KBOBABEL.COM (JAKARTA) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, yang sebelumnya diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Selasa (21/10/2025)
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya terbuka terhadap setiap informasi yang dapat memperkuat penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Ia juga mengapresiasi langkah Mahfud yang menyampaikan indikasi awal mengenai adanya kejanggalan dalam proyek tersebut.
“Terima kasih atas informasi awalnya. Jika Prof. Mahfud memiliki data yang bisa menjadi pengayaan bagi KPK, kami sangat terbuka untuk mempelajarinya,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Menurut Budi, KPK memiliki mekanisme jelas dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat, termasuk dari tokoh publik.
“Setiap informasi yang disampaikan masyarakat akan kami tindak lanjuti dengan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk melengkapi informasi awal,” tegasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025 mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek strategis nasional tersebut. Dalam pernyataannya, Mahfud menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan per kilometer di Indonesia dan di China.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer kereta Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video tersebut.
Mahfud juga menilai ada indikasi kuat bahwa lonjakan biaya tersebut tidak wajar dan berpotensi mengandung unsur penyimpangan.
“Ini harus diteliti, siapa yang dulu melakukan ini, dan kemana aliran dana selisihnya,” tambahnya.
Pernyataan Mahfud ini langsung menjadi sorotan publik dan memicu desakan agar KPK turun tangan. Menanggapi hal itu, KPK pada 16 Oktober 2025 telah mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi agar dugaan tersebut bisa diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami tentu tidak bisa menindaklanjuti hanya berdasarkan pemberitaan atau pernyataan di media. Laporan resmi diperlukan agar proses hukum bisa berjalan dengan dasar yang kuat,” kata Budi dalam keterangan sebelumnya.
Dua hari kemudian, pada 18 Oktober 2025, Mahfud MD menanggapi imbauan tersebut melalui akun media sosial pribadinya di platform X (Twitter) dengan nama pengguna @mohmahfudmd. Dalam unggahan itu, ia menyatakan siap memberikan data yang dimilikinya jika diminta secara resmi oleh lembaga penegak hukum.
“Saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi angka-angka itu nyata dan perlu diselidiki. Kalau mau menyelidiki Whoosh, panggil saya saja. Saya akan tunjukkan isi siaran yang saya kutip,” kata mantan Menko Polhukam itu.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikenal dengan nama Whoosh memang menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar dan paling kontroversial dalam satu dekade terakhir. Proyek kerja sama Indonesia–China tersebut menelan biaya sekitar Rp 114 triliun atau setara US$ 7,3 miliar, setelah sempat mengalami beberapa kali revisi anggaran.
Publik kini menanti langkah lanjut dari Mahfud MD dan respons resmi KPK, apakah laporan dugaan mark up tersebut akan benar-benar diajukan dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan. (Sumber: FajarSulsel, Editor: KBO Babel)
