akar Masalah Pemerintahan Indonesia

    • calendar_month Jumat, 24 Okt 2025
    • account_circle sri rezeki
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Advertisements KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menyatakan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik korupsi di Indonesia yang mengakibatkan tata kelola pemerintahan dari pusat hingga daerah tidak berjalan maksimal. Akibatnya, uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan justru bocor ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jumat […]

expand_less